1 month ago
42
SULTRAKINI.COM: KENDARI – Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra, Senin (1/9/2025).
Massa aksi datang dengan membawa sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak agar Undang-Undang Perampasan Aset segera disahkan, menurunkan pajak yang dinilai mencekik rakyat, hingga menuntut pencopotan Kapolri.
Pantauan di lapangan, ribuan massa memenuhi jalan menuju kantor DPRD Sultra. Situasi sempat memanas ketika massa berusaha masuk ke halaman gedung dan terjadi aksi saling dorong dengan aparat kepolisian yang berjaga. Ketegangan berhasil diredam setelah aparat membuka akses dan mempersilakan perwakilan massa masuk untuk menyampaikan aspirasi.
Kelompok yang terlibat dalam aksi ini meliputi Gabungan Cipayung Kota Kendari, Tamalaki Sultra, Semut Merah, serta Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sultra. Perwakilan mahasiswa yang hadir berasal dari berbagai kampus, di antaranya IAIN Kendari, Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra), Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK), dan Universitas Nahdlatul Ulama Sultra (Unusrah).
Jenderal lapangan Aliansi BEM Se-Sultra, Muh Abdan, menegaskan bahwa aksi ini membawa sejumlah tuntutan penting yang harus diteruskan DPRD Sultra kepada pemerintah pusat.
“Hari ini ada beberapa tuntutan yang kami mau sampaikan ke DPRD Provinsi Sultra guna ditindaklanjuti,” ujarnya.
Adapun enam tuntutan utama yang disuarakan Aliansi BEM Se-Sultra, yaitu:
1. Menolak tunjangan dan kenaikan gaji DPR.
2. Mendesak DPRD Sultra mengeluarkan rekomendasi kepada presiden dan DPR RI untuk segera mengesahkan UU Perampasan Aset.
3. Mendesak DPRD Sultra agar Kapolda Sultra memberikan kepastian hukum terhadap kasus pelanggaran HAM penembakan Yusuf.
4. Meminta rekomendasi DPRD Sultra mendukung pengesahan UU Masyarakat Adat.
5. Menuntut DPRD Sultra menyatakan sikap mendukung pencopotan Kapolri.
6. Mendesak aparat kepolisian tidak melakukan tindakan brutalitas serta tidak menghalangi pendampingan hukum bagi demonstran yang ditangkap.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Sultra, Tariala, menyatakan pihaknya sepakat dengan aspirasi mahasiswa dan siap menindaklanjutinya.
“Saya sepakat setelah melihat tuntutan ini. Mungkin setelah rekomendasi jadi, kita akan kirimkan hari ini,” kata Tariala di hadapan massa.
Ia juga mengusulkan agar mahasiswa menunjuk perwakilan untuk membahas langkah konkret bersama DPRD, bahkan berjanji mendukung penuh proses penyampaian aspirasi ke pemerintah pusat.
“Kita tindak lanjuti, bukan hanya datang di DPRD. Karena kebijakan ini bukan sepenuhnya kewenangan kami. Nanti kita bersama-sama ke DPR RI, bahkan saya siap membiayai keberangkatan perwakilan mahasiswa,” tegasnya.
Lebih lanjut, Tariala memastikan DPRD Sultra akan membuat rekomendasi resmi dan segera mengirimkannya langsung kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari yang sama.
Laporan: Riswan
