2 days ago
8
Latar Belakang
Imunisasi merupakan upaya kesehatan masyarakat paling efektif dan efisien dalam mencegah beberapa penyakit berbahaya. Sejarah telah mencatat besarnya peranan imunisasi dalam menyelamatkan masyarakat dunia dari kesakitan, kecatatan, bahkan kematian akibat Penyakit – penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) seperti Cacar, Polio, Tuberkulosis
yang berpotensi menjadi wabah, maka koordinasi dan kerjasama berbagai pihak diperlukan dalam penanganan maupun penanggulangannya.
Data menunjukkan sekitar 28,6% dari lebih kurang 280 juta jumlah penduduk Indonesia saat ini, merupakan sasaran program imunisasi rutin. Data BPJS Kesehatan saat ini menunjukkan terdapat lebih dari 25,000 fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) pemerintah maupun swasta yang terdiri dari Rumah Sakit (RS), puskesmas, Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan, maupun klinik imunisasi.
Di Sulawesi Selatan terdapat lebih kurang 61 unit rumah sakit milik swasta. Tentunya ini menjadi potensi yang besar untuk ikut turut aktif melakukan pelayanan imunisasi yang berdampak pada peningkatan cakupan imunisasi pada anak-anak di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, diperlukan kepemimpinan yang visioner serta advokasi yang kuat mengarahkan fasilitas pelayanan kesehatan swasta memberikan pelayanan imunisasi yang berkualitas dan sesuai standar untuk memastikan penerimaan dan distribusi imunisasi secara luas.
Permasalahan
- Menurunnya cakupan imunisasi rutin secara nasional yang berdampak pada meningkatnya kejadian penyakit -penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi .
- Belum maksimalnya peran fasilitas pelayanan kesehatan swasta dalam memberikan layanan imunisasi khususnya imunisasi rutin
Tujuan Kebijakan
- Peningkatan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan regulasi/kebijakan mengenai program imunisasi di wilayah kabupaten/kota khususnya penyelenggaraan imunisasi di fasilitas pelayanan kesehatan swasta
- Peningkatan peran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai koordinator dan pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan jejaring layanan imunisasi di wilayahnya
- Peningkatan peran organisasi profesi sebagai penggerak jejaring layanan imunisasi di fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta
- Peningkatan layanan imunisasi yang berkualitas dan sesuai standar di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta di tingkat kabupaten/kota
- Pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam program imunisasi sesuai dengan kondisi wilayah kabupaten/kota yang dapat menjangkau sasaran wilayah layanan imunisasi yang diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta.
Fakta dan Temuan
- Imunisasi telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan signifikan dalam hasil kesehatan dan pembangunan sosial dalam beberapa dekade terakhir. Namun, akses yang adil terhadap imunisasi tetap menjadi tantangan penting yang telah menghambat kemajuan dalam upaya peningkatan indikator kesehatan
- Serangkaian intervensi untuk mengatasi menurunnya cakupan imunisasi :
- Memastikan keterlibatan pemerintah dan swasta dalam pendanaan imunisasi, kerangka regulasi dan legislativ
- Pemerintah dan masyarakat lokal perlu lebih terlibat untuk memastikan komitmen
- Struktur tata kelola dan lembaga kesehatan harus menerima tanggung jawab atas penyediaan layanan yang inklusif, berkualitas dan mudah diakses
Rekomendasi Kebijakan Peran Setiap Jejaring /Lembaga :
- Kementerian Kesehatan
- Menyusun kebijakan terkait layanan imunisasi dan jejaringnya , termasuk standarisasi dan pembiayaan, berkoordinasi dengan seluruh pengambil kebijakan dan berbagai mitra terkait
- Perencanaan dan penyediaan vaksin imunisasi rutin
- Melakukan pembinaan , pengawasan serta monitoring evaluasi pelaksanaan jejaring layanan imunisasi
- Dinas Kesehatan Provinsi :
- Perencanaan dan penganggaran program imunisasi di wilayah provinsi
- Penggerakan pelaksanaan program imunisasi melalui koordinasi dan kerja sama dengan semua lintas sektor dan Lembaga terkait , termasuk jejaring dengan fasilitas pelayanan kesehatan swasta
- Penyediaan vaksin imunisasi rutin terkhusus untuk fasyankes swasta
- Pembinaan, pemantauan, dan penilaian program imunisasi pada fasyankes swasta
- Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota :
- Perencanaan dan penganggaran program imunisasi di wilayah kabupaten/kota
- Penggerakan pelaksanaan program imunisasi (termasuk penyediaan vaksin imunisasi rutin) melalui koordinasi dan kerjasama dengan semua lintas sektor dan lembaga,termasuk jejaring dengan fasyankes swasta di wilayahnya.
