1 day ago
7
SULTRAKINI.COM: KENDARI — Suasana kebersamaan mewarnai seremoni pembukaan Forum Silaturahmi Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah yang digelar Dewan Pimpinan Daerah Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (KESTHURI) Sulawesi Tenggara di salah satu rumah makan di Kendari, Rabu (25/2/2026). Kegiatan yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama itu menjadi momentum penguatan komitmen pelayanan perjalanan ibadah yang aman bagi jamaah.
Sejumlah pelaku usaha travel, unsur pemerintah, dan masyarakat hadir dalam kegiatan tersebut. Pada sesi utama, para narasumber memaparkan regulasi terbaru sekaligus edukasi kepada masyarakat terkait pemilihan travel resmi.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Lalan Jaya, menyampaikan pemerintah telah mendata sekitar 40 penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah (PPIU) berizin di daerah tersebut, terdiri dari 14 kantor pusat dan sisanya kantor cabang.
Ia menegaskan pentingnya masyarakat memastikan legalitas travel sebelum mendaftar, salah satunya melalui aplikasi resmi pemerintah. “Kalau nama travel muncul di aplikasi, berarti berizin. Kalau tidak, perlu dipertanyakan,” ujarnya.
Menurut dia, kegiatan silaturahmi seperti ini penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah dan penyelenggara perjalanan ibadah, sekaligus mencegah kasus penggunaan nama travel berizin oleh pihak lain yang dapat merugikan jamaah.
Ketua DPD KESTHURI Sultra, Rahman Rahim, mengatakan forum tersebut tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi ruang konsolidasi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas layanan. Ia menekankan prinsip “Lima Pasti” sebagai standar utama penyelenggaraan perjalanan ibadah.
“Pasti travelnya berizin, pasti jadwalnya, pasti terbangnya, pasti hotelnya, dan pasti visanya. Kalau lima ini tidak terpenuhi, risikonya besar bagi jamaah,” kata Rahman.
Setelah sesi sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif mengenai regulasi haji dan umrah, termasuk antisipasi praktik pemberangkatan menggunakan visa non-haji. Forum kemudian ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama pelaku usaha travel untuk meningkatkan perlindungan jamaah.
Panitia juga menggelar konferensi pers sebagai bagian dari rangkaian acara Ramadhan. Melalui kegiatan ini, pemerintah dan asosiasi berharap literasi masyarakat terhadap layanan perjalanan ibadah meningkat, sehingga calon jamaah tidak mudah tergiur tawaran keberangkatan yang tidak jelas legalitasnya.
Laporan: Riswan
