Jangan Cuek! Kenali Definisi, Tujuan, Jenis, dan Instrumen Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal melahirkan layanan dan fasilitas vital yang berguna untuk masyarakat, termasuk jalan, stasiun, dan terminal.

Simak ulasan Finansialku berikut agar Anda lebih paham esensinya!

Apa Itu Kebijakan Fiskal?

Dalam buku “Ekonomi Publik: Teori dan Penerapan Kebijakan Fiskal”, kebijakan fiskal diartikan sebagai aktivitas pemerintah yang berhubungan dengan pengeluaran dan pendapatan negara demi mencapai tujuan ekonomi yang terencana.

Kebijakan fiskal disusun berdasarkan teori John Maynmard Keynes, ekonom Inggris yang menyebut bahwa volatilitas penerimaan pajak berpengaruh terhadap inflasi, lapangan kerja, hingga pergerakan uang.

Pertumbuhan ekonomi negara diukur berdasarkan sejumlah faktor, salah satunya produk domestik bruto dan permintaan agregat.

PDB menyatakan banyaknya produk barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara selama satu tahun terakhir. Sementara permintaan agregat adalah permintaan barang dan kasa di titik harga tertentu selama periode tertentu.

[Baca Juga: Tahukah Anda, Apa Bedanya Pinjaman Uang dan Pembiayaan?]

Tujuan Kebijakan Fiskal

Kebijakan ini memiliki tujuan utama sebagai kompas untuk mengarahkan dan memastikan pembangunan dan ekonomi bangsa tetap sesuai rencana.

Di sisi lain, ada sejumlah tujuan lain dari penerapan kebijakan ini, yakni:

#1 Meningkatkan Kualitas SDM dan Menurunkan Angka Pengangguran

Angka pengangguran di usia produktif masih menjadi salah satu masalah besar di Indonesia. Minimnya lapangan kerja, syarat masuk kerja yang kurang masuk akal, hingga kurangnya kualitas SDM menyebabkan kondisi ini berlarut-larut.

Peningkatan SDM melalui kursus diharapkan mampu meningkatkan daya saing SDM. Secara tidak langsung, kondisi ini membantu meningkatkan perekonomian negara.

#2 Mewujudkan Keadilan Sosial

Menjadi salah satu tameng pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial. Misal, saat pandemi Covid-19 lima tahun silam, pemerintah mengeluarkan kebijakan ekonomi untuk membantu masyarakat rentan agar bertahan.

#3 Mendongkrak Laju Investasi

Kebijakan fiskal adalah kunci untuk mendorong dan memacu investasi, baik di sektor swasta maupun negara. Tak hanya itu, instrumen ini juga bisa digunakan untuk mengarahkan atau bahkan mengerem jenis investasi tertentu.

Namun, di banyak negara berkembang, ada tantangan klasik: langkanya tabungan sukarela, tingkat konsumsi yang tinggi, dan investasi yang kurang produktif. Ini diperparah oleh minimnya modal asing, baik dari swasta maupun pemerintah.

Untuk mengatasi ini, kebijakan ini hadir sebagai solusi. Salah satunya dengan meningkatkan rasio tabungan inkremental. Dr. R. N. Tripathy mengidentifikasi enam metode yang bisa ditempuh pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut:

• Kontrol fisik langsung
• Peningkatan tarif pajak yang sudah ada
• Penerapan pajak-pajak baru
• Surplus dari perusahaan negara
• Pinjaman pemerintah yang non-inflasioner
• Keuangan defisit

#4 Mengatasi Inflasi

Salah satu tujuan krusial kebijakan ini adalah menanggulangi inflasi. Caranya bisa dengan menerapkan pajak langsung progresif yang didukung pajak komoditas.

Mekanisme ini efektif menyedot kelebihan pendapatan yang muncul akibat proses inflasi, sehingga daya beli masyarakat terkendali.

#5 Menjaga Stabilitas Ekonomi di Tengah Gejolak Internasional

Kebijakan ini memegang peranan vital dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan dari dalam dan luar negeri.

Untuk meredam dampak fluktuasi siklus global saat terjadi boom ekonomi, pemerintah bisa menerapkan pajak ekspor dan impor.

Pajak ekspor berfungsi menyerap keuntungan mendadak dari kenaikan harga pasar, sementara bea impor yang tinggi pada barang konsumsi dan mewah dapat menahan laju konsumsi berlebihan.

[Baca Juga: Apa Itu Kuartal dalam Tahun Fiskal? Ini Definisi dan Perannya dalam Analisis Bisnis]

Klasifikasi Kebijakan Fiskal

Berikut adalah klasifikasi yang diterapkan pemerintah:

Instrumen Kebijakan Fiskal

Berikut adalah instrumen kebijakan fiskal:

#1 Anggaran Negara

Anggaran menjadi cerminan fluktuasi perekonomian. Berbagai prinsip anggaran telah dirumuskan untuk menanggulangi kondisi ekonomi yang berbeda:

#1 Anggaran Berimbang Tahunan

Dipopulerkan oleh ekonom klasik, prinsip ini menekankan keseimbangan pendapatan dan pengeluaran pemerintah.

Mereka meyakini bahwa anggaran berimbang akan mencegah depresi, sekaligus mengontrol pengeluaran negara yang berlebihan. Tujuan utamanya adalah mencapai lapangan kerja penuh tanpa inflasi.

#2 Anggaran Berimbang Siklikal

Anggaran ini dirancang untuk menciptakan surplus di masa kemakmuran, yang kemudian digunakan untuk melunasi utang publik.

Sebaliknya, saat resesi, anggaran defisit akan disiapkan. Tujuannya adalah menstabilkan aktivitas bisnis, meredam belanja berlebihan saat inflasi, dan meningkatkan daya beli saat resesi.

