1 day ago
2
SULTRAKINI.COM: KENDARI-Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buton Utara bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara melakukan audiensi ke Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Kamis 13 Maret. Dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait peranan BPMP dalam regulasi di bidang pendidikan, khususnya mengenai pengangkatan kepala sekolah. Pertemuan yang berlangsung di Aula Garuda BPMP Sultra ini menjadi ajang diskusi yang konstruktif dan interaktif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari DPRD, Dinas Pendidikan, dan BPMP Sultra.
Agenda Audiensi
Audiensi ini membahas tiga agenda utama yang menjadi perhatian khusus dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Buton Utara, yaitu:
1. Rapor Pendidikan Kabupaten Buton Utara,
2. Regulasi pengangkatan kepala sekolah,
3. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Paparan Capaian Pendidikan Buton Utara
Kepala BPMP Sultra, Junaiddin Pagala, S.T., M.T., dalam paparannya menyampaikan capaian Rapor Pendidikan Kabupaten Buton Utara dan Perencanaan Berbasis Data (PBD). Beliau menjelaskan bahwa berdasarkan indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan, Kabupaten Buton Utara telah mencapai kategori Tuntas Muda. Namun, terdapat indikator prioritas yang masih memerlukan perhatian lebih, salah satunya adalah iklim sekolah pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang masih dalam kategori merah. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek lingkungan belajar di PAUD masih perlu diperbaiki, baik dari sisi interaksi guru-murid, keterlibatan orang tua, maupun dukungan infrastruktur pendidikan.
Tantangan dalam Sinkronisasi Data Pendidikan
Ketua DPRD Buton Utara, Hj. Hasrianti Ali, dalam sambutannya menyoroti kendala teknis yang dihadapi dalam proses sinkronisasi data. Menurutnya, sekitar 40% wilayah di Buton Utara masih mengalami keterbatasan jaringan internet, sehingga proses pemutakhiran data sering mengalami keterlambatan. Hal ini berdampak pada ketidaktepatan perencanaan pendidikan dan alokasi anggaran. Ia berharap Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, dan BPMP Sultra dapat lebih bersinergi dalam mengatasi kendala ini guna meningkatkan mutu pendidikan di daerahnya.
Beliau juga menambahkan bahwa tanpa data yang akurat dan terkini, pengambilan kebijakan menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur teknologi informasi di Buton Utara menjadi kebutuhan mendesak untuk memperlancar proses sinkronisasi data.
Regulasi Pengangkatan Kepala Sekolah
Dalam sesi pembahasan terkait pengangkatan kepala sekolah, Kartini, S.Si., M.Si., selaku Penelaah Teknis Kebijakan sekaligus Koordinator Wali Wilayah Buton Utara, memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengangkatan kepala sekolah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ia menegaskan bahwa setiap kepala sekolah harus memenuhi syarat kompetensi dan memiliki sertifikasi yang sesuai agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional. Selain itu, proses seleksi kepala sekolah harus dilakukan secara transparan dan berbasis meritokrasi untuk memastikan bahwa individu yang terpilih benar-benar layak dan mampu memimpin satuan pendidikan dengan baik.
Urgensi Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Rudin Buduhama, S.Sos., menyampaikan urgensi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran pendidikan berbasis APBN. Ia menjelaskan bahwa Dapodik menjadi dasar utama dalam perhitungan alokasi dana pendidikan, termasuk Dana BOS.
Dalam pemaparannya, ia mengungkapkan bahwa masih terdapat 10 sekolah di Buton Utara yang mengalami ketidaksesuaian dalam sinkronisasi data pada cutoff penerapan sasaran BOSP. Akibatnya, sekolah-sekolah ini tidak mendapatkan alokasi dana BOS sesuai kebutuhan, yang berpotensi menghambat operasional sekolah. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya percepatan sinkronisasi data agar alokasi anggaran dapat tepat sasaran dan tidak ada sekolah yang tertinggal.
Sinergi untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan
Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai masukan dan usulan dari peserta. DPRD Buton Utara dan Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara menegaskan komitmennya untuk terus mendukung peningkatan mutu pendidikan melalui regulasi yang lebih berpihak pada kebutuhan daerah. Sementara itu, BPMP Sultra siap memberikan pendampingan teknis dalam pemutakhiran data, penguatan kapasitas tenaga pendidik, serta implementasi kebijakan pendidikan yang lebih efektif.
Harapannya, hasil dari audiensi ini dapat menjadi titik awal dalam membangun kolaborasi yang lebih erat antara Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, dan BPMP Sultra dalam mengatasi tantangan pendidikan di Kabupaten Buton Utara. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan kualitas pendidikan di daerah ini dapat terus meningkat dan memberikan dampak positif bagi seluruh peserta didik.
