Babak Baru Peradilan Pidana Indonesia

Oleh: Linda F. Saleh (Kabid Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Sultra)

SULTRAKINI.COM: Berlaku mulai hari ini, 2 Januari 2026, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru resmi diberlakukan. Momentum ini menandai berakhirnya warisan hukum pidana kolonial sekaligus menghidupkan kembali semangat pembatasan kekuasaan ala Magna Carta dengan menempatkan keadilan dan hak asasi manusia sebagai fondasi utama penegakan hukum di Indonesia.

Magna Carta lahir dari perlawanan para bangsawan Inggris (The Barons) terhadap Raja John (1199–1216) yang pemerintahannya diwarnai berbagai kegagalan: kehilangan wilayah Normandia, kebijakan pajak yang mencekik, serta konflik berkepanjangan dengan Paus Innocent III. Kekalahan Inggris pada tahun 1214 menjadi puncak krisis, hingga Uskup Agung Canterbury, Stephen Langton, mendorong The Barons untuk menuntut pembatasan kekuasaan raja.

Terdesak oleh tekanan tersebut, Raja John akhirnya membubuhkan segelnya pada Articles of the Barons di Runnymede pada 15 Juni 1215, yang kemudian dikenal sebagai Magna Carta. Piagam ini menjadi tonggak sejarah karena menegaskan bahwa kekuasaan tidak boleh bersifat absolut dan hukum tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang—sebuah prinsip yang menjadi jiwa sistem hukum modern hingga hari ini.

Delapan abad setelah peristiwa tersebut, Indonesia memasuki babak sejarah yang serupa. Pada 2 Januari 2026, Indonesia resmi memberlakukan KUHP baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, bersamaan dengan berlakunya KUHAP baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan, Indonesia tidak lagi menggunakan hukum pidana warisan kolonial.

KUHP Baru

Pembaruan KUHP tidak hanya membawa perubahan normatif, tetapi juga menggeser paradigma pemidanaan. Dalam KUHP baru, hakim diberikan ruang kebijaksanaan yang jauh lebih luas. Hakim dapat menjatuhkan pidana disertai tindakan, pidana tanpa tindakan, bahkan tindakan tanpa pidana. Skema ini menandai berakhirnya dominasi pendekatan pemidanaan yang semata-mata bersifat retributif dan membuka jalan bagi orientasi baru yang berfokus pada reintegrasi sosial.

Selain itu, KUHP baru mengatur penghapusan pidana kurungan. Selama ini, pidana kurungan dinilai tidak efektif dalam memperbaiki perilaku pelaku dan justru menambah beban lembaga pemasyarakatan yang telah lama mengalami kelebihan kapasitas. Dalam KUHP baru, pidana penjara tetap dipertahankan, tetapi dengan penekanan pada aspek pembinaan dan pemulihan sosial, bukan sekadar pemenjaraan.

Pembaruan KUHP juga mencerminkan penerapan Radbruch Formula, sebuah prinsip hukum yang lahir dari refleksi atas tragedi peradilan Nuremberg pasca-Perang Dunia II. Prinsip ini menegaskan bahwa ketika terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Penerapan prinsip ini dipandang sebagai bagian dari upaya dekolonisasi hukum pidana Indonesia, yakni mengembalikan orientasi hukum kepada nilai-nilai keadilan substantif dan kemanusiaan, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap teks undang-undang.

Selain pidana penjara, KUHP baru juga memperkenalkan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, serta pidana denda sebagai alternatif pemidanaan. Sistem ini diharapkan dapat memberikan efek jera tanpa harus mengorbankan nilai kemanusiaan pelaku.

Dalam proses legislasi dan penerapan KUHP baru, digunakan pendekatan Modified Delphi System sebagai mekanisme penilaian yang menekankan kesetaraan dan dialog antaraparat penegak hukum. Melalui sistem ini, polisi, jaksa, dan hakim ditempatkan pada posisi yang setara dalam menilai dan menerapkan hukum pidana secara adil dan proporsional.

KUHP baru menandai pergeseran mendasar dari paradigma retributive justice menuju keadilan restoratif. Dalam perkara-perkara tertentu, penyelesaian tidak lagi harus berakhir dengan pemenjaraan, tetapi dapat ditempuh melalui pemulihan korban, perdamaian, serta perbaikan hubungan sosial. Pendekatan ini menjadikan hukum pidana bukan sekadar alat balas dendam negara, melainkan sarana membangun kembali keadilan sosial.

KUHP baru juga memperkuat perlindungan korban, khususnya dalam perkara kekerasan seksual, serta menegaskan pentingnya prinsip proporsionalitas pidana. Hal ini mencerminkan perubahan wajah hukum pidana Indonesia menjadi lebih manusiawi.

Dengan berbagai pembaruan tersebut, KUHP baru tidak sekadar menjadi produk hukum baru, tetapi juga cermin semangat bangsa untuk membebaskan diri dari bayang-bayang kolonialisme hukum. Sistem pemidanaan Indonesia kini diarahkan menjadi lebih adaptif, humanis, dan berakar pada nilai-nilai keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat.

