1 month ago
65
Oleh: Suprihaty Prawaty Nengtias (Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara)
Sebagai Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, saya kerap menyaksikan bagaimana demokrasi tidak hanya diuji di bilik suara, tetapi juga di ruang rapat yang tertutup dari pandangan publik. Di sanalah, lima komisioner dengan latar belakang berbeda duduk bersama, membawa perspektif, pengalaman, dan penekanan nilai yang tidak selalu sejalan. Proses ini sering kali sunyi, tetapi justru menentukan kualitas demokrasi elektoral yang kita bangun.
Perbedaan pendapat adalah keniscayaan. Dalam setiap rapat pleno, kami dihadapkan pada beragam tafsir regulasi, pertimbangan teknis, serta dilema antara idealisme normatif dan realitas lapangan. Tantangannya bukan terletak pada ada atau tidaknya perbedaan, melainkan pada bagaimana perbedaan itu dikelola agar berujung pada keputusan yang sah, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Struktur kolegial KPU merupakan desain kelembagaan yang disengaja oleh konstitusi. Ia menempatkan kepemimpinan bukan pada satu figur tunggal, melainkan pada kerja bersama yang setara. Dalam praktik, sistem ini menuntut kesediaan setiap komisioner untuk membuka diri terhadap pandangan lain, sekaligus kesabaran untuk menjalani proses diskusi yang tidak selalu singkat.
Dari pengalaman memimpin rapat-rapat pleno, saya belajar bahwa keputusan terbaik sering kali lahir dari perdebatan yang paling alot. Pandangan minoritas, yang pada awalnya terdengar tidak populer, justru kerap menjadi pengingat atas risiko yang luput dari perhatian mayoritas. Di titik inilah kolegialitas bekerja sebagai mekanisme pengaman demokrasi.
Perbedaan di meja KPU biasanya bersumber dari tiga hal utama. Pertama, perbedaan cara pandang. Komisioner dengan latar akademik cenderung menimbang aspek teoritis dan data, sementara yang berpengalaman di lapangan lebih menekankan efektivitas pelaksanaan. Kedua, perbedaan prioritas. Ada yang menempatkan keadilan substantif—seperti perlindungan hak pemilih—sebagai titik tekan utama, sementara yang lain lebih berhati-hati pada kepatuhan prosedural dan ketepatan tahapan. Ketiga, perbedaan tafsir hukum. Regulasi pemilu tidak selalu memberikan jawaban hitam-putih, sehingga ruang diskusi terbuka lebar.
Perbedaan ini sehat selama tetap berada dalam koridor integritas. Yang harus dihindari adalah ketika perbedaan bergeser menjadi polarisasi yang ditarik oleh kepentingan di luar lembaga.
Memimpin tanpa Mendominasi
Dalam konteks kolegial, peran ketua bukanlah penentu tunggal arah keputusan, melainkan penjaga proses. Saya meyakini bahwa tugas utama ketua adalah memastikan setiap suara didengar, setiap argumen dicatat, dan setiap keputusan diambil melalui prosedur yang adil.
Sering kali, tugas terberat bukan menyampaikan pendapat pribadi, melainkan menahan diri agar ruang deliberasi tetap terbuka. Mendengarkan secara aktif, merangkum titik-titik perbedaan, dan membantu mencari irisan kepentingan menjadi bagian dari kepemimpinan yang tidak selalu terlihat, tetapi menentukan.
Konsensus tidak berarti semua orang berpikir sama. Dalam beberapa keputusan, perbedaan pandangan tetap dicatat sebagai minority opinion. Bagi saya, pencatatan ini bukan tanda kelemahan lembaga, melainkan bukti bahwa keputusan diambil melalui proses yang jujur dan terbuka.
Keputusan yang lahir dari konsensus deliberatif memiliki kekuatan lebih besar. Ia lebih tahan uji secara hukum, lebih mudah dijelaskan kepada publik, dan lebih diterima oleh jajaran KPU hingga tingkat bawah. Konsensus menjadikan keputusan sebagai sikap institusional, bukan kemenangan satu pandangan atas yang lain.
Dalam praktiknya, proses menuju konsensus kerap diuji oleh tekanan waktu tahapan pemilu yang ketat. Godaan untuk menyelesaikan perbedaan dengan voting cepat selalu ada. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa keputusan yang terburu-buru sering menyisakan persoalan di kemudian hari.
Tekanan eksternal juga tidak dapat diabaikan. Sorotan publik, dinamika politik, dan ekspektasi beragam pemangku kepentingan menuntut keteguhan sikap agar perbedaan internal tidak terdistorsi oleh kepentingan di luar mandat konstitusional.
Refleksi Demokrasi
Proses di meja KPU mungkin tidak selalu menarik perhatian publik, tetapi di sanalah fondasi kepercayaan terhadap pemilu dibangun. Demokrasi tidak hanya soal hasil, tetapi juga soal cara. Cara kami berdiskusi, berbeda pendapat, dan mencapai keputusan menjadi cermin komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi itu sendiri.
Sebagai Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, saya meyakini bahwa menjaga ruang deliberasi yang sehat adalah bagian dari menjaga suara rakyat. Jika perbedaan di tingkat penyelenggara dapat dikelola dengan beradab dan berintegritas, maka publik berhak berharap bahwa suara mereka di bilik suara pun diperlakukan dengan hormat yang sama.
Pada akhirnya, seni mengelola perbedaan di meja KPU bukan sekadar soal tata kelola internal, melainkan inti dari kredibilitas demokrasi elektoral yang kita jaga bersama. ***
