Rektor ITBM Wakatobi Bantah Dugaan Korupsi Dana Kampus

SULTRAKINI.COM: WAKATOBI – Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah (ITBM) Wakatobi, Arusani, membantah tuduhan dugaan korupsi dana kampus yang disuarakan sejumlah organisasi mahasiswa, di antaranya DPD IMM Sultra, IMM Baubau, IMM Wakatobi, dan BEM ITBM Wakatobi, dalam aksi demonstrasi pada 28 Oktober 2025 lalu.

Dalam klarifikasinya, Arusani menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini ITBM Wakatobi belum pernah menerima dana hibah dari Pemerintah Daerah Wakatobi maupun dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk pembangunan kampus.

“Silakan tunjukkan buktinya jika ada hibah yang diterima ITBM. Data bisa dicek langsung ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah,” tegas Arusani, Senin (3/11/2025).

Ia menjelaskan, pada 29 September 2025, Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah memang telah menggelar rapat koordinasi terkait rencana pembiayaan kolektif melalui Bank Syariah untuk 21 Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA), termasuk ITBM Wakatobi. Namun, dana tersebut belum cair karena masih dalam proses kelengkapan dokumen.

Terkait uang pembangunan mahasiswa, Arusani menyebut sebagian besar dibayar secara bertahap oleh mahasiswa, dan kampus selalu memberi kebijakan khusus bagi mahasiswa yang kesulitan ekonomi.

Menanggapi tudingan penyalahgunaan dana kampus, Arusani mengingatkan bahwa pihaknya telah membuka ruang transparansi sejak aksi demonstrasi 25 September 2025 lalu. Ia bahkan mempersilakan agar Pimpinan Pusat Muhammadiyah melakukan audit terhadap seluruh Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di Wakatobi, termasuk ITBM Wakatobi dan dua SMA Muhammadiyah setempat.

“PTMA di seluruh Indonesia telah memiliki pedoman pengelolaan keuangan resmi dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kami bekerja sesuai aturan itu,” jelasnya.

Arusani juga menepis isu rangkap jabatan dengan menegaskan telah memperoleh izin resmi dari Pemkab Wakatobi melalui surat izin Bupati Nomor 800/551.D/IX/2024 tertanggal 25 September 2024, yang ditandatangani Plt. Bupati Wakatobi, Ilmiati Daud.

Ia menceritakan, pada September 2021, Pimpinan Pusat Muhammadiyah bahkan telah berkunjung ke rumah jabatan Bupati Wakatobi untuk meminta izin agar dirinya dapat ditugaskan menjadi rektor dalam rangka meletakkan dasar pendirian perguruan tinggi Muhammadiyah di daerah tersebut.

Selain itu, Arusani menjelaskan alasan adanya sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang juga berperan sebagai pejabat dan dosen di ITBM Wakatobi. Menurutnya, para PNS tersebut merupakan pihak yang sejak 2010 berperan besar dalam pendirian kampus dan berkontribusi secara sukarela.

“Mereka adalah orang-orang yang ikhlas mengabdikan waktu, tenaga, dan dana untuk terwujudnya ITBM Wakatobi. Kami berpegang pada pesan KH. Ahmad Dahlan: Hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari penghidupan di Muhammadiyah,” ujar Arusani.

Sebagai tambahan, Arusani menyebut di Sulawesi Tenggara terdapat lima PTMA yang berdiri bersamaan yakni ITBM Wakatobi, ITBM Kolaka, Universitas Muhammadiyah Kolaka Utara, ITBKM Muna Barat, dan ISTEK Aisyiyah Kendari. Seluruhnya, kata dia, masih menempati gedung sementara dan dipimpin oleh para rektor yang berlatar belakang PNS.

Laporan: Amran Mustar Ode