1 week ago
15
SULTRAKINI.COM: Empat organisasi konstituen Dewan Pers di Sulawesi Tenggara mengecam keras tindakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sultra, Ridwan Badallah, yang mencatut nama dan logo organisasi mereka dalam proposal acara buka puasa bersama Gubernur Sultra tanpa izin resmi.
Pencatutan nama tanpa konfirmasi ini terungkap setelah beredarnya dokumen proposal dari Dinas Kominfo Sultra senilai Rp 140 juta, yang mencantumkan nama dan jabatan para ketua organisasi profesi pers seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI). Proposal tersebut diajukan untuk kegiatan buka puasa bersama antara Gubernur Sultra Andi Sumangerukka dan insan pers, dengan rencana undangan sebanyak 200 orang.
Empat organisasi tersebut langsung menyatakan sikap dan mengecam tindakan Ridwan Badallah. Dalam pernyataan bersama, mereka menyebut pencatutan ini sebagai bentuk pelecehan dan penghinaan terhadap independensi serta profesionalisme organisasi pers.
“Ini bentuk pembajakan identitas organisasi yang mencederai integritas dan kepercayaan publik terhadap pers. Kami tidak pernah diajak bicara, tidak pernah menyetujui, namun nama dan logo kami dicantumkan begitu saja,” demikian isi pernyataan resmi yang dirilis oleh perwakilan keempat organisasi tersebut, Jumat (22/3/2024).
Lebih lanjut, organisasi pers di Sultra menyampaikan empat tuntutan tegas:
- Mendesak Ridwan Badallah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.
- Meminta Gubernur Sultra mengambil tindakan disipliner terhadap Ridwan Badallah.
- Mengingatkan semua pihak untuk tidak menggunakan nama dan simbol organisasi pers tanpa persetujuan resmi.
- Menuntut penarikan seluruh proposal yang mencatut nama dan logo organisasi tanpa izin.
Saat dikonfirmasi sejumlah media, Ridwan Badallah mengklaim bahwa inisiatif proposal tersebut bermula dari permintaan informal sejumlah wartawan yang ingin bertemu Gubernur dalam suasana buka puasa bersama. Namun, ia tidak menyebutkan siapa wartawan yang dimaksud.
“Ada wartawan yang mengirim pesan WA menanyakan kapan puang (Gubernur Sumangerukka) bukber dengan teman-teman wartawan,” ujar Badallah tanpa menjelaskan lebih lanjut siapa yang menghubunginya atau bagaimana proses selanjutnya hingga proposal diajukan.
Belum ada tanggapan resmi dari Gubernur Sultra terkait kontroversi ini.
Kasus ini memicu sorotan luas di kalangan jurnalis dan publik, mengingat pentingnya menjaga independensi media serta transparansi dalam setiap aktivitas yang melibatkan dana publik dan nama-nama organisasi profesional.
Laporan: Frirac
