5 days ago
7
SULTRAKINI.COM: KENDARI– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) kembali berkolaborasi dalam pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025. Ini merupakan kali kedua kedua lembaga tersebut bekerja sama setelah SNLIK 2023. Survei ini akan dilaksanakan di seluruh Provinsi di Indonesia, dimulai dari tanggal 22 Januari hingga 11 Februari 2025, dengan Provinsi Sulawesi Tenggara turut menjadi salah satu lokasi pelaksanaannya.
Untuk memastikan kualitas data yang akurat, pada 23 hingga 24 Januari 2025, OJK Sultra bersama dengan BPS Provinsi Sulawesi Tenggara mengadakan kegiatan witnessing. Kegiatan witnessing bertujuan untuk mengawasi secara langsung proses pengambilan data, guna menjaga kualitas dan validitas respon dari masyarakat. Hal ini penting agar data yang diperoleh benar-benar representatif dan dapat digunakan sebagai dasar kebijakan yang tepat.
Sebelum pelaksanaan witnessing, pada 7 Januari 2025, OJK Sultra dan BPS menggelar Rapat Koordinasi Daerah SNLIK 2025 di kantor BPS Sulawesi Tenggara. Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala OJK Sulawesi Tenggara, Bismi Maulana Nugraha, dan Plt. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Surianti Toar. Survei SNLIK ini merupakan program nasional yang dilakukan secara berkala untuk mengukur tingkat pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat Indonesia terkait produk dan layanan keuangan. Selain itu, survei ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan formal, serta seberapa besar penerimaan dan pemanfaatan layanan tersebut.
Kepala OJK Sulawesi Tenggara, Bismi Maulana Nugraha menjelaskan bahwa tujuan utama dari survei ini adalah untuk mengidentifikasi tingkat literasi dan inklusi keuangan di masyarakat.
“Survei ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang pemahaman masyarakat mengenai produk keuangan dan akses mereka terhadap layanan tersebut. Kami juga ingin memetakan daerah-daerah yang membutuhkan perhatian lebih dalam hal literasi keuangan,” ujarnya.
Survei ini juga sejalan dengan Perpres No. 114/2020 dan UU No. 59/2024, yang memiliki target ambisius untuk mencapai indeks literasi keuangan sebesar 50% dan inklusi keuangan sebesar 90%. Oleh karena itu, OJK dan BPS juga akan memberikan perhatian lebih pada daerah-daerah dengan tingkat literasi keuangan yang masih rendah, termasuk wilayah-wilayah terpencil.
Plt. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Surianti Toar berharap survei ini dapat menghasilkan data yang akurat dan dapat diandalkan untuk perumusan kebijakan yang lebih baik. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan yang sah dan aman.
Pada kegiatan witnessing yang dilakukan, OJK dan BPS mengunjungi dua desa di Kabupaten Konawe Selatan, yaitu Desa Alebo di Kecamatan Konda dan Desa Mokupa Jaya di Kecamatan Lalembuu. Dengan mengedepankan keakuratan data, diharapkan hasil dari SNLIK 2025 dapat menjadi dasar yang kuat bagi OJK dalam merumuskan kebijakan dan strategi guna meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di seluruh Indonesia secara lebih merata.
Laporan: Riswan
