
SULTRAKINI.COM: KENDARI -Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sulawesi Tenggara menggelar Rapat Koordinasi Program Prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Tahun 2025, yang berlangsung pada 16–18 April 2025 di Aula Garuda BPMP Sultra.
Rakor ini dilaksanakan bersama dua Unit Pelaksana Teknis (UPT) lainnya di bawah Kemendikdasmen, yakni Balai Guru Penggerak (BGP) dan Kantor Bahasa Provinsi Sultra, serta melibatkan seluruh Dinas Pendidikan kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.
Kepala BPMP Sultra, Junaiddin Pagala, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyinergikan pelaksanaan program prioritas Kemendikdasmen dengan pemerintah daerah. Program-program tersebut merupakan tindak lanjut dari Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya Asta Cita ke-4 yang menekankan penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan, sains, teknologi, kesehatan, dan kesetaraan sosial.
“Rapat koordinasi ini menjadi langkah penting untuk menyamakan pemahaman, menyelaraskan rencana, dan memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan efektif dan efisien,” kata Junaiddin dalam sambutannya, Rabu (16/4/2025).
Salah satu fokus utama dalam rakor adalah pembahasan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026. Junaiddin menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaannya, termasuk keterbukaan informasi daya tampung di setiap sekolah.
“Penerimaan murid baru tahun ini harus berlangsung secara terbuka. Daya tampung setiap sekolah harus diumumkan ke publik secara menyeluruh agar masyarakat tahu kapasitas sekolah,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh jalur penerimaan baik zonasi, prestasi, afirmasi, maupun perpindahan orang tua harus dimanfaatkan secara adil oleh masyarakat. Saat ini, SPMB masih dalam tahap penyusunan petunjuk teknis (juknis), dan bentuk sistem apakah daring atau luring masih dalam proses pembahasan.
“Yang paling penting adalah pelaksanaannya menjunjung tinggi prinsip keadilan. Sekolah-sekolah dengan kelebihan kapasitas juga perlu distandarkan agar layanan pendidikan bisa merata,” tambahnya.
Selain SPMB, rakor juga membahas sejumlah program strategis lainnya, seperti digitalisasi pembelajaran, revitalisasi sekolah, dan program makan bergizi gratis bagi peserta didik. Program-program tersebut sejalan dengan visi Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dalam memperkuat kualitas pendidikan nasional.
“Kami akan kawal program-program ini secara kolaboratif bersama seluruh dinas pendidikan. Harapannya, pelaksanaan kebijakan pusat bisa diimplementasikan secara optimal di daerah,” jelas Junaiddin.
Melalui rapat ini, BPMP berharap tercipta komunikasi dan koordinasi yang kuat antar pemangku kepentingan pendidikan di Sulawesi Tenggara, sehingga transformasi pendidikan dapat berjalan lebih cepat dan merata.
Laporan: Riswan