7 hours ago
4
Oleh: Dr. Muh. Rasman Manafi (Ketua Umum DPP Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia)
SULTRAKINI.COM: Coba bayangkan: Indonesia, negeri yang wilayah perairannya lebih luas daripada daratannya. Tujuh puluh persen wilayah kita adalah laut. Garis pantai kita merupakan yang terpanjang kedua di dunia. Jika berbicara tentang potensi ikan dan hasil laut, kita seharusnya menjadi dapur protein bagi ratusan juta orang. Namun, anehnya, fakta berkata lain. Setiap tahun, negeri bahari ini justru mengalami kekurangan protein hingga 880.452 ton. Itu setara dengan 14,23 persen dari kebutuhan nasional. Angka yang membuat kita terdiam.
Inilah yang disebut paradoks. Di satu sisi, laut kita menggelegak dengan kehidupan. Di sisi lain, piring-piring rumah tangga Indonesia masih timpang dalam asupan protein hewani. Coba lihat data konsumsi ikan. Yogyakarta hanya 36,48 kilogram per kapita per tahun—terendah di Indonesia. Lampung, yang menjadi gerbang Sumatra dengan garis pantai yang panjang, hanya mencapai 39,20 kilogram. Padahal, Aceh dan Gorontalo, dengan produksi tangkap laut yang besar, sudah mencapai 65–66 kilogram. Maluku dan Papua bahkan lebih tinggi, yakni 82,80 dan 79,36 kilogram per kapita per tahun. Namun demikian, angka-angka tinggi di daerah tertentu belum mampu menambal defisit protein nasional.
Kenapa Bisa Begitu? Ada Tiga Penghalang Utama
Pertama, masalah distribusi. Setelah ikan ditangkap, perjalanan menuju piring kita sangat panjang dan penuh tantangan. Di kawasan timur Indonesia, susut pascapanen mencapai 30–40 persen. Artinya, hampir setengah hasil tangkapan nelayan membusuk sebelum sempat dikonsumsi. Penyebab utamanya sederhana: rantai dingin belum terhubung dari hulu hingga hilir. Ketersediaan cold storage masih terbatas, begitu pula armada transportasi berpendingin yang terintegrasi. Ikan segar harus menempuh perjalanan ribuan kilometer tanpa sistem pendinginan yang memadai, sehingga banyak yang terbuang sia-sia.
Kedua, soal kebiasaan dan cara pandang. Masih banyak masyarakat yang lebih memilih membeli mi instan rasa ikan daripada ikan segar. Ada pula yang merasa belum kenyang jika belum makan nasi, seolah-olah ikan hanya pelengkap, bukan sumber gizi utama. Ironisnya, sebagai negara maritim, kita sering terjebak dalam orientasi “daratan”. Secara budaya, kita lebih bangga pada sawah daripada laut. Padahal, kandungan omega-3 pada ikan sangat dibutuhkan, terutama untuk tumbuh kembang anak.
Ketiga, ketimpangan akses. Masyarakat pesisir mungkin berlimpah ikan, tetapi saudara-saudara kita di pedalaman dan perkotaan masih kesulitan memperoleh protein akuatik dengan harga terjangkau. Akibatnya, meskipun potensi pangan akuatik Indonesia mencapai 18 juta hektare, baru 6,8 persen yang benar-benar termanfaatkan. Padahal, secara global, makanan laut telah menyumbang 20 persen asupan protein hewani bagi 3,3 miliar penduduk dunia. Dalam 50 tahun terakhir, konsumsi makanan laut dunia bahkan meningkat dua kali lipat. Peluang itu terbuka lebar, tetapi kita masih setengah hati memanfaatkannya.
Targetnya Tidak Muluk, tetapi Butuh Kerja Sistematis
Melalui Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan BAPANAS, kita dapat menawarkan jalan keluar yang tidak muluk-muluk. Targetnya sederhana dalam angka, tetapi berat dalam pelaksanaannya: meningkatkan konsumsi ikan nasional dari 55 kilogram per kapita per tahun menjadi 60 kilogram per kapita per tahun. Selain itu, ikan harus diintegrasikan ke dalam Pola Pangan Harapan agar masyarakat terbiasa menjadikannya sebagai sumber protein utama, bukan sekadar lauk pelengkap.
