12 hours ago
6
Oleh: Yunita Simatupang
SULTRAKINI.COM: Indonesia selama ini dikenal sebagai negara maritim terbesar di dunia. Dengan lebih dari 17.000 pulau, garis pantai sepanjang sekitar 108 ribu kilometer, dan wilayah laut yang mencakup lebih dari dua pertiga luas teritorialnya, Indonesia memiliki modal geografis yang tidak dimiliki banyak negara. Posisi strategis di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik juga menempatkan Indonesia pada jalur perdagangan internasional yang sangat penting. Namun, sebuah pertanyaan mendasar patut diajukan: mengapa negara yang menyebut dirinya sebagai negara maritim justru masih membangun dengan paradigma daratan?
Paradoks tersebut bukan sekadar persoalan semantik, melainkan mencerminkan cara pandang pembangunan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Laut lebih sering diposisikan sebagai ruang pelengkap pembangunan daripada sebagai fondasi pembangunan itu sendiri. Akibatnya, berbagai kebijakan ekonomi, infrastruktur, investasi, hingga tata ruang nasional masih didominasi oleh orientasi pembangunan berbasis daratan (land-based development), sementara wilayah pesisir dan lautan belum memperoleh perhatian yang sepadan.
Padahal, sejarah Indonesia menunjukkan kenyataan yang berbeda. Jauh sebelum konsep negara modern terbentuk, kerajaan-kerajaan Nusantara, seperti Sriwijaya dan Majapahit, membangun kejayaannya melalui penguasaan jalur pelayaran, perdagangan antarpulau, dan diplomasi maritim. Laut bukanlah batas geografis, melainkan ruang yang menghubungkan aktivitas ekonomi, budaya, dan politik. Dengan kata lain, identitas maritim merupakan bagian integral dari peradaban Nusantara.
Ironisnya, orientasi pembangunan setelah kemerdekaan justru lebih banyak mengadopsi perspektif kontinental. Indikator kemajuan lebih sering diukur melalui pembangunan jalan raya, kawasan industri daratan, dan ekspansi wilayah perkotaan. Sementara itu, pelabuhan pengumpan, desa-desa pesisir, industri pengolahan hasil laut, transportasi antarpulau, hingga kesejahteraan nelayan masih menghadapi berbagai keterbatasan. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa laut belum benar-benar ditempatkan sebagai pusat strategi pembangunan nasional.
Persoalan tersebut semakin nyata ketika melihat kontribusi sektor kemaritiman terhadap pembangunan nasional yang sebenarnya sangat besar. Laut Indonesia menyimpan potensi perikanan tangkap dan budidaya, energi terbarukan, pariwisata bahari, logistik, bioteknologi kelautan, hingga ekonomi biru (blue economy) yang bernilai tinggi. Bahkan, di tengah ketidakpastian ekonomi global dan perubahan iklim, sektor kelautan dipandang sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi masa depan yang lebih berkelanjutan.
Potensi tersebut tidak akan menghasilkan manfaat optimal apabila paradigma pembangunan tidak berubah. Selama laut hanya dipahami sebagai sumber eksploitasi sumber daya alam, berbagai persoalan seperti penangkapan ikan berlebih, pencemaran laut, kerusakan ekosistem pesisir, konflik pemanfaatan ruang laut, dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat pesisir akan terus berulang. Pembangunan kemaritiman seharusnya tidak berhenti pada peningkatan produksi, tetapi juga memastikan keberlanjutan ekologi dan keadilan sosial.
Perubahan paradigma juga harus dimulai dari cara negara memandang wilayah pesisir. Selama ini, kawasan pesisir sering diperlakukan sebagai “halaman belakang” pembangunan. Padahal, di negara-negara maju, kawasan pesisir justru menjadi simpul pertumbuhan ekonomi, pusat inovasi teknologi, dan gerbang perdagangan internasional. Indonesia memiliki hampir seluruh prasyarat geografis untuk memainkan peran tersebut, tetapi belum sepenuhnya mampu mengintegrasikan kebijakan kelautan ke dalam strategi pembangunan nasional secara utuh.
Selain persoalan kebijakan, tantangan lain terletak pada dimensi sosial dan budaya. Kesadaran masyarakat terhadap identitas maritim masih relatif rendah. Pendidikan nasional belum sepenuhnya membangun literasi kemaritiman sebagai bagian dari karakter bangsa. Di ruang publik, pemberitaan mengenai laut lebih sering muncul ketika terjadi bencana, kecelakaan kapal, atau sengketa wilayah. Sangat sedikit narasi yang mengangkat inovasi masyarakat pesisir, teknologi kelautan, riset oseanografi, maupun peluang ekonomi yang lahir dari sektor maritim.
Di sinilah komunikasi publik memegang peranan penting. Paradigma pembangunan tidak hanya dibentuk oleh kebijakan, tetapi juga oleh wacana yang berkembang di masyarakat. Ketika media, institusi pendidikan, pemerintah, dan dunia akademik lebih banyak menghadirkan narasi pembangunan berbasis daratan, masyarakat secara tidak sadar ikut memandang laut sebagai ruang periferal. Sebaliknya, apabila narasi kemaritiman terus diperkuat melalui pendidikan, media, dan kebijakan komunikasi publik, kesadaran kolektif tentang pentingnya laut akan tumbuh secara bertahap.
Mengoreksi arah pembangunan Indonesia bukan berarti mengabaikan pembangunan daratan. Yang dibutuhkan adalah keseimbangan antara pembangunan darat dan laut dalam satu kerangka pembangunan nasional yang terintegrasi. Infrastruktur pelabuhan harus terkoneksi dengan kawasan industri, transportasi laut harus menjadi tulang punggung logistik antarpulau, masyarakat pesisir harus memperoleh akses terhadap pendidikan, teknologi, dan pembiayaan, sementara pengelolaan sumber daya laut harus berlandaskan prinsip keberlanjutan.
Di tengah perubahan iklim, meningkatnya kompetisi geopolitik di kawasan Indo-Pasifik, serta berkembangnya ekonomi biru sebagai paradigma baru pembangunan global, Indonesia memiliki peluang besar untuk menegaskan kembali identitasnya sebagai negara maritim. Namun, peluang tersebut hanya dapat diwujudkan apabila perubahan dilakukan pada tingkat yang paling mendasar, yakni perubahan cara berpikir. Menjadi negara maritim bukan semata-mata karena memiliki laut yang luas, tetapi karena mampu menjadikan laut sebagai pusat orientasi pembangunan, sumber inovasi, dan fondasi kesejahteraan bangsa.
Sudah saatnya Indonesia meninggalkan paradigma pembangunan yang terlalu bertumpu pada daratan. Laut bukanlah ruang kosong yang mengelilingi pulau-pulau Indonesia. Laut adalah ruang hidup, ruang ekonomi, ruang budaya, dan ruang strategis yang menentukan masa depan bangsa. Jika Indonesia ingin benar-benar menjadi poros maritim dunia, yang pertama kali harus dibangun bukan hanya pelabuhan atau kapal, melainkan paradigma pembangunan yang menempatkan laut sebagai jantung kemajuan nasional.***