- Pembinaan, pemantauan, dan penilaian program imunisasi termasuk pelaksanaan pada fasilitas pelayanan kesehatan swasta.
- Puskesmas :
- Bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan swasta menyediakan layanan imunisasi yang berkualitas untuk seluruh sasaran yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya
- Menyusun rencana dan distribusi vaksin program
- Melakukan rekapitulasi laporan dan memberikan umpan balik atas laporan yang diterima dari fasyankes swasta
- Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Swasta :
- Bekerja sama dengan fasyankes pemerintah (RSUD, puskesmas) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan layanan imunisasi di tempatnya
- Menyediakan layanan imunisasi yang berkualitas , termasuk sarana, prasarana sesuai ketentuan yang berlaku
- Melakukan skrining status imunisasi sasaran dan memberikan layanan imunisasi untuk sasaran yang tidak /belum lengkap imunisasinya dan membuat laporannya
- Melakukan pelaporan terintegrasi pada aplikasi yang sudah tersedia
- Organisasi Profesi :
- Memberikan bantuan teknis kepada pemberi layanan imunisasi
- Sebagai fasilitator dalam membantu meningkatkan kapasitas petugas imunisasi
- Penggerak dalam pelaksanaan jejaring layanan imunisasi di fasilitas pelayanan Kesehatan termasuk fasyankes swasta
- Organisasi / Lembaga Non Pemerintah :
- Membantu pemerintah dalam peningkatan kualitas dan akses layanan imunisasi melalui kemitraan dengan fasyankes swasta
- Memberikan dukungan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi jejaring layanan imunisasi di fasilitas pelayanan Kesehatan khususnya fasilitas pelayanan Kesehatan swasta
Kesimpulan
Kepemimpinan yang kuat dan advokasi yang efektif merupakan faktor utama dalam meningkatkan cakupan imunisasi . Kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, serta sektor swasta perlu diperkuat guna mencapai target imunisasi yang optimal. Memperluas jejaring layanan imunisasi pada fasilitas pelayanan swasta diharapkan dapat meningkatkan jangkauan pelayanan imunisasi yang berdampak pada meningkatnya cakupan imunisasi.. Olehnya itu dibutuhkan kepemimpinan yang kolaboratif , inovatif dan dan mampu melakukan advokasi pada sektor swasta agar juga dilakukan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan imunisasi.
Referensi
- Fola ke Olayinka., et all (2024). Building and Sustaining Public and Political Commitment to The Value of Vaccination. Journal home page : www.elsavier.com/locate/vaccine 42 (2024) 543-S53
- Haines Andy, Sanders David, Lehmann Uta, Rowe Alexander K, Lawn Joy E, Jan Steve, et al. Achieving child survival goals: potential contribution of community health workers. Lancet 2007;369(9579):2121–31.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Petunjuk Teknis Pelayanan Imunisasi Rutin Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta
- Lynka Ineza., et all (2022). Building leadership and Management Competencies of National Immunization Teams in 16 Gavi-Eligible Countries Through the EPI Leadership and Management Programme. Journal Homepage: www.elsevier.com/locate/vaccine 40 (2022) 3581–3587
- Wehrmeister FC, et al. Missed opportunities in full immunization coverage: findings from low- and lower-middle-income countries. Global Health Action 2016;9:30963. https://doi.org/10.3402/gha.v9.30963.dan menengah ke bawah. Glob Health Action 2016;9:30963. https://doi.org/10.3402/gha.v9.30963.
- Special feature: immunization and COVID-19. World Health Organ n.d. http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/immunization-andcovid- 19/en/ (accessed February 10, 2021).
- World Health Organization (WHO). (2020). Leadership and Governance in Health
Systems. Geneva: WHO.
Sitti Hidayah
Mahasiswa Program Doktoral
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Hasanuddin
