4 hours ago
6
SULTRAKINI.COM: MUNA BARAT— Forum Komunikasi Pemuda dan Mahasiswa Sulawesi Tenggara (FKPM Sultra) menyampaikan kritik terbuka terhadap Pemerintah Kabupaten Muna Barat terkait kondisi infrastruktur jalan yang dinilai belum mengalami perbaikan signifikan.
Kritik tersebut difokuskan pada akses strategis yang menghubungkan Desa Lombu Jaya, Laworo, dan Kampobalano menuju kawasan pusat pemerintahan, serta jalur penting menuju fasilitas layanan kesehatan.
Perwakilan FKPM Sultra, Muscharil, menilai kondisi tersebut tidak lagi sekadar persoalan teknis, melainkan mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan yang berpihak pada masyarakat.
“Ini menjadi ironi. Jalan menuju kantor bupati sebagai pusat pelayanan publik justru berada dalam kondisi tidak layak. Pertanyaannya, ke mana arah dan prioritas anggaran daerah selama ini?”ujarnya.
Selain jalur pemerintahan, FKPM Sultra juga memberi perhatian khusus terhadap kondisi jalan menuju RSUD Muna Barat. Jalur tersebut dinilai sebagai akses vital yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat.
Muscharil menegaskan, kondisi jalan yang rusak dapat berdampak serius bagi pasien, terutama dalam situasi darurat.
“Pasien dalam kondisi kritis harus melewati jalan rusak sebelum tiba di rumah sakit. Padahal, setiap detik sangat berharga. Hambatan infrastruktur seperti ini justru menjadi ancaman tambahan bagi keselamatan,” katanya.
Menurutnya, perbaikan akses menuju rumah sakit merupakan tanggung jawab pemerintah yang tidak dapat ditunda, mengingat fungsinya yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
FKPM Sultra juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran infrastruktur. Mereka meminta agar alokasi dan realisasi anggaran yang telah ditetapkan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.
Sejumlah tuntutan pun disampaikan, di antaranya:
Pemerintah Kabupaten Muna Barat diminta melakukan audit transparan terhadap anggaran infrastruktur jalan, khususnya pada titik-titik strategis.
Perbaikan segera pada jalur Lombu Jaya, Laworo, Kampobalano, serta akses menuju RSUD Muna Barat tanpa penundaan.
DPRD Muna Barat didesak mengoptimalkan fungsi pengawasan agar anggaran benar-benar berdampak pada pembangunan fisik yang dirasakan masyarakat.
FKPM Sultra menegaskan akan terus mengawal persoalan ini. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dari pemerintah daerah, mereka menyatakan siap melakukan konsolidasi lebih luas.
“Jika tidak ada perubahan nyata, kami siap menggalang kekuatan pemuda dan mahasiswa untuk mendorong keadilan bagi masyarakat Muna Barat,” tutup Muscharil.
Laporan: Andi Mahfud
