12 hours ago
6
SULTRAKINI.COM: KENDARI – Sekretaris Jenderal Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo (BEM FKIP UHO), Asran Mantobua, menyoroti perkembangan penanganan kasus yang menyeret nama Anton Timbang. Ia menilai belum adanya perkembangan yang terlihat di ruang publik memunculkan pertanyaan dan perhatian masyarakat.
Menurut Asran, lambatnya perkembangan informasi mengenai penanganan perkara tersebut dinilai dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum. Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum memberikan kepastian kepada masyarakat.
Asran mengatakan, kasus yang menjadi perhatian publik semestinya ditangani secara terbuka dan profesional. Ia menilai transparansi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
“Publik hari ini sudah sangat kritis. Ketika kasus yang jadi perhatian nasional justru stagnan tanpa kepastian, wajar jika integritas Polri dipertanyakan. Ini bukan soal satu nama, tapi soal kepercayaan masyarakat pada institusi negara,” tegas Asran Mantobua, Kamis (25/6/2026).
Ia menambahkan, hingga saat ini belum adanya kepastian mengenai status penanganan perkara memicu beragam spekulasi di tengah masyarakat. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu direspons melalui penjelasan resmi dari aparat yang menangani perkara.
Karena itu, BEM FKIP UHO mendesak Mabes Polri untuk menyampaikan informasi secara terbuka terkait perkembangan penanganan kasus tersebut. Langkah itu dinilai penting agar tidak muncul berbagai opini yang berkembang tanpa dasar yang jelas.
Selain meminta penjelasan resmi mengenai kendala penyidikan, pihaknya juga mendesak agar gelar perkara segera dilakukan sehingga status hukum perkara menjadi jelas. Asran juga menekankan pentingnya proses hukum berjalan secara profesional dan bebas dari intervensi pihak mana pun.
“Kami mendesak Mabes Polri segera memberi kejelasan terkait status perkara tersebut. Transparansi menjadi kunci untuk meredam liarnya opini di media sosial maupun di ruang publik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Asran berharap proses penegakan hukum tetap mengedepankan asas keadilan, profesionalisme, dan akuntabilitas. Menurutnya, setiap perkara yang menjadi perhatian masyarakat perlu ditangani secara transparan agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap institusi penegak hukum.
Menutup pernyataannya, Asran menyebut penanganan kasus tersebut menjadi ujian bagi komitmen aparat dalam menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Ia berharap seluruh proses berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan hasilnya dapat disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Laporan: Andi Mahfud
