3 hours ago
2
Oleh: Sutiyana Fachruddin
(Dosen pada Jurusan Ilmu Komunikasi, Prodi Jurnalistik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo)
SULTRAKINI.COM: Ada satu pilihan yang sering dianggap paling aman ketika seseorang diminta memberikan jawaban: netral. Netral dalam kuesioner penelitian kerap ditempatkan di antara “setuju” dan “tidak setuju”. Namun, pilihan tersebut juga sering dipersoalkan. Apakah seseorang yang memilih netral benar-benar tidak mempunyai sikap? Ataukah justru ia sedang menunjukkan sikap tertentu melalui keputusannya untuk tidak memihak? Pertanyaan sederhana tersebut ternyata memiliki makna yang jauh lebih luas ketika kita membawanya keluar dari ruang penelitian dan memasukkannya ke dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia. Di tengah masyarakat yang semakin terpecah, pilihan untuk netral justru menjadi semakin menarik untuk dibicarakan.
Ketika Harus Memilih
Ruang publik Indonesia hari ini tidak hanya dipenuhi oleh perdebatan politik, tetapi juga oleh logika pro dan kontra. Media sosial mempercepat situasi tersebut. Sebuah pernyataan, kebijakan, tokoh, atau peristiwa dengan cepat ditempatkan ke dalam dua kategori: didukung atau ditolak. Persoalannya, kehidupan sosial tidak selalu sesederhana dua pilihan. Seseorang dapat menyetujui suatu kebijakan tetapi mengkritik cara kebijakan tersebut dilaksanakan. Seseorang dapat mendukung seorang pemimpin tetapi tidak menyetujui seluruh keputusan politiknya. Seseorang dapat menolak sebuah kebijakan tanpa harus membenci orang yang membuat kebijakan tersebut.
Di sinilah pilihan netral menjadi penting. Netral tidak selalu berarti tidak tahu. Netral juga tidak selalu berarti tidak peduli. Bahkan, dalam situasi tertentu, netral dapat merupakan hasil dari pertimbangan yang matang. Seseorang mungkin memilih tidak memberikan dukungan kepada dua pihak yang sedang berkonflik karena ia menilai keduanya memiliki persoalan. Ia mungkin belum mengambil posisi karena informasi yang tersedia belum cukup. Atau ia sengaja menahan diri karena tidak ingin menjadi bagian dari konflik yang menurutnya lebih banyak menghasilkan kebisingan daripada penyelesaian masalah. Dengan demikian, netral dapat menjadi sebuah sikap epistemik, etis, maupun politis.
Netralitas Bukan Perkara Sederhana
Istilah netral dalam politik memiliki konsekuensi yang jauh lebih serius. Netralitas aparatur negara, misalnya, merupakan persoalan penting dalam demokrasi Indonesia. Penelitian dalam Electoral Governance menunjukkan bahwa netralitas ASN merupakan salah satu faktor penting bagi penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang demokratis dan berkualitas. Tantangannya tidak hanya berasal dari keberpihakan pribadi, tetapi juga dari tekanan politik, hubungan dengan aktor politik, fanatisme, dan persoalan sistem merit dalam birokrasi (Sumarlin et al., 2024).
Artinya, dalam konteks ASN, netral bukan berarti tidak mempunyai pilihan politik sebagai warga negara. Netralitas lebih berkaitan dengan bagaimana seseorang menjalankan posisi dan kewenangan publiknya. Seorang ASN tetap memiliki hak politik sebagai warga negara, tetapi ketika menjalankan tugas sebagai aparatur negara, ia dituntut untuk tidak menggunakan posisi, fasilitas, kewenangan, atau pengaruh birokrasi untuk menguntungkan kepentingan politik tertentu. Di sinilah kita menemukan perbedaan penting antara “tidak mempunyai pilihan” dan “memilih untuk tidak menunjukkan keberpihakan”. Keduanya tidak sama.
Netralitas dan Kekuasaan Kepemimpinan
Perdebatan tentang netralitas bahkan menjadi lebih rumit ketika menyangkut pejabat politik tertinggi. Kajian dalam Jurnal Konstitusi tahun 2025 membahas persoalan netralitas presiden dalam Pemilu 2024 dan mengaitkannya dengan demokrasi substantif, etika kehidupan berbangsa, serta desain regulasi pemilu. Kajian tersebut menilai persoalan netralitas presiden perlu dilihat tidak hanya dari aspek hukum formal, tetapi juga dari nilai etika dan prinsip pemilu yang adil serta berintegritas. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa netralitas bukan sekadar persoalan apakah seseorang “memihak” atau “tidak memihak”. Netralitas juga menyangkut relasi antara kekuasaan dan kepentingan publik.