Namun sebelum itu, kita harus terlebih dahulu membereskan persoalan susut pascapanen. Angkanya saat ini masih berada pada kisaran 30–40 persen dan harus diturunkan menjadi 15 persen. Caranya adalah dengan membangun rantai dingin nasional yang terintegrasi. Ini bukan pekerjaan yang bisa selesai dalam satu atau dua tahun. Ada tahapan yang jelas: pada 2026–2027 fokus utama adalah mewujudkan rantai dingin yang tersambung dari kapal hingga pasar. Kemudian pada 2027–2028, defisit protein diharapkan mulai berkurang secara signifikan. Selanjutnya, pada 2028–2029, Indonesia ditargetkan mencapai swasembada protein.
Bayangkan, produksi ikan nasional ditargetkan mencapai 25 juta ton, yang berarti mampu menyuplai sekitar 2 juta ton protein bagi seluruh masyarakat Indonesia. Produktivitas budidaya pun harus meningkat hingga 30 persen. Ini bukan mimpi, asalkan semua pihak bergerak bersama.
Tiga Ombak Besar
Untuk mewujudkan itu, ada tiga program prioritas yang gerakannya ibarat ombak besar yang menerjang tebing kemustahilan.
Pertama, diversifikasi dan keamanan pangan. Pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 81 Tahun 2024 yang menetapkan pangan akuatik sebagai salah satu prioritas utama. Seluruh Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala kecil dan menengah didorong memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) serta sertifikasi HACCP. Targetnya, 50 persen dari unit tersebut dapat beroperasi dengan sertifikasi yang memadai. Program Makan Bergizi Gratis juga diharapkan memasukkan menu ikan minimal dua kali dalam sepekan. Sementara itu, kampanye GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) perlu digencarkan kembali, tidak hanya sebagai slogan, tetapi hadir hingga sekolah, posyandu, dan komunitas masyarakat.
Kedua, pembangunan infrastruktur rantai pasok. Di sini angkanya sangat konkret. Sebanyak 500 unit cold storage baru direncanakan dibangun di sentra-sentra produksi. Seribu Kampung Nelayan Modern akan dikembangkan di lokasi-lokasi strategis. Pemerintah juga dapat memberikan subsidi logistik melalui armada reefer truck bagi koperasi nelayan. Seluruh sistem ini akan didigitalisasi sehingga suhu dan kelembapan di setiap mata rantai distribusi dapat dipantau secara real time. Dengan demikian, ikan dari Sabang sampai Merauke tetap terjaga kesegarannya.
Ketiga, modernisasi produksi melalui pendekatan Aquaculture 4.0. Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan sistem bioflok dan memantau pemberian pakan secara otomatis. Alat tangkap kapal juga perlu dibuat semakin selektif agar hasil sampingan yang terbuang dapat diminimalkan. Selain itu, riset genetika perlu diperkuat untuk menghasilkan bibit unggul udang, nila, dan lele. Intinya, budidaya ikan tidak lagi dilakukan secara tradisional, melainkan secara presisi, modern, dan efisien.
Semua program tersebut tidak akan berjalan sendiri-sendiri. Karena itu, perlu dibentuk Tim Percepatan Swasembada Protein Akuatik (TPSPA) yang bertugas mengoordinasikan berbagai sektor, mulai dari kementerian, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha. Pendanaannya pun dapat memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK), Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta sinergi dengan sektor swasta. Tidak boleh ada lagi ego sektoral, karena persoalan protein adalah urusan kita bersama.
Ini Bukan Sekadar Program, Ini Astacita
Yang membuat kita optimistis, langkah ini sejalan dengan Astacita ke-2 pemerintahan Prabowo–Gibran, yaitu mewujudkan kemandirian pangan dan ekonomi biru. Bahkan, Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 secara tegas menempatkan pangan akuatik sebagai salah satu prioritas utama. Dengan demikian, ini bukan sekadar wacana atau proyek setengah hati. Ini adalah agenda nasional yang memiliki arah, target, dan ukuran yang jelas.
Karena itu, tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa laut bukan lagi sekadar hamparan ombak dan pemandangan. Laut adalah jawaban atas kerinduan kita akan pangan yang mandiri, protein yang merata, serta masa depan yang lebih sehat.
Mulailah dari piring kita sendiri. Jika setiap keluarga Indonesia mengonsumsi ikan lebih sering, jika setiap anak sekolah memperoleh menu ikan minimal dua kali dalam sepekan, maka defisit protein perlahan akan berkurang. Seperti kata seorang calon pemimpin di bidang pangan, “Ikan untuk Indonesia, protein untuk semua.”
Dan itu bukan sekadar slogan. Itu adalah panggilan.
