1 hour ago
6
SULTRAKINI.COM: Di tengah laju Big Data dan kecerdasan mesin, Prof. Dr. H. M. Najib Husain mengingatkan bahwa pembangunan tidak cukup hanya membaca angka. Pembangunan juga harus memahami kebudayaan, mendengar masyarakat, dan memperoleh kepercayaan sosial.
Di sebuah hutan adat di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, aturan menjaga lingkungan tidak lahir dari pusat data, perangkat sensor, atau layar komputer.
Aturan itu hidup melalui ingatan kolektif, musyawarah, kepemimpinan adat, dan kepatuhan masyarakat. Kawasan tersebut dikenal sebagai Kaombo Ohusii, atau Hutan Janda. Sejak masa Kesultanan Buton, hutan itu disediakan untuk menopang kehidupan perempuan rentan, terutama janda dan perempuan lanjut usia.
Masyarakat dapat memanfaatkan rotan, bambu, dan bahan kerajinan. Namun pengambilannya dibatasi oleh aturan adat. Parabela bersama perangkatnya mengawasi pemanfaatan hutan, menyampaikan norma, dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggar.
Bagi Najib Husain, praktik tersebut menyimpan pelajaran penting bagi pembangunan modern.
Teknologi dapat memetakan kerusakan hutan. Satelit dapat mendeteksi perubahan tutupan lahan. Big Data dapat menunjukkan wilayah yang rentan. Namun angka tidak selalu cukup untuk menggerakkan masyarakat.
Di situlah kebudayaan bekerja.
“Big Data memberi prediksi, tetapi budaya memberi legitimasi,” menjadi salah satu gagasan utama Najib dalam orasi ilmiah pengukuhan guru besarnya.
Pada 29 Juli 2026, ia dijadwalkan menyampaikan orasi berjudul “Hybrid Development Communication: Menjembatani Big Data dan Kearifan Lokal dalam Pembangunan Berkelanjutan.” Orasi itu menandai pengukuhannya sebagai Guru Besar Bidang Komunikasi Pembangunan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo.
Namun pidato tersebut tidak hanya menandai pencapaian akademik. Di dalamnya tersimpan perjalanan panjang seorang dosen dan peneliti yang bekerja di antara kampus, media, pemerintahan, politik lokal, dan kehidupan masyarakat.
Dari administrasi menuju komunikasi pembangunan
Najib lahir di Ujung Pandang pada 18 Oktober 1975. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana Ilmu Administrasi di Universitas Halu Oleo pada 1998. Tiga tahun kemudian, ia meraih gelar magister Komunikasi Pembangunan dari Universitas Hasanuddin.
Ia kemudian menyelesaikan pendidikan doktor dalam bidang Komunikasi Pembangunan di Universitas Gadjah Mada pada 2014. Ketiga jenjang pendidikan itu diraihnya dengan predikat cum laude. Pada 2016, ia terpilih sebagai dosen teladan Universitas Halu Oleo.
Tema kajiannya berkembang secara bertahap. Skripsinya membahas pelayanan publik. Tesisnya mengkaji dampak pembangunan kota terhadap perilaku komunikasi masyarakat lokal. Pada tingkat doktoral, fokusnya bergerak pada kepemimpinan adat, komunikasi, dan pelestarian lingkungan.
Perjalanan akademik itu mempertemukannya dengan satu pertanyaan penting: mengapa kebijakan yang dirancang dengan baik tidak selalu diterima masyarakat?
Jawabannya tidak hanya berkaitan dengan anggaran, infrastruktur, atau teknologi. Pembangunan juga bergantung pada proses komunikasi.
Sebuah program dapat tersedia secara teknis. Pemerintah dapat menyediakan aplikasi dan sistem informasi. Namun masyarakat belum tentu percaya, memahami, atau bersedia menggunakannya.
Informasi pembangunan harus melewati jaringan sosial. Ia membutuhkan bahasa yang dipahami, tokoh yang dipercaya, dan ruang partisipasi yang sesuai dengan kehidupan masyarakat.
Karier Najib tidak hanya berlangsung di ruang kuliah.
Ia pernah menjadi sekretaris laboratorium, sekretaris jurusan, pelaksana ketua jurusan, Ketua Program Studi Ilmu Politik, hingga Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Halu Oleo.
Sejak 2006, ia juga aktif menulis opini di media lokal. Namanya kemudian dikenal sebagai pengamat politik dan komentator televisi di Sulawesi Tenggara.
Di luar kampus, ia terlibat dalam berbagai proses publik. Ia pernah memimpin atau menjadi anggota tim seleksi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Informasi, dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Ia juga terlibat sebagai moderator debat kandidat, peneliti perilaku pemilih, serta tim ahli pemerintah daerah.
Pengalaman itu membawanya berhadapan langsung dengan birokrasi, kepentingan politik, persepsi publik, dan tuntutan pelayanan masyarakat.
Ia melihat bahwa lembaga formal tidak bekerja hanya karena regulasi telah dibuat. Di balik setiap kebijakan selalu terdapat pertanyaan tentang siapa yang berbicara, siapa yang dipercaya, siapa yang dilibatkan, dan siapa yang hanya menjadi penerima keputusan.