Ketika seseorang memiliki kekuasaan yang besar, keberpihakan yang tampak kecil pun dapat menghasilkan konsekuensi yang besar. Sebaliknya, tuntutan netralitas kepada masyarakat biasa tentu tidak dapat disamakan dengan tuntutan netralitas kepada pejabat yang memiliki kewenangan publik. Karena itu, semakin besar kekuasaan seseorang, semakin besar pula tuntutan transparansi mengenai posisi dan kepentingannya.
Netral dalam Ruang Digital
Netralitas menjadi semakin menarik ketika memasuki media sosial. Media sosial telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi mengenai politik. Perdebatan tidak lagi berlangsung hanya melalui ruang-ruang formal seperti parlemen, kampus, media massa, atau forum organisasi. Perdebatan berlangsung setiap hari di ruang digital. Penelitian mengenai Pemilu 2024 menunjukkan bahwa troll (baca: sakan atau pengacau informasi/provokasi) dan disinformasi dapat memperkuat perbedaan politik melalui narasi provokatif dan memengaruhi persepsi publik terhadap kandidat maupun isu politik. Dalam kondisi semacam itu, masyarakat berhadapan dengan tekanan baru, yakni menentukan posisi secepat mungkin.
Sebuah video menjadi viral pada pagi hari. Siang hari muncul tuntutan untuk memberikan komentar. Sore hari muncul perdebatan. Malam hari muncul label terhadap orang-orang yang tidak memberikan dukungan. “Kalau diam berarti setuju.” “Kalau tidak mengkritik, berarti membela.” “Kalau tidak mendukung kami, berarti mendukung mereka.” Logika semacam ini berbahaya bagi demokrasi. Sebab, demokrasi tidak hanya membutuhkan orang yang berani berbicara. Demokrasi juga membutuhkan orang yang mampu menunda penilaian, memeriksa informasi, mempertimbangkan berbagai sudut pandang, kemudian mengambil posisi secara sadar.
“Netral”: Tantangan Jurnalisme
Persoalan ini juga penting bagi dunia jurnalistik. Secara teoritis, netral dalam prinsip jurnalisme berarti menyajikan berita secara seimbang, akurat, dan tidak memihak, serta memberikan ruang yang sama bagi pihak-pihak yang diberitakan. Jurnalisme memang dituntut untuk independen dan tidak menjadi alat kepentingan politik tertentu. Tetapi independensi bukan berarti jurnalis harus bersikap seolah-olah semua fakta memiliki bobot yang sama. Jika terdapat fakta yang telah terverifikasi, fakta tersebut harus disampaikan sebagai fakta. Jika terdapat klaim yang belum terbukti, harus disebut sebagai klaim. Jika terdapat informasi palsu, tugas jurnalistik bukan menempatkan kebenaran dan kebohongan sebagai dua pilihan yang sama-sama valid. Dengan demikian, independensi jurnalistik bukanlah netralitas yang buta terhadap fakta. Justru sebaliknya, independensi membutuhkan keberanian untuk berpihak pada proses verifikasi, kepentingan publik, akurasi, dan kebenaran faktual.
Penelitian mengenai posisi media dalam riuhnya konteks politik Indonesia juga menunjukkan bahwa klaim netralitas media dapat menjadi persoalan yang kompleks ketika posisi institusi media, elite redaksi, dan preferensi politik individu bertemu dalam ruang kerja jurnalistik. Ini memberikan pelajaran penting: netralitas harus selalu diuji melalui praktik, bukan hanya melalui deklarasi.
“Netral”: Kemerdekaan Berpikir
Mungkin sudah waktunya kita mengubah cara memandang netralitas. Netral bukan berarti tidak mempunyai pikiran. Netral bukan berarti tidak mempunyai kepedulian. Netral bukan berarti pengecut. Netral juga bukan tanda otomatis bahwa seseorang tidak memahami persoalan. Dalam kondisi tertentu, netral justru dapat menjadi bentuk kemerdekaan berpikir. Namun, netralitas yang sehat membutuhkan syarat: informasi yang cukup, kemampuan berpikir kritis, kesediaan mendengar berbagai perspektif, keberanian untuk mengatakan “saya belum tahu”, dan kesediaan mengubah pandangan ketika bukti baru menunjukkan bahwa pandangan sebelumnya keliru.
