SULTRAKINI.COM: KENDARI — Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Kendari bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pangan 2026 sebagai langkah akselerasi pengendalian inflasi daerah.
Kegiatan ini merupakan implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Tahun 2026, sebuah strategi baru dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan guna mendukung ketahanan pangan nasional. Program tersebut hadir sebagai respons atas tantangan pengendalian inflasi yang semakin kompleks, seperti perubahan iklim, cuaca ekstrem, serta karakteristik komoditas pangan yang bersifat musiman.
Rakor Pangan 2026 mengusung pendekatan inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan, yang tidak hanya berfokus pada stabilisasi harga jangka pendek, tetapi juga penguatan pasokan pangan secara struktural serta perubahan budaya konsumsi masyarakat dalam jangka panjang melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, didampingi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara Edwin Permadi dan Wakil Wali Kota Kendari Sudirman. Turut hadir jajaran Forkopimda Kota Kendari, pimpinan OPD anggota TPID, perwakilan pemerintah daerah mitra kerja sama antar daerah (KAD), serta berbagai stakeholder strategis di luar TPID, seperti Kepala BPMP, Kepala Dinas Pendidikan Kota Kendari, Ketua PKK Kota Kendari, dan kalangan akademisi.
Selain itu, sebanyak 161 perwakilan pelaku kios pangan digital Kota Kendari juga mengikuti kegiatan ini, yang dirangkaikan dengan sosialisasi peningkatan kompetensi manajemen distribusi komoditas dan pengelolaan pangan.
Berdasarkan data, inflasi Kota Kendari pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,33 persen secara bulanan (mtm), 2,95 persen secara tahunan (yoy), dan 1,16 persen secara tahun kalender (ytd). Inflasi tersebut terutama dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar rumah tangga, beras, bensin, cabai rawit, dan ikan kembung, dengan tekanan terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pangan masih menjadi komponen utama dalam pembentukan inflasi daerah.
Kepala Perwakilan BI Sulawesi Tenggara, Edwin Permadi, menegaskan bahwa Rakor Pangan tahun ini menitikberatkan pada tiga arah strategis utama, yakni optimalisasi sinergi, akselerasi intervensi harga, serta pengendalian sisi permintaan melalui edukasi perubahan pola konsumsi masyarakat.
“Dari ketiga fokus tersebut, kata kuncinya adalah sinergi. Tanpa sinergi, program yang baik akan berjalan sendiri-sendiri. Namun dengan sinergi, program yang sama dapat berdampak lebih luas, lebih cepat diimplementasikan, dan lebih berkelanjutan,” ujarnya.
Senada dengan itu, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menyampaikan bahwa Rakor Pangan 2026 bertujuan menjaga inflasi tetap terkendali melalui program yang inovatif dan inklusif. Menurutnya, stabilitas inflasi merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Rakor Pangan 2026 menghasilkan sejumlah program konkret pengendalian inflasi. Pertama, akselerasi intervensi harga melalui penambahan 70 kios pangan digital baru serta lima kerja sama antar daerah (KAD) skema business to business (B2B). Langkah ini diharapkan mampu memperkuat distribusi, menjaga ketersediaan pasokan, memperpendek rantai pasok, serta menahan gejolak harga.
Kedua, peluncuran program sinergi PKK Kasoami (Keluarga Adaptif, Sehat, Optimal Mengendalikan Inflasi) yang melibatkan 11 PKK kecamatan di Kota Kendari. Program ini menyasar unit keluarga sebagai garda terdepan pengendalian inflasi melalui penerapan pola belanja bijak dan konsumsi yang lebih beragam.
Ketiga, peluncuran program Sekolah Hebat (Hijau, Edukatif, dan Berkarakter) di 24 SMP negeri di Kota Kendari. Program ini difokuskan pada edukasi pengendalian inflasi sejak dini, dengan mendorong sekolah menjadi laboratorium hijau produktif, tempat siswa belajar berkebun, memahami konsep inflasi, serta membentuk karakter melalui pembelajaran berbasis proyek.
Melalui sinergi yang semakin kuat antara Pemerintah Kota Kendari, Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, dan seluruh pemangku kepentingan, berbagai program hasil Rakor Pangan 2026 diharapkan dapat diimplementasikan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan.
Ke depan, TPID Kota Kendari bersama BI Sultra akan terus memperkuat pengendalian inflasi dari hulu hingga hilir, mulai dari penguatan pasokan, kelancaran distribusi, intervensi harga, hingga edukasi perubahan perilaku konsumsi masyarakat guna menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Kendari yang kuat dan berkelanjutan.
Laporan: Riswan

12 hours ago
6

















