Kritik terhadap pembangunan dari atas
Dalam orasinya, Najib meninjau kembali sejarah komunikasi pembangunan.
Pada masa awal, pembangunan di negara berkembang banyak mengikuti pola negara maju. Informasi bergerak dari pusat ke daerah. Pengetahuan disampaikan dari ahli kepada masyarakat. Pemerintah berbicara, sementara warga mendengarkan.
Pendekatan tersebut dapat mempercepat penyebaran program. Namun model ini sering mengabaikan kondisi lokal. Masyarakat diposisikan sebagai penerima inovasi, bukan pihak yang ikut menentukan masalah dan solusi.
Najib mengutip penelitian tentang sistem komunikasi pertanian di Indonesia yang menunjukkan kuatnya pola hierarkis dan sentralistik. Arah penelitian serta inovasi lebih banyak ditentukan di tingkat pusat, sementara kebutuhan petani dan kondisi lapangan belum selalu memperoleh ruang yang memadai.
Masalah serupa masih dapat ditemukan dalam pelayanan publik modern.
Dalam salah satu penelitiannya, Najib menemukan bahwa komunikasi dan e-Government dapat meningkatkan kepuasan masyarakat. Namun pengaruh yang kuat tetap datang melalui pemuka pendapat, terutama elite pemerintahan yang menjadi perantara antara sistem dan warga.
Tokoh berpengaruh dapat membantu masyarakat menerima inovasi. Namun dominasi elite juga menunjukkan bahwa partisipasi warga belum sepenuhnya mandiri. Keberhasilan program masih sering bergantung pada kekuatan pemerintah.
Dua mesin komunikasi
Dunia pembangunan kini memiliki kemampuan yang jauh lebih besar untuk mengumpulkan dan mengolah informasi.
Big Data dapat membaca mobilitas penduduk, transaksi digital, aktivitas media sosial, perubahan lingkungan, dan kebutuhan pelayanan secara cepat. Pemerintah dapat menggunakan data tersebut untuk memetakan kemiskinan, risiko bencana, kerusakan lingkungan, atau ketimpangan layanan.
Namun Najib melihat tiga paradoks.
Informasi bertambah, tetapi kepercayaan berkurang. Teknologi maju, tetapi kesenjangan melebar. Big Data memberi prediksi, tetapi budaya memberi legitimasi.
Dari paradoks itu lahir gagasan Hybrid Development Communication.
Dalam konsep tersebut, Big Data dan kearifan lokal berfungsi sebagai dua mesin pembangunan.
Big Data menjadi mesin analitik. Ia membantu pemerintah mengenali masalah, memetakan kerentanan, dan merancang intervensi berbasis bukti.
Kearifan lokal menjadi mesin sosial. Ia menguji apakah kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, membangun kepercayaan, dan mengubah informasi menjadi tindakan bersama.
Data dapat menjelaskan apa yang terjadi. Budaya membantu menjelaskan mengapa masyarakat menerima atau menolak perubahan.
Najib tidak menolak teknologi. Ia justru menempatkannya sebagai alat penting. Namun teknologi harus memperkuat partisipasi, bukan menggantikan musyawarah. Analisis digital perlu diperiksa melalui pengalaman masyarakat. Ketepatan data harus berjalan bersama legitimasi sosial.
Karena itu, tata kelola pembangunan tidak cukup hanya mengarah pada data-driven governance. Ia juga membutuhkan culture-driven governance, yakni tata kelola yang menghargai nilai, institusi, dan pengetahuan lokal.
Gelar dan tanggung jawab
Bagi seorang dosen, jabatan guru besar sering dianggap sebagai puncak karier akademik. Namun gelar itu juga membawa tanggung jawab yang lebih besar.
Najib akan berdiri di podium dengan pengalaman sebagai pengajar, peneliti, pengelola institusi, pengamat politik, penulis, dan anggota berbagai tim publik. Di hadapannya terdapat persoalan pembangunan yang semakin kompleks.
Teknologi berkembang cepat. Pemerintah semakin bergantung pada data. Kecerdasan buatan mulai memengaruhi pengambilan keputusan. Namun kesenjangan, konflik kepentingan, dan krisis kepercayaan tetap berlangsung.
Dalam situasi itu, pengukuhannya tidak hanya berbicara tentang seorang profesor baru. Ia juga mengajukan pertanyaan penting: dapatkah pembangunan menjadi semakin canggih tanpa kehilangan kepekaan sosial?
Jawabannya terletak pada pertemuan dua dunia.
Satu dunia bekerja melalui angka, sensor, algoritma, dan prediksi. Dunia lainnya hidup melalui musyawarah, kepercayaan, norma, dan pengalaman masyarakat.
Najib menegaskan bahwa pembangunan yang hanya bertumpu pada teknologi akan rapuh. Pembangunan yang hanya bertumpu pada budaya akan tertinggal. Namun pembangunan yang menyatukan keduanya memiliki peluang lebih besar untuk berkelanjutan.
Laporan: Frirac
