1 week ago
13
INIPASTI.COM, Jakarta, 19 Maret 2025, Pemerintah resmi mempercepat pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024, sebuah keputusan yang disambut gembira oleh puluhan ribu peserta seleksi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PANRB pada 17 Maret, mengumumkan bahwa pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan selesai paling lambat Juni 2025, sementara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) rampung Oktober 2025. Langkah ini, yang menggantikan jadwal awal Oktober 2025 untuk CPNS dan Maret 2026 untuk PPPK, diambil setelah petisi daring di Change.org—ditandatangani 59.402 orang—dan tekanan publik atas ketidakpastian nasib CASN.
Namun, di balik euforia percepatan ini, masalah lama tetap membayangi: ketimpangan distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) antara pemerintah pusat dan daerah. Data Badan Kepegawaian Negara (BKN) per Desember 2024 menunjukkan dari 4,2 juta ASN aktif, 73% atau sekitar 3,06 juta terkonsentrasi di pemerintah daerah, sementara hanya 27% atau 1,14 juta di instansi pusat. Meski jumlahnya dominan di daerah, distribusi tak merata—pulau Jawa menyumbang 62% ASN daerah, sedangkan wilayah timur seperti Papua dan Maluku hanya 8%. Percepatan pengangkatan CASN, meski strategis, belum menawarkan solusi konkret untuk atasi disparitas ini.
Fakta di Lapangan: Pusat Berlimpah, Daerah Tertinggal
Menteri PANRB Rini Widyantini, dalam keterangan resminya 17 Maret, menegaskan percepatan ini bertujuan “mendukung pelayanan optimal masyarakat” dengan memastikan formasi sesuai kualifikasi. Dari 1,28 juta formasi CASN 2024—terdiri atas 427.850 CPNS dan 858.197 PPPK—hanya 14% atau 179.997 dialokasikan untuk instansi pusat, sisanya 1,1 juta untuk daerah. Namun, analisis Kementerian PANRB (2024) ungkap 70% formasi daerah terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera Barat, sementara daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) seperti NTT, Maluku Utara, dan Papua Barat hanya dapat 12% atau 132.000 formasi.
Ketimpangan ini diperparah oleh rendahnya minat CPNS ke daerah terpencil. Data BKN (2023) catat 45% pelamar CASN memilih instansi pusat di Jakarta atau kota besar seperti Bandung dan Surabaya, meski formasinya terbatas. Sementara itu, formasi di daerah 3T sering tak terpenuhi—contohnya, Kabupaten Puncak Jaya (Papua) hanya terisi 62% dari 150 kuota CPNS 2023. “Banyak yang lolos seleksi tapi mundur karena lokasi terpencil dan fasilitas minim,” kata Kepala BKN Regional XI Manado, Suparman, dalam wawancara Kompas, 18 Maret 2025.
Anggaran dan Infrastruktur: Akar Masalah
Penyebab ketimpangan tak hanya soal minat, tapi juga kesiapan daerah. Prasetyo Hadi bilang percepatan pengangkatan “tergantung kesiapan kementerian, lembaga, dan pemda.” Namun, laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 2024 tunjukkan 60% pemda di luar Jawa punya anggaran operasional pegawai di bawah 30% APBD—tak cukup untuk gaji ASN baru, apalagi fasilitas pendukung. Bandingkan dengan Kementerian Keuangan atau Bappenas di pusat, yang anggarannya surplus untuk rekrutmen dan pelatihan.
Anggota Komisi II DPR Taufan Pawe, 18 Maret, desak pemda siapkan anggaran dan administrasi. “Tanpa sinkronisasi pusat-daerah, percepatan ini cuma jadi angin lalu,” katanya ke Sulselsatu.com. Tapi, realitasnya jauh dari ideal. Papua Barat, misalnya, hanya sanggup usul 1.200 formasi PPPK 2024 dari kebutuhan 5.000 karena keterbatasan fiskal, menurut Gubernur Dominggus Mandacan (Detik, 16 Maret).
Solusi yang Absen
Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri bilang ke Tempo, 19 Maret, “Percepatan pengangkatan bagus, tapi tanpa redistribusi formasi dan insentif ke daerah 3T, ketimpangan bakal abadi.” Usulan seperti tambahan tunjangan 50% gaji untuk ASN di daerah terpencil atau kuota khusus bagi putra daerah—pernah digaungkan KemenPANRB 2022—tak muncul dalam kebijakan terbaru ini. Padahal, jumlah pengangguran terbuka di NTT (4,8%) dan Papua (3,9%) jauh di atas rata-rata nasional 3,2% (BPS, 2024)—memperkuat urgensi distribusi merata.
Presiden Prabowo Subianto, via Prasetyo, tekankan rekrutmen ASN bukan soal lapangan kerja, tapi pelayanan masyarakat. Namun, tanpa langkah tegas atasi ketimpangan, percepatan ini riskan jadi solusi parsial—pusat kian efisien, daerah tertinggal makin terpuruk. DPR targetkan evaluasi kebijakan ini usai reses 21 Maret—Inipasti.com bakal pantau kelanjutannya.