KUHAP Baru

Jika KUHP baru mengubah apa yang dapat dihukum, maka KUHAP baru mengubah bagaimana seseorang boleh dihukum. Prinsip due process of law yang lahir dari Magna Carta kini memperoleh tempat yang lebih tegas.

KUHAP baru dibangun di atas kerangka sistem peradilan pidana terpadu yang berlandaskan prinsip diferensiasi fungsional. Prinsip ini menegaskan pembagian peran yang jelas dan profesional antaraparat penegak hukum: kepolisian menjalankan fungsi penyidikan, kejaksaan melaksanakan penuntutan, pengadilan melakukan pemeriksaan dan pemutusan perkara, advokat memberikan jasa dan bantuan hukum untuk menempatkan peristiwa pidana secara proporsional, serta pembimbing kemasyarakatan melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan terpidana.

Penegasan prinsip ini secara eksplisit dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam sistem peradilan pidana terpadu tidak ada aparat penegak hukum yang bersifat subordinatif terhadap yang lain, melainkan berdiri sejajar dan harus bersinergi dalam menegakkan hukum secara adil.

Penerapan diferensiasi fungsional ini menimbulkan sejumlah konsekuensi penting. Polri ditempatkan sebagai penyidik utama, namun tidak sebagai penyidik tunggal, karena tetap terdapat penyidik pegawai negeri sipil dan penyidik tertentu lainnya. Selain itu, penyidik di lingkungan kejaksaan, TNI Angkatan Laut, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dikecualikan dari mekanisme koordinasi dan pengawasan Polri sebagai penyidik utama. Di sisi lain, jaksa ditegaskan sebagai penuntut umum tunggal dan pengendali perkara (dominus litis) sebagai perwujudan sistem penuntutan tunggal.

KUHAP baru juga memuat satu bab khusus mengenai koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Pengaturan ini bertujuan mencegah praktik saling sandera antaraparat dalam proses peradilan pidana, sehingga kepastian hukum bagi pencari keadilan dapat terjamin. Koordinasi dimulai sejak diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan hingga pelimpahan berkas perkara ke pengadilan.

Aspek penting lain dari KUHAP baru adalah penguatan mekanisme check and balance melalui perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan diberikan tidak hanya kepada tersangka atau terdakwa, tetapi juga kepada korban, saksi, penyandang disabilitas, perempuan, ibu hamil, orang tua, dan anak. Selain itu, KUHAP baru memperkenalkan konsep unlawful legal evidence sebagai bagian dari exclusionary rules, yang menegaskan bahwa alat bukti yang diperoleh melalui cara tidak sah tidak memiliki kekuatan pembuktian.

Dari sisi substansi, KUHAP baru diselaraskan dengan KUHP Nasional, antara lain dengan memperluas jenis putusan pengadilan, seperti tindakan dan pemaafan hakim. Hakim diberi kewenangan untuk menjatuhkan pidana, tindakan, atau kombinasi keduanya, yang dikenal sebagai double track system dalam pemidanaan di Indonesia.

KUHAP baru juga mengatur secara komprehensif pertanggungjawaban pidana korporasi sejak tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga putusan. Selain itu, jaksa memperoleh kewenangan baru berupa penerapan plea bargaining, deferred prosecution agreement (DPA), dan denda damai. Untuk plea bargaining dan denda damai, mekanismenya dapat dimulai sejak tahap penyidikan dengan koordinasi bersama jaksa.

Denda damai ditempatkan sebagai prerogatif Jaksa Agung sebagai turunan asas oportunitas dan hanya ditujukan bagi tindak pidana tertentu, terutama yang berkaitan dengan ekonomi, kepabeanan, cukai, kehutanan, dan perpajakan. Mekanisme ini diyakini dapat mengurangi beban perkara di Mahkamah Agung, karena perkara dengan ancaman pidana maksimal lima tahun cukup diselesaikan hingga tingkat banding sehingga putusan berkekuatan hukum tetap dapat diperoleh lebih cepat.

Tantangan Implementasi

Pada hakikatnya, perubahan norma akan mengubah praktik. Aparat penegak hukum perlu melakukan penyesuaian besar-besaran, baik dari sisi pemahaman hukum maupun budaya kerja. Tanpa pelatihan yang menyeluruh, pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru justru berpotensi menimbulkan kebingungan di lapangan.

Aparat penegak hukum juga dituntut mampu memahami dan menerapkan hukum acara secara teknis. Tercatat terdapat 25 pasal dalam KUHAP baru yang masih memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.

Di sisi lain, masyarakat pun harus dipersiapkan. Tanpa literasi hukum yang memadai, berbagai hak baru yang dijamin undang-undang berpotensi tidak dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, kesiapan infrastruktur peradilan, dukungan anggaran, serta penguatan sistem peradilan elektronik menjadi kunci keberhasilan reformasi hukum pidana ini.

Dan ya, seperti Magna Carta yang membatasi kekuasaan raja pada abad ke-13, pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru pada 2 Januari 2026 menandai pembatasan baru terhadap kekuasaan negara melalui hukum. Indonesia tidak hanya mengganti kitab hukum, tetapi menggeser peradaban hukum pidananya: dari kolonial menuju nasional, dari pembalasan menuju pemulihan, dan dari kekuasaan menuju keadilan yang beradab.***