3 weeks ago
33
SULTRAKINI.COM: KENDARI— Warga Kelurahan Lepo-Lepo kembali mendesak pemerintah agar segera menuntaskan masalah banjir yang kerap merendam wilayah mereka, khususnya di kawasan Sungai Wanggu dan Sungai Lepo-Lepo. Aspirasi ini disampaikan dalam forum diskusi yang digelar oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Halu Oleo (UHO) pada pukul 09.00–11.00 WITA di Aula Kantor Kelurahan Lepo-Lepo, Kota Kendari.
Forum ini dihadiri perangkat kelurahan, Babinsa, para ketua RT/RW, tokoh pemuda, mahasiswa UHO, serta perwakilan BPBD Kota Kendari.
Seorang warga menyoroti perubahan besar di muara Sungai Wanggu yang kini mengalami pendangkalan parah:
“Muara Wanggu itu pendangkalannya sudah luar biasa. Kalau air pasang-surut terlihat daratan di situ, Pak. Dulu tahun 70-an tidak ada daratan. Sekarang sedimennya sudah sekitar enam meter, padahal saat surut besar seharusnya hanya dua–tiga meter,” ungkapnya.
Ia menilai sedimentasi yang semakin tebal menjadi penyebab aliran air tidak lancar dan memperparah banjir.
Ketua RT 13, Gustam, mengapresiasi perhatian pemerintah kota dan keterlibatan UHO, namun menegaskan pentingnya tindak lanjut nyata:
“Terima kasih kepada BPBD yang mewakili Wali Kota Kendari, juga kepada Universitas Halu Oleo. Kegiatan seperti ini sudah sering dilakukan, tapi masalahnya tetap sama. Saya berharap generasi adik-adik mahasiswa mampu menjadi corong penyambung lidah kami sampai ke pemerintah pusat. Banyak program bagus, tapi jangan sampai mubazir karena tidak berkesinambungan,” katanya.
Gustam juga menekankan bahwa pengerukan Sungai Lepo-Lepo dan Wanggu bukan hal mustahil dan sudah masuk dalam janji kampanye wali kota.
Mahasiswa UHO yang melakukan praktik lapangan turut aktif mengajukan pertanyaan. Salah satunya disampaikan Adi:
“Tiap tahun Kota Kendari mengalami banjir. Bagian mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah agar penanggulangan banjir tidak terus berulang? Dan apakah penyebabnya kekurangan tata ruang atau sistem pembuangan air kota yang tidak memadai?”
Pertanyaan lain mencakup seberapa sering dilakukan pengerukan sungai, koordinasi lintas instansi, serta dampak sosial banjir terhadap warga.
Perwakilan BPBD Kota Kendari merespons secara rinci tiga pokok pertanyaan dari Ketua RT 13, Ketua RW 02, dan mahasiswa UHO.
BPBD saat ini fokus pada program pemerintah pusat terkait penanggulangan banjir. Dua minggu lalu BPBD diminta melakukan kajian tata ruang Kota Kendari. “Tingkat permukiman terus meningkat, dulu Lepo-Lepo ini hutan, sekarang sudah banyak perumahan. Analisis risiko bencana sedang dilakukan dan hasilnya akan dilaporkan ke pimpinan,” jelas perwakilan BPBD.
Menurutnya, rencana pengerukan muara Sungai Wanggu dan pembangunan tanggul Sungai Lepo-Lepo sudah lama dibahas, bahkan sejak pemerintahan sebelumnya. “Kami akan berkoordinasi dengan BPS dan instansi terkait. Paling lambat tahun depan pengerjaan tahap awal di Sungai Lepo-Lepo masuk rencana, meski anggarannya bukan hanya dari APBD Kota,” ujarnya.
Pemerintah kota telah mengkaji tata ruang dan sistem drainase yang dinilai sudah tidak memadai. Pengerukan saluran di beberapa kawasan rawan, seperti Mandonga hingga pesisir pantai, sedang berjalan. “Namun pelaksanaannya tidak bisa instan karena menunggu dukungan anggaran. Faktor banjir di Kendari berasal dari dua hal: alam yang tak bisa kita kontrol, dan nonalam, seperti kebersihan lingkungan dan pembuangan sampah sembarangan. Kolaborasi masyarakat, pemerintah, dan penegakan aturan lingkungan sangat penting untuk pencegahan,” paparnya.
BPBD juga mengingatkan agar pembangunan di sekitar sungai mengikuti aturan lingkungan, serta menegaskan perlunya penindakan bagi oknum yang menimbun atau mendirikan bangunan di atas alur sungai.
Ketua RW 02, Sumardi, menyoroti perlunya pembangunan tanggul bukan hanya di Sungai Wanggu, tetapi juga di Sungai Lepo-Lepo.
“Jalan terbaik itu muara Wanggu harus dikeruk, karena alirannya terhambat. Tapi jangan hanya Sungai Wanggu yang ditanggul. Kali Lepo-Lepo juga harus ditanggul. Waktu banjir kemarin, air Sungai Lepo-Lepo meluap hingga ke wilayah bypass dan menenggelamkan rumah warga, karena tidak ada tanggulnya,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, warga mengajukan beberapa rekomendasi utama:
1. Pengerukan dan normalisasi Sungai Wanggu dan Sungai Lepo-Lepo.
2. Peningkatan kapasitas drainase lingkungan.
3. Penertiban bangunan yang menutup jalur air alami.
4. Pembangunan tanggul di kedua sungai agar banjir tidak meluas.
Dengan serangkaian masukan dan jawaban tersebut, warga Lepo-Lepo berharap pemerintah kota maupun pusat segera menindaklanjuti rekomendasi agar upaya penanganan banjir benar-benar membawa perubahan bagi masyarakat.
Laporan: Andi Mahfud
