9 hours ago
4
SULTRAKINI.COM: KENDARI — Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional, Sitti Aida Adha Taridala, menyampaikan bahwa pihaknya tengah mendorong penyusunan berbagai rekomendasi kebijakan sebagai bagian dari implementasi program Makan Bergizi Gratis.
Menurutnya, dalam sistem tata kelola di BGN, terdapat sejumlah rencana output (RO) yang harus dicapai, salah satunya berupa rekomendasi kebijakan dan standar pelaksanaan kerja yang digunakan dalam implementasi program. Salah satu fokus utama adalah penyusunan kajian tipologi SPPG di wilayah terpencil.
Ia menjelaskan bahwa BGN menggandeng sejumlah perguruan tinggi yang telah memiliki kerja sama, termasuk Universitas Halu Oleo, karena dinilai memiliki kapasitas dan pengalaman dalam melakukan kajian di wilayah pedesaan dan pesisir.
“UHO memiliki sumber daya yang memadai, mulai dari guru besar, doktor, hingga tenaga ahli yang relevan. Selain itu, visi dan misi UHO juga sejalan dengan fokus kajian di daerah pesisir dan pedesaan, sehingga kami percaya mereka mampu menyusun rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan,” ujar Sitti Aida.
Ia menambahkan bahwa hasil kajian ini nantinya akan menjadi bahan masukan penting bagi BGN dalam memperoleh informasi yang komprehensif terkait kondisi wilayah terpencil. Hal ini penting agar program pemenuhan gizi dapat menjangkau seluruh kelompok sasaran, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan penerima manfaat lainnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa program ini dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan, seperti tingginya angka stunting dan kebiasaan tidak sarapan pada sebagian masyarakat Indonesia. Bahkan, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sekitar 60 persen masyarakat Indonesia tidak sarapan, dan kondisi tersebut cenderung lebih rentan terjadi di wilayah terpencil.
Selain UHO, beberapa perguruan tinggi lain juga terlibat dalam kerja sama dengan BGN, di antaranya Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, serta Universitas Purnawiggoro. Namun, masing-masing perguruan tinggi tersebut mengerjakan kajian yang berbeda sesuai dengan bidang dan kapasitasnya.
Dalam pelaksanaannya, BGN menggunakan skema kerja sama tipe 2 dengan perguruan tinggi negeri. Skema ini dipilih karena dinilai lebih efisien dibandingkan mekanisme seleksi terbuka yang memerlukan waktu lebih panjang, sementara kebutuhan penyusunan kebijakan bersifat mendesak.
“Dengan melibatkan perguruan tinggi yang kompeten, kami berharap hasil kajian yang dihasilkan akan berkualitas dan dapat mendukung percepatan implementasi program secara optimal,” tutupnya.
Laporan: Andi Mahfud
