9 hours ago
4
SULTRAKINI.COM: KENDARI – Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo (KBM FIB UHO) menggelar aksi Cipta Kondisi (Cipkon) di Bundaran Gubernur Sulawesi Tenggara, Sabtu (13/6/2026) malam. Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 20.00 WITA itu menjadi wadah penyampaian aspirasi mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan publik yang dinilai berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Aksi tersebut dipimpin Ketua BEM FIB UHO, Muhamad Malik Kasmetri, bersama mahasiswa yang tergabung dalam KBM FIB UHO. Mereka menyampaikan berbagai isu yang tengah menjadi perhatian publik, mulai dari kenaikan harga BBM nonsubsidi hingga penggunaan anggaran negara pada sejumlah program prioritas nasional.
Menurut peserta aksi, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat. Karena itu, Cipkon digelar sebagai ruang edukasi publik sekaligus sarana menyampaikan aspirasi secara terbuka.
Dalam aksi tersebut, KBM FIB UHO menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM nonsubsidi, termasuk Pertamax dan produk turunannya. Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan biaya transportasi dan distribusi barang.
Mahasiswa juga menyoroti dampak lanjutan dari kenaikan harga energi terhadap biaya produksi berbagai sektor usaha. Kondisi tersebut dinilai dapat memicu kenaikan harga kebutuhan pokok dan semakin menekan daya beli masyarakat.
KBM FIB UHO berpandangan bahwa stabilitas harga energi menjadi faktor penting dalam menjaga kondisi ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah didesak mengambil langkah konkret untuk melindungi masyarakat dari beban ekonomi yang semakin berat.
Sikap tersebut merujuk pada Pasal 33 Ayat (3) dan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam dan kebijakan negara harus diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Selain isu BBM, mahasiswa juga mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Koperasi Desa Merah Putih. Program tersebut dinilai perlu dikaji kembali untuk memastikan efektivitas, urgensi, serta manfaatnya bagi masyarakat desa.
KBM FIB UHO menilai penggunaan anggaran yang besar dalam program tersebut harus disertai transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas kepada publik. Terlebih, sebagian Dana Desa tahun 2026 turut diarahkan untuk mendukung implementasi program tersebut.
Di sisi lain, mahasiswa menyatakan tidak menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, mereka menekankan pentingnya ketepatan sasaran agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
Mahasiswa juga meminta agar pelaksanaan MBG dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pengawasan publik dinilai penting mengingat program tersebut menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam pengelolaan anggaran negara.
Melalui kegiatan Cipkon tersebut, KBM FIB UHO menyatakan empat sikap utama, yakni menolak kenaikan harga BBM nonsubsidi, mendesak evaluasi Program Koperasi Desa Merah Putih, meminta pelaksanaan MBG tepat sasaran, serta mendorong pengelolaan APBN yang lebih berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.
Ketua BEM FIB UHO, Muhamad Malik Kasmetri, bersama KBM FIB UHO menegaskan bahwa mahasiswa akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap setiap kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan rakyat. Mereka berharap aspirasi yang disampaikan dapat menjadi perhatian pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan berpihak kepada masyarakat luas.
Laporan: Andi Mahfud
