1 day ago
3
SULTRAKINI.COM: KENDARI– Pemerintah Desa Labuan Beropa kembali menegaskan komitmennya dalam mengelola pemerintahan desa secara transparan dan akuntabel.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Desa Labuan Beropa, Abdul Latif, yang membantah tuduhan yang beredar terkait ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana desa. Isu tersebut muncul setelah adanya aduan dari sejumlah masyarakat yang diterima oleh Ombudsman RI Sulawesi Tenggara dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.
Abdul Latif, yang akrab disapa Tio, menjelaskan bahwa semua kebijakan desa dilakukan dengan mengutamakan prinsip keterbukaan.
“Kami telah menjalankan pemerintahan desa sesuai dengan kebijakan yang ada dan pengelolaan dana desa juga dilakukan dengan transparan,” ujar Tio, dalam wawancara dengan media setempat.
Lebih lanjut, Tio menjelaskan bahwa pengambilan keputusan di Desa Labuan Beropa selalu melibatkan musyawarah dengan masyarakat.
“Sebelum memutuskan arah pembangunan desa, kami selalu mengedepankan musyawarah dan meminta pertimbangan dari masyarakat terlebih dahulu,” tambahnya.
Abdul Latif menekankan bahwa fokus utama pemerintah desa saat ini adalah pengembangan fasilitas yang mendukung ketahanan pangan desa. Menurutnya, memastikan ketersediaan pangan yang berkelanjutan adalah prioritas utama demi kesejahteraan masyarakat.
“Beberapa tahun ini, kami memang fokus pada penguatan ketahanan pangan, karena itu adalah kebutuhan utama masyarakat kami,” tegasnya.
Dalam upaya penguatan ketahanan pangan, Pemerintah Desa Labuan Beropa telah melaksanakan berbagai program pembangunan fisik yang berorientasi pada kemandirian desa. Selain itu, desa ini juga aktif dalam melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dalam setiap pengambilan keputusan.
Terkait dengan tuduhan yang menyerang kepemimpinannya, Abdul Latif dengan tegas menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar. Ia menjelaskan bahwa segala kebijakan dan pengelolaan desa sudah dilakukan dengan sangat terbuka kepada seluruh masyarakat, serta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kami selalu mengadakan musyawarah bersama BPD dan pihak terkait. Itu membuktikan bahwa kami sangat terbuka kepada seluruh masyarakat,” tutupnya.
Laporan: Riswan
