6 hours ago
10
SULTRAKINI.COM: KENDARI – Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo (BEM FH UHO) menggelar Webinar Hukum bertema “Sinergi Kebijakan dan Penegakan Hukum dalam Menyikapi Persoalan Masyarakat”, Jumat (4/9/2026). Kegiatan ini menjadi ruang bagi mahasiswa untuk membahas hubungan antara kebijakan dan penegakan hukum dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Kegiatan berlangsung di Aula Fakultas Hukum UHO dengan menghadirkan dua pemateri dari latar belakang berbeda. Mereka yakni Ramadan, S.H., M.H., Kepala Seksi 2 Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, dan Rizki Brilian Pagala, S.Ars., Anggota DPRD Kota Kendari Fraksi PKS.
Kehadiran pemateri dari unsur Kejaksaan dan DPRD memberikan kesempatan kepada peserta untuk melihat persoalan hukum dari sudut pandang penegakan aturan dan proses penyusunan kebijakan. Diskusi juga menjadi ruang bagi mahasiswa untuk memahami hubungan antara kedua aspek tersebut.
Ketua BEM FH UHO, Saleh Salahudin, mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk membuka ruang pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada teori. Menurutnya, mahasiswa perlu memahami bagaimana aturan diterapkan dalam menghadapi persoalan yang muncul di tengah masyarakat.
“Kita ingin mahasiswa tidak hanya memahami hukum sebagai aturan tertulis, tetapi juga melihat bagaimana kebijakan dan penegakan hukum benar-benar hadir dalam menjawab persoalan masyarakat,” ujar Saleh.
Ia menambahkan, penyelesaian persoalan publik membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, terutama pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum. Karena itu, hubungan kerja yang baik antarlembaga dinilai penting agar keputusan yang dihasilkan tidak berhenti pada tataran regulasi.
Dalam forum tersebut, peserta diajak memahami keterkaitan antara proses penyusunan kebijakan dan pelaksanaan penegakan hukum. Pembahasan juga menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk menyampaikan pandangan serta memperdalam pemahaman terhadap berbagai persoalan yang berkembang.
Menurut Saleh, keterlibatan akademisi dan mahasiswa juga diperlukan dalam membangun kebijakan yang lebih responsif. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan sekaligus mendorong hadirnya solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kehadiran Ramadan dan Rizki Brilian Pagala memperkaya pembahasan melalui perspektif yang berbeda. Unsur Kejaksaan memberikan gambaran mengenai pelaksanaan tugas penegakan hukum, sedangkan unsur DPRD menjelaskan peran lembaga legislatif dalam proses kebijakan.
Saleh berharap forum serupa dapat terus dikembangkan sebagai ruang intelektual bagi mahasiswa hukum. Selain memperluas wawasan, kegiatan ini diharapkan mendorong mahasiswa untuk lebih kritis dalam melihat aturan, keputusan publik, dan persoalan sosial.
BEM FH UHO menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan kegiatan akademik dan diskusi publik. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mahasiswa dalam mengawal hukum, kebijakan, serta kepentingan masyarakat.
Laporan: Andi Mahfud
