1 day ago
10
SULTRAKINI.COM: KENDARI – Wali Kota Kendari, Dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, menegaskan pentingnya peran pemimpin dalam membangun budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber pada kegiatan Tayang Bincang Anindhacitya Edisi VIII Tahun 2026 yang diselenggarakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara di Library Cafe BPKP Sultra, Selasa (9/6/2026).
Kegiatan yang mengangkat tema “Leading by Example: Tone at the Top sebagai Penggerak Budaya Anti-Korupsi” itu menjadi ruang diskusi mengenai pentingnya kepemimpinan yang berintegritas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Dalam kesempatan tersebut, Siska Karina Imran menyampaikan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, seorang pemimpin harus mampu menjadi teladan bagi seluruh aparatur yang berada di bawah tanggung jawabnya.
Sebagai kepala daerah, ia mengaku memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan contoh kepada lebih dari 7.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota Kendari. Karena itu, nilai-nilai integritas harus dimulai dari pimpinan sebelum diterapkan kepada seluruh jajaran.
“Integritas harus dimulai dari pemimpinnya. Sebagai kepala daerah, saya harus menjadi teladan bagi seluruh ASN. Karena itu, Pemerintah Kota Kendari telah menerbitkan sejumlah kebijakan dan peraturan wali kota yang berkaitan dengan pencegahan korupsi, mulai dari upaya pencegahan hingga pemberian sanksi terhadap pelanggaran,” ujar Siska.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Kendari terus memperkuat sistem pencegahan korupsi melalui berbagai kebijakan dan mekanisme pengawasan internal. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh aparatur bekerja sesuai aturan dan menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas.
Selain itu, Pemkot Kendari juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan melalui berbagai kanal pengaduan. Di antaranya melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta layanan darurat 112 yang dapat diakses masyarakat selama 24 jam.
Menurut Siska, setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti secara profesional sesuai mekanisme yang berlaku. Pemerintah juga menjamin kerahasiaan identitas pelapor sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam pengawasan publik.
Wali Kota Kendari menilai bahwa salah satu tantangan terbesar dalam membangun pemerintahan yang bersih adalah mengubah pola pikir dan budaya kerja aparatur. Oleh karena itu, penguatan integritas harus dilakukan secara konsisten melalui pembinaan, pengawasan, dan keteladanan.
“Perubahan pola pikir memang menjadi tantangan terbesar. Namun saya selalu mengingatkan ASN bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi dan pertanggungjawaban. Karena itu, kami tidak ragu memberikan sanksi kepada siapa pun yang terbukti melanggar aturan,” tegasnya.
Selain penguatan disiplin aparatur, Pemerintah Kota Kendari juga terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan. Menurut Siska, aparatur yang kompeten dan berintegritas merupakan modal penting dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.
Di akhir pemaparannya, Siska berharap semangat antikorupsi dapat terus tumbuh dan menjadi budaya bersama di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat. Ia menegaskan bahwa terwujudnya pemerintahan yang bersih membutuhkan komitmen seluruh pihak, dimulai dari keteladanan pemimpin hingga partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Laporan: Andi Mahfud