Dengan demikian, masyarakat demokratis tidak semestinya hanya mengenal dua posisi: pro dan kontra. Ada posisi ketiga yang sering terlupakan: “Saya belum menentukan posisi karena saya sedang memeriksa persoalan.” Dan ada posisi keempat yang lebih penting: “Saya menolak kedua pilihan karena keduanya tidak mewakili kepentingan publik.” Kedua posisi tersebut bukan ketiadaan sikap. Itulah sikap.
Netral: Pilihan Akhir
Perdebatan sederhana tentang pilihan “netral” dalam instrumen penelitian ternyata membawa kita pada persoalan yang jauh lebih luas: bagaimana manusia mengambil posisi dalam kehidupan sosial. Dalam penelitian, netral dapat menjadi kategori jawaban yang harus dipertimbangkan secara metodologis. Dalam politik, netralitas dapat menjadi prinsip etika dan kelembagaan. Independensi dalam jurnalistik bukan diterjemahkan sebagai penyamaan antara fakta dan klaim. Dalam masyarakat digital, netral dapat menjadi ruang untuk menunda penilaian di tengah banjir informasi dan beragamnya opini publik. Karena itu, mungkin kita perlu berhenti bertanya: “Mengapa Anda netral?” dan mulai bertanya: “Atas dasar apa Anda memilih netral?”
Pertanyaan kedua jauh lebih penting. Sebab, yang menentukan kualitas demokrasi bukan semata-mata berapa banyak orang yang memilih “pro” atau “kontra”, tetapi juga seberapa rasional, kritis, etis, dan bertanggung jawab alasan di balik setiap pilihan tersebut. Pada akhirnya, netral bukan berarti tidak memilih. Netral pun adalah pilihan, dan setiap pilihan, termasuk pilihan untuk tidak memihak, tetap membutuhkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Diam Tidak Selalu Netral, Netral Tidak Selalu Diam
Namun, di sinilah kita juga harus berhati-hati. Tidak semua sikap netral dapat dibenarkan. Dalam persoalan ketidakadilan, kekerasan, diskriminasi, korupsi, atau pelanggaran hak-hak masyarakat, berlindung di balik kata “netral” dapat menjadi cara untuk menghindari tanggung jawab moral. Karena itu, kita perlu membedakan antara netral sebagai pilihan kritis dan netral sebagai bentuk apatisme. Netral yang lahir karena seseorang telah memeriksa informasi dari berbagai sumber tentu berbeda dengan netral yang lahir karena seseorang tidak peduli terhadap persoalan.
Netral yang lahir karena menolak dua pilihan yang sama-sama bermasalah berbeda dengan netral karena takut kehilangan teman. Netral karena menunggu bukti berbeda dengan netral karena tidak mau berpikir. Dengan kata lain, nilai sebuah sikap netral tidak dapat dinilai hanya dari kata “netral” itu sendiri, tetapi dari alasan yang berada di belakangnya.
Netral dalam Kuesioner dan Netral dalam Kehidupan
Gagasan mengenai pilihan netral berawal dari sebuah perdebatan sederhana dalam konteks penelitian. Dalam suatu ujian skripsi, dipertanyakan mengapa pilihan netral tidak digunakan dalam instrumen penelitian. Pandangan yang muncul adalah bahwa pilihan netral biasanya disertakan untuk mengetahui sikap seseorang, sementara mahasiswa berpendapat bahwa netral tidak menunjukkan sikap apa pun sehingga penelitian akan bias. Perdebatan tersebut sebenarnya membuka persoalan yang lebih besar.
Dalam metodologi penelitian, keputusan menggunakan atau menghilangkan kategori netral memang harus disesuaikan dengan tujuan pengukuran. Peneliti harus mempertimbangkan apakah responden memang mungkin berada pada posisi tengah, belum mempunyai pendapat, tidak mengetahui persoalan, atau justru enggan mengungkapkan sikapnya. Namun, dalam kehidupan sosial, “netral” memiliki dimensi yang jauh lebih kompleks. Ketika seseorang berkata, “Saya memilih netral,” setidaknya terdapat beberapa kemungkinan.
Pertama, ia memang belum memiliki informasi yang cukup.
Kedua, ia memiliki informasi, tetapi belum yakin terhadap pilihannya.
Ketiga, ia memiliki pandangan, tetapi tidak ingin mengungkapkannya.
Keempat, ia menolak kedua pilihan yang tersedia.
Kelima, ia sengaja mengambil posisi di luar pertarungan dua kubu.
Karena itu, tidak tepat jika semua pilihan netral langsung dianggap sebagai ketidakpedulian. Namun, netral tidak boleh dengan alasan apa pun disematkan ketika konteksnya adalah keyakinan.
