18 hours ago
8
SULTRAKINI.COM: KENDARI — Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo (FEB UHO) menyoroti dugaan sikap arogan dan intimidatif aparat saat berlangsungnya aksi mahasiswa di Kantor DPRD Sulawesi Tenggara. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi atas berbagai keresahan masyarakat yang dinilai belum mendapat perhatian serius dari pemerintah.
KBM FEB UHO menilai tindakan aparat dalam mengawal demonstrasi seharusnya tetap mengedepankan pendekatan humanis dan demokratis. Namun, dalam aksi yang berlangsung, mahasiswa mengaku mendapat tekanan yang dianggap membatasi ruang gerak massa aksi saat menyampaikan tuntutan mereka.
Luthfi, selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FEB UHO, menyampaikan bahwa pihaknya mengecam dugaan sikap intimidatif yang dilakukan oleh Kapolresta Kendari terhadap mahasiswa yang hadir dalam aksi tersebut. Menurutnya, tindakan tersebut mencederai semangat demokrasi dan kebebasan berpendapat di muka umum.
Ia mengatakan, larangan membakar ban yang disampaikan aparat justru diiringi dengan sikap yang dinilai bernada intimidatif terhadap massa aksi. Padahal, demonstrasi merupakan hak konstitusional masyarakat yang dijamin dalam sistem demokrasi di Indonesia.
“Sangat disayangkan, respons yang muncul justru bernada intimidatif dan penuh arogansi. Larangan membakar ban dijadikan alasan untuk menekan serta membatasi semangat perjuangan massa aksi,” ujar Luthfi.
Menurutnya, aparat keamanan seharusnya hadir sebagai pengayom masyarakat dengan mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif, bukan mempertontonkan kekuasaan melalui tekanan terhadap mahasiswa yang sedang menyampaikan aspirasi.
Luthfi juga menegaskan bahwa KBM FEB UHO menolak segala bentuk intimidasi terhadap mahasiswa. Ia menilai kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi yang harus dijaga bersama.
“Jangan jadikan seragam dan jabatan sebagai alat untuk membungkam suara mahasiswa,” tegasnya.
Sebagai Wakil Ketua DPM FEB UHO, Luthfi menilai gerakan mahasiswa merupakan bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat. Karena itu, menurutnya, mahasiswa memiliki peran penting dalam mengawal jalannya demokrasi dan menyuarakan kepentingan rakyat.
Ia menambahkan bahwa mahasiswa tidak hanya sedang melawan kebijakan tertentu, tetapi juga melawan sikap kekuasaan yang dinilai mencoba mengerdilkan keberanian mahasiswa untuk bersuara di ruang publik.
“Hari ini yang kami lawan bukan hanya kebijakan, tetapi juga sikap arogan kekuasaan yang mencoba mengerdilkan keberanian mahasiswa untuk bersuara. Demokrasi tidak akan hidup jika kritik dianggap ancaman. Sebab ketika suara mahasiswa dibatasi, saat itulah kemerdekaan dipertanyakan kembali,” tutupnya.
Laporan: Andi Mahfud
