1 day ago
8
SULTRAKINI.COM: KENDARI — Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Konsolidasi Daerah Program Prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama pemerintah daerah provinsi serta kabupaten/kota. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari di salah satu hotel di Kendari sejak 25 Februari itu merupakan tindak lanjut Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah 2026 yang sebelumnya dilaksanakan di Jakarta.
Konsolidasi daerah mengusung tema “Bergerak Bersama Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua di Provinsi Sulawesi Tenggara” dengan tujuan menyelaraskan pemahaman sekaligus memperkuat sinergi pelaksanaan program prioritas Kemendikdasmen guna mendorong peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan mutu pendidikan di seluruh daerah.
Kepala BPMP Sultra, Junaiddin Pagala, mengatakan forum tersebut menjadi langkah lanjutan setelah kolaborasi yang telah dibangun pada tahun sebelumnya. Melalui konsolidasi ini, seluruh pemangku kepentingan dilibatkan untuk mengawal implementasi program prioritas kementerian agar berjalan efektif di tingkat daerah.
“Ini tindak lanjut konsolidasi nasional. Kita ingin memperkuat kolaborasi, mempererat komunikasi, sekaligus menyusun rencana aksi bersama agar program prioritas bisa terimplementasi dengan baik di kabupaten dan kota,” ujar Junaiddin.
Ia menjelaskan sejumlah agenda yang dibahas meliputi program digitalisasi pendidikan, sistem penerimaan murid baru (SPMB), sekolah terintegrasi, penguatan pendidikan karakter, pembelajaran mendalam termasuk coding dan kecerdasan artifisial, hingga pemenuhan SPM di daerah. Selain itu, kegiatan juga membahas perbaikan kualitas data pokok pendidikan (dapodik) karena seluruh kebijakan berbasis pada data tersebut.
Menurut dia, konsolidasi menghadirkan dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) karena indikator SPM berkaitan erat dengan perencanaan pembangunan dan indeks pembangunan manusia. Pemerintah daerah diharapkan dapat memasukkan program prioritas pendidikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran sehingga capaian SPM meningkat.
Saat ini, kata Junaiddin, seluruh daerah di Sulawesi Tenggara telah masuk kategori tuntas muda dan pratama, namun baru enam kabupaten/kota yang mencapai kategori tuntas pratama. Pemerintah menargetkan seluruh daerah minimal berada pada kategori tersebut, bahkan meningkat ke tingkat madya hingga paripurna.
Perwakilan Direktorat SMA Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Oky Ade Setiawan, menegaskan konsolidasi daerah merupakan arahan langsung menteri agar hasil konsolidasi nasional ditindaklanjuti di tingkat wilayah. Forum tersebut juga menjadi sarana komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran.
“Urusan pendidikan adalah urusan bersama. Peran daerah justru sangat besar, sehingga forum ini penting untuk berdiskusi dan saling memberi masukan agar kebijakan yang dibuat sesuai kebutuhan daerah,” katanya.
Ia menilai Sulawesi Tenggara memiliki potensi besar dari sisi sumber daya alam maupun manusia sehingga menjadi salah satu daerah prioritas pengembangan program pendidikan nasional. Salah satunya rencana pengembangan sekolah unggulan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu mengelola potensi daerahnya sendiri di masa depan.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sultra, Pahri Yamsul, mengatakan pemerintah provinsi mengapresiasi pelaksanaan konsolidasi daerah sebagai momentum memperkuat kolaborasi pusat dan daerah dalam pembangunan pendidikan.
Ia menyebut pada 2025 pemerintah daerah bersama kementerian telah mengawal sejumlah program prioritas, antara lain revitalisasi 348 satuan pendidikan dari jenjang PAUD hingga SMA, pembangunan tiga unit sekolah baru, serta program digitalisasi melalui bantuan papan interaktif digital kepada 4.081 satuan pendidikan dan pelatihan bagi 3.614 guru.
Pemerintah provinsi, kata dia, juga mendukung implementasi program prioritas pendidikan 2026, termasuk pemenuhan SPM, digitalisasi sekolah, sistem penerimaan murid baru yang transparan, penguatan karakter, pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, program makan bergizi gratis, serta wajib belajar 13 tahun.
“Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah sekaligus memastikan program prioritas dapat diimplementasikan secara efektif di Sulawesi Tenggara,” ujarnya.
Konsolidasi daerah tersebut ditargetkan menghasilkan komitmen bersama dan rencana aksi konkret antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat peningkatan mutu pendidikan di seluruh kabupaten/kota di provinsi itu.
Laporan: Riswan
