10 hours ago
7
SULTRAKINI.COM: KENDARI – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Halu Oleo (UHO) menggelar aksi cipta kondisi di Bundaran Tank dan Perempatan Pasar Baru, Kota Kendari, Senin (15/6/2026) malam. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan menjelang aksi demonstrasi di DPRD Sulawesi Tenggara yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (17/6/2026).
Aksi cipta kondisi itu diikuti mahasiswa FKIP UHO yang akan menjadi peserta utama dalam demonstrasi mendatang. Selain melakukan konsolidasi internal, mahasiswa juga menyampaikan sejumlah isu yang akan dibawa dalam aksi.
Ketua BEM FKIP UHO, Hendrawan Sai Nudin, mengatakan demonstrasi di DPRD Sultra dipilih karena lembaga tersebut dinilai memiliki kewenangan untuk meneruskan aspirasi mahasiswa kepada pemerintah pusat.
Menurutnya, berbagai tuntutan yang akan disampaikan mayoritas berkaitan dengan isu nasional yang saat ini menjadi perhatian publik. Selain itu, mahasiswa juga akan membawa isu pendidikan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah.
“Alasan utama kami karena hanya DPRD Provinsi yang bisa membawa hasil tuntutan kami kepada pemerintah pusat,” kata Hendrawan saat diwawancarai.
Ia menjelaskan, sejumlah isu yang akan menjadi fokus tuntutan meliputi kondisi nilai tukar rupiah, RUU Polri, RUU TNI, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta Koperasi Merah Putih. Isu-isu tersebut dinilai memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
“Tuntutan kami banyak mengenai masalah nasional yang saat ini sedang memanas, seperti nilai rupiah, RUU Polri, RUU TNI, program MBG dan Koperasi Merah Putih. Kami juga akan membawa isu pendidikan,” ujarnya.
Hendrawan menegaskan seluruh persoalan yang akan disuarakan memiliki tingkat urgensi yang sama. Namun, ia mengakui isu terkait nilai rupiah, RUU Polri, RUU TNI, MBG, dan Koperasi Merah Putih menjadi perhatian utama mahasiswa.
Untuk aksi yang akan digelar pada 17 Juni mendatang, BEM FKIP UHO menargetkan sedikitnya 500 mahasiswa turun ke jalan. Seluruh massa aksi berasal dari keluarga besar mahasiswa FKIP UHO.
Hendrawan berharap DPRD Sultra dapat memberikan perhatian dan tindak lanjut terhadap seluruh tuntutan yang akan disampaikan mahasiswa. “Kami berharap apa yang menjadi tuntutan yang kami bawa bisa diatensi oleh pihak DPRD Provinsi itu sendiri,” katanya.
Ia menegaskan mahasiswa akan terus mengawal aspirasi tersebut hingga mendapatkan respons yang jelas. “Jika DPRD Sultra tidak bisa mengatensi atau tidak merespons apa yang menjadi tuntutan kami, maka jangan salahkan mahasiswa FKIP UHO menuntut anggota DPRD Sultra untuk mundur dari kursi jabatannya,” tegas Hendrawan.
Laporan: Andi Mahfud