#3 Anggaran Kompensasi yang Dikelola Penuh

Kebijakan ini berfokus pada penyesuaian pajak, pengeluaran, pendapatan, dan pinjaman publik secara sengaja.

Tujuannya adalah mencapai lapangan kerja penuh tanpa inflasi, menempatkan keseimbangan anggaran pada peran sekunder. Prinsip ini juga dikenal sebagai “keuangan fungsional” karena menekankan pada stabilitas harga dan penciptaan lapangan kerja.

#2 Perpajakan

Pajak merupakan instrumen fiskal yang sangat memengaruhi pendapatan, konsumsi, dan investasi.

#1 Kebijakan Pajak Anti-Depresi

Untuk mengatasi depresi, kebijakan pajak dapat mengurangi tarif pajak, seperti bea cukai, pajak penjualan, dan bea impor.

Hal ini bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong konsumsi dan investasi, serta merangsang permintaan efektif untuk mengurangi deflasi. 

Namun, pengurangan pajak berulang dapat membuat konsumen dan investor menunda pengeluaran karena mengantisipasi penurunan pajak lebih lanjut, yang berpotensi menimbulkan komplikasi pada anggaran pemerintah.

#2 Kebijakan Pajak Anti-Inflasi

Saat inflasi, otoritas fiskal dapat meningkatkan pajak pengeluaran dan bea cukai untuk menyerap kelebihan daya beli. Pajak penghasilan progresif dan pajak keuntungan tak terduga juga efektif menekan inflasi.

Idealnya, ekspor dibatasi dan impor komoditas penting dibebaskan untuk menjaga stabilitas harga.

Struktur pajak juga harus membebankan lebih banyak pada kelompok berpenghasilan tinggi, namun tetap memperhatikan agar kebijakan ini tidak menghambat pertumbuhan ekonomi.

#3 Pengeluaran Publik

Pengeluaran publik menjadi alat fiskal penting seiring dengan meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Perubahan dalam pengeluaran ini memiliki efek langsung pada pendapatan, output, dan lapangan kerja.

#1 Pengeluaran Publik Saat Inflasi

Ketika inflasi terjadi akibat kelebihan pengeluaran agregat, pemerintah perlu mengurangi belanja, menunda, atau bahkan meninggalkan beberapa skema pembangunan. Namun, pengeluaran yang bersifat produktif harus dipertahankan agar tidak memperburuk inflasi.

#2 Pengeluaran Publik Saat Depresi

Dalam kondisi depresi, pengeluaran publik berperan krusial mengangkat ekonomi dari stagnasi. Kekurangan permintaan akibat konsumsi dan investasi swasta yang lesu dapat diatasi dengan peningkatan belanja publik. Efek pengganda dari pengeluaran ini mampu merangsang pemulihan ekonomi.

#4 Pekerjaan Umum

Pekerjaan umum dan pembayaran transfer adalah dua bentuk utama pengeluaran pemerintah. Pekerjaan umum, seperti pembangunan jalan, sekolah, dan rumah sakit, merupakan aset modal yang diproduksi pemerintah. Sementara itu, pembayaran transfer meliputi bunga utang publik, subsidi, dan tunjangan lainnya.

Pekerjaan umum diyakini sebagai perangkat anti-depresi karena:

1. Menciptakan aset modal yang bermanfaat secara ekonomi dan sosial.
2. Memberi insentif bagi pertumbuhan industri yang terdampak depresi.
3. Menjaga moral dan harga diri angkatan kerja, serta memanfaatkan keterampilan pengangguran
4. Tidak menghambat investasi swasta, justru dimulai saat investasi swasta lesu.
5. Menyerap pekerja yang menganggur dan meningkatkan daya beli masyarakat.

#5 Utang Publik

Utang publik berfungsi sebagai senjata fiskal yang efektif untuk memerangi inflasi maupun deflasi, berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan pencapaian lapangan kerja penuh.

Jangan Apatis dengan Perekonomian Negara

Kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah dalam mengatur pengeluaran dan pendapatan negara demi mencapai sasaran ekonomi yang telah ditetapkan.

Masyarakat diharapkan tidak bersikap apatis terhadap perkembangan ekonomi dalam negeri. Fluktuasi ekonomi sangat berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan dan pendapatan sehari-hari kita.

Untuk mendapatkan saran keuangan yang lebih komprehensif, Anda dapat berkonsultasi dengan perencana keuangan Finansialku.

Mereka dapat membantu Anda dalam melihat produk investasi terbaik hingga rekomendasi keputusan finansial yang berpotensi menguntungkan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Whatsapp 0851 5897 1311.

Sekian ulasan tentang kebijakan fiskal. Semoga pembahasan di atas bisa membantu Anda memahami esensi kebijakan ini, ya!

Jangan lupa share artikel ini di media sosial agar lebih banyak yang paham. Terima kasih!

Sumber Referensi: 

Buku:

• Ridwan dan Ihsan Suciawan Nawir. 2021. Buku Ekonomi Publik. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar
• Dyah Cahyasari. 2019. Modul Mata Kuliah Kebijakan Fiskal. Jakarta: Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STEAMI
• Bonaraja Puirba, dkk. 2024. Ekonomi Publik: Teori dan Penerapan Kebijakan Fiskal. Medan: Yayasan Kita Menulis

Artikel Internet:

• Admin. 12 Oktober 2023. Kebijakan Fiskal: Pengertian, Jenis, Instrumen, & Contohnya. ocbc.id – http://bit.ly/4meu74k
• Leo Bisma. 11 November 2024. Kebijakan Fiskal: Pengertian, Tujuan, Instrumen & Jenisnya | Ekonomi Kelas 11. ruangguru.com – http://bit.ly/3IO0jNB