2 days ago
8
SULTRAKINI.COM: KENDARI – Polemik internal Yayasan Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) kembali mencuat ke publik. Ketua Pembina Yayasan Unsultra, Nur Alam, menyoroti dugaan adanya campur tangan pemerintah daerah dalam urusan internal yayasan tersebut.
Isu ini mencuat setelah beredarnya undangan resmi pelantikan Rektor Unsultra periode 2025–2029 yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 31 Desember 2025, di Hotel Claro Kendari. Dalam susunan acara yang beredar, tercantum nama Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai salah satu pihak yang dijadwalkan memberikan sambutan.
Menurut Nur Alam, kehadiran gubernur dalam agenda pelantikan tersebut menjadi indikasi kuat adanya intervensi pemerintah daerah terhadap urusan internal yayasan yang seharusnya bersifat independen.
“Dengan adanya undangan pelantikan yang dibuat oleh pihak Rektor Andi Bahrun bersama Saudara Yusuf, dan di dalam agendanya gubernur diberikan ruang sambutan, maka ini mengonfirmasi adanya campur tangan gubernur dalam persoalan yayasan,” ujar Nur Alam, Selasa (30/12/2025).
Ia menegaskan bahwa keterlibatan kepala daerah dalam kegiatan internal yayasan bukan sekadar persoalan seremonial, melainkan berpotensi mencederai prinsip otonomi pengelolaan lembaga pendidikan swasta.
“Ini membuktikan bahwa ASR ikut terseret dalam persoalan internal yayasan. Seharusnya pejabat publik tidak masuk ke ranah yang menjadi kewenangan penuh yayasan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Nur Alam mengingatkan bahwa posisi gubernur sebagai kepala daerah menuntut sikap netral dan profesional, khususnya dalam menjaga stabilitas dan tidak berpihak pada salah satu kepentingan dalam konflik internal lembaga.
“Seorang gubernur adalah stabilisator daerah. Tidak semestinya menunjukkan keberpihakan atau terlibat dalam urusan internal yayasan,” tambahnya.
Ia juga menilai beredarnya undangan yang mencantumkan nama gubernur semakin memperjelas dugaan adanya keterlibatan pihak pemerintah daerah dalam dinamika internal Yayasan Unsultra.
Nur Alam menegaskan pihaknya akan menempuh langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan tata kelola yayasan berjalan sesuai aturan serta bebas dari intervensi pihak mana pun.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara maupun Gubernur ASR belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan tersebut. Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.
Laporan: Riswan
