1 week ago
19
SULTRAKINI.COM: KOLAKA – Kunjungan investor asal Jepang ke kawasan tambang PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, diwarnai aksi demonstrasi dari sekelompok massa yang menamakan diri “Masyarakat Lingkar Tambang” (MATA). Aksi ini memicu sorotan dari berbagai kalangan, termasuk Indonesia Government Watch (IGW).
Direktur Eksekutif IGW, Risal Hidayatullah, menilai aksi tersebut berpotensi mengganggu iklim investasi dan mencoreng citra Indonesia di mata investor asing.
“Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum wajib menjamin kenyamanan, keamanan, dan kemudahan investasi, terutama di kawasan strategis nasional,” ujar Risal dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/6/2025).
Menurutnya, demonstrasi memang sah dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi. Namun, aksi yang dilakukan bersamaan dengan agenda strategis kunjungan investor dinilai tidak wajar dan sarat kepentingan tersembunyi.
“Kami menilai aksi ini mencurigakan dan berpotensi menjadi bentuk premanisme berkedok organisasi masyarakat. Apalagi pihak perusahaan diketahui terbuka terhadap dialog,” katanya.
Risal juga mendesak pemerintah dan aparat keamanan untuk memulihkan kondisi dan menjamin stabilitas di wilayah Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk kawasan industri PT CNI.
“Investor asing adalah mitra strategis negara. Mereka datang membawa harapan bagi pembangunan dan lapangan kerja. Gangguan terhadap agenda investasi ini tidak bisa dianggap enteng,” ucapnya.
Ia menambahkan, pemerintah saat ini tengah berupaya membangun iklim investasi yang sehat, sebagaimana ditekankan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan. Aksi-aksi yang berpotensi memicu instabilitas, lanjut Risal, justru bertentangan dengan semangat tersebut.
“Ormas seharusnya menjadi perekat sosial, bukan pemicu konflik. Organisasi masyarakat idealnya membawa cahaya, bukan api,” tegasnya.
Risal juga menyinggung pentingnya keberadaan PT CNI sebagai perusahaan yang telah membangun fasilitas smelter dan masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional. Menurutnya, dukungan terhadap perusahaan-perusahaan yang berkontribusi pada transformasi energi nasional harus dikedepankan.
Di sisi lain, sumber internal yang enggan disebutkan namanya menyebut adanya dugaan keterlibatan oknum dalam aksi penghadangan. Salah satu kendaraan yang digunakan disebut milik Asbar, vendor dari Kalla Beton yang memiliki hubungan dekat dengan HS, penyedia kendaraan operasional PT CNI.
“Ada indikasi kebocoran informasi internal perusahaan ke jejaring aksi. Ini perlu ditelusuri lebih lanjut oleh pihak berwenang,” ujarnya.
Kelompok MATA Wolo juga disebut memiliki kedekatan dengan pihak pengklaim lahan dan sejumlah karyawan lokal. Dua tokoh utama aksi, Mallapiang dan Fasil Wahyudi, diketahui aktif memobilisasi massa dalam narasi penolakan terhadap perusahaan. Keduanya bahkan diduga terlibat dalam kasus pendudukan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) oleh tersangka Rustam yang saat ini ditangani Direktorat Tipidter Bareskrim Polri.
“Kami berharap Kapolda Sulawesi Tenggara memberikan kepastian hukum atas tindakan-tindakan yang mengganggu stabilitas daerah dan kepentingan nasional, khususnya di kawasan PSN dan objek vital nasional,” tutup Risal.
Laporan: Riswan
