10 hours ago
3
SULTRAKINI.COM: KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memastikan bantuan pangan bagi masyarakat akan disalurkan sebelum Lebaran. Langkah ini ditempuh untuk menjaga daya beli warga sekaligus menekan gejolak harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dijadwalkan menerima 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng. Bantuan tersebut difokuskan bagi kelompok rentan agar kebutuhan pokok tetap terpenuhi di tengah meningkatnya konsumsi menjelang hari raya.
Kebijakan itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026 yang digelar di Aula Dinas Ketahanan Pangan Sultra, Jumat, 27 Februari 2026. Rapat dibuka Sekretaris Daerah Sultra Asrun Lio dan dihadiri Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andriko Noto Susanto, serta unsur Forkopimda dan kepala OPD terkait.
Asrun menegaskan, pemerintah daerah tidak ingin masyarakat terbebani lonjakan harga bahan pokok menjelang Lebaran. “Pemerintah Provinsi Sultra berkomitmen terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan agar stabilitas pasokan dan harga pangan tetap terjaga serta pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal,” ujarnya.
Rakor yang mengusung tema sinergi Satgas Sapu Bersih (Saber) terhadap pelanggaran harga, keamanan, dan mutu pangan itu juga menekankan perubahan pendekatan pengawasan. Satgas, kata Asrun, tidak lagi sekadar memberi imbauan.
Pertama, pengawasan difokuskan pada aspek harga, terutama penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat produsen dan konsumen. Praktik manipulasi, seperti beras medium yang dilabeli premium untuk dijual lebih mahal, akan ditindak sesuai aturan.
Kedua, aspek keamanan pangan. Pengawas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan digerakkan untuk memastikan bahan pangan yang beredar aman secara fisik, kimia, dan biologi.
Ketiga, aspek mutu pangan. Pemerintah akan mengawasi klasifikasi komoditas, termasuk pemisahan beras premium dan medium agar sesuai kualitas dan harga yang ditetapkan.
Deputi Bapanas Andriko Noto Susanto mengatakan arahan Presiden menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga menjelang hari besar keagamaan. “Satgas tidak lagi sebatas memberikan imbauan, melainkan akan melakukan penindakan tegas terhadap pelanggaran, termasuk penyimpangan penerapan HET, manipulasi mutu beras, serta peredaran pangan yang tidak memenuhi standar keamanan,” ujarnya.
Untuk menjaga pasokan, Bulog diminta bertanggung jawab memastikan ketersediaan beras dan minyak goreng tetap aman. Jika terjadi gejolak harga, koordinasi lintas instansi akan segera dilakukan.
Selain itu, pemerintah akan merealisasikan program Jagung Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada awal Maret setelah calon penerima teridentifikasi. Melalui program ini, peternak dapat memperoleh jagung dengan harga Rp5.500 per kilogram guna menekan biaya produksi dan menjaga stabilitas harga produk peternakan.
Dengan kombinasi bantuan sosial dan pengawasan ketat, pemerintah daerah berharap Lebaran tahun ini dapat dilalui tanpa lonjakan harga signifikan yang memberatkan masyarakat.
Laporan: Riswan
