8 hours ago
7
SULTRAKINI.COM: KENDARI – Antrean kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Kendari kian menjadi keluhan masyarakat. Kondisi tersebut membuat warga harus menghabiskan waktu lebih lama untuk mendapatkan BBM, sementara harga eceran di luar SPBU ikut mengalami kenaikan.
Kelangkaan BBM terutama terasa bagi masyarakat yang membutuhkan BBM bersubsidi. Sejumlah penjual eceran yang sebelumnya masih menyediakan bensin dengan harga sekitar Rp12 ribu hingga Rp13 ribu per botol kini semakin sulit ditemukan.
Untuk BBM jenis Pertalite, harga eceran yang sebelumnya berada di kisaran Rp12 ribu-Rp13 ribu kini berada di kisaran Rp13 ribu-Rp15 ribu per botol. Sementara Pertamax di tingkat eceran disebut mencapai sekitar Rp18 ribu-Rp20 ribu per botol.
Kondisi tersebut turut mendapat perhatian Wali Kota Kendari dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM. Ia menyampaikan tanggapannya saat diwawancarai di Kantor DPRD Kendari, Senin (14/9/2026).
Menurut Siska, persoalan ketersediaan BBM tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintah daerah. Kendari bukan daerah penghasil BBM sehingga kebijakan mengenai alokasi dan distribusinya berada dalam kebijakan pemerintah pusat.
“Aduh, saya juga pusing bagaimana ya komentarinya ini, karena ini kebijakan pusat, kita kan bukan penghasil,” ujar Siska.
Ia menjelaskan, kelangkaan yang terjadi di daerah turut dipengaruhi kondisi alokasi BBM dari pemerintah pusat. Informasi tersebut, kata dia, juga telah disampaikan Menteri Dalam Negeri dalam pembahasan terkait kondisi BBM.
“Kebutuhan tersebut, tadi sudah disampaikan Bapak Mendagri, kelangkaan BBM itu berpengaruh dari alokasi dari Selat Hormus. Masih dipengaruhi itu, yang sampai dampaknya sampailah kita ke daerah,” jelasnya.
Meski demikian, Siska memastikan pemerintah tidak tinggal diam menghadapi persoalan tersebut. Berbagai upaya dan intervensi terus dilakukan melalui koordinasi lintas sektor untuk mencari langkah yang dapat membantu mengatasi kondisi di lapangan.
“Namun pemerintah tidak tinggal diam, segala upaya-upaya, kiat-kiat, intervensi sudah dilakukan. Insya Allah mudah-mudahan secepatnya ada perubahan perbaikan keberlangsungan agar supaya tidak ada lagi yang mengantri-mengantri,” katanya.
Terkait aktivitas pengendara yang menggunakan kendaraan dengan tangki berkapasitas besar dan diduga melakukan pengisian BBM berulang kali dalam sehari, Siska menyebut perlunya pemantauan dan evaluasi. Ia mengaku belum menerima laporan secara resmi dari dinas terkait mengenai persoalan tersebut.
“Mungkin ada pemantauan ya, evaluasinya. Terima kasih ya sudah informasikan. Saya belum dilaporkan malah dari dinas terkait,” ungkapnya.
Sementara mengenai kemungkinan penerapan sistem pembatasan kendaraan seperti ganjil-genap sebagaimana telah diterapkan di Makassar, Siska mengatakan Pemkot Kendari masih akan melihat kondisi daerah. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak bisa serta-merta diterapkan karena karakteristik setiap daerah berbeda.
“Kita lihat dari kondisi kita, karena beda-beda daerah beda kondisinya. Karena di sana kan jumlah penduduk lebih banyak, jumlah kendaraan lebih banyak,” kata Siska.
Ia mengakui antrean panjang BBM memang mulai meresahkan masyarakat karena waktu mereka banyak tersita hanya untuk mendapatkan bahan bakar. Pemkot Kendari pun masih terus melakukan koordinasi lintas sektor untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.
Laporan: Andi Mahfud
