1 day ago
6
SULTRAKINI.COM: KENDARI – Pembina Yayasan Pendidikan Tinggi Sulawesi Tenggara (YPT Sultra), Dr. H. Nur Alam, SE., M.Si., secara resmi melayangkan surat tanggapan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara. Surat ini merespons dinamika terkini terkait tata kelola Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra).
Surat bernomor 008/YPT-UNSULTRA/PEMBINA/II/2026 yang ditandatangani pada Senin (2/2/2026) tersebut merupakan jawaban atas undangan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi guna memastikan iklim pendidikan tinggi di Bumi Anoa tetap kondusif.
Dalam poin-poin suratnya, mantan Gubernur Sultra ini menegaskan bahwa secara substansi, pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di kampus “Sekolah Rakyat” tersebut tidak terganggu. Kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat diklaim tetap berjalan normal.
Namun, Nur Alam mengungkapkan adanya kendala serius pada sisi manajerial, yakni terhambatnya proses operasional kampus akibat kebijakan internal Bank Sultra. Ia menyebut adanya pemblokiran atau hambatan pencairan dana pada rekening universitas yang tersimpan di bank milik daerah tersebut.
“Hambatan pencairan dana tersebut seharusnya tidak perlu terjadi. Dana itu sangat krusial bagi keberlangsungan akademik, terutama untuk hak-hak dasar seperti pembayaran gaji dosen serta pembiayaan riset,” tegas Nur Alam dalam keterangannya.
Terkait konflik internal dan polemik hukum yang tengah menyelimuti yayasan, Nur Alam menyatakan bahwa pihaknya tetap berkomitmen menghormati seluruh proses hukum yang sedang bergulir di kepolisian. Ia menekankan agar semua pihak patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Langkah tegas pembina yayasan ini juga diperkuat dengan melayangkan tembusan surat kepada otoritas lintas sektoral, di antaranya:Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI,Gubernur Bank Indonesia, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kapolda Sulawesi Tenggara.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa persoalan perbankan yang menghambat operasional pendidikan di Unsultra mendapat atensi serius dari regulator keuangan dan pihak keamanan demi menjamin hak-hak mahasiswa dan tenaga pendidik.
Laporan: Riswan
