15 hours ago
8
Oleh: M. Djufri Rachim (Jurnalis dan Dosen Prodi Jurnalistik FISIP UHO)
DI masa lalu, orang mengenal media dari “rumahnya”. Pembaca membeli surat kabar di kios. Pendengar menyalakan radio pada frekuensi tertentu. Penonton televisi hafal nomor kanal favoritnya.
Bahkan ketika internet mulai berkembang, publik masih mengenal media melalui situs resminya, membuka halaman depan, membaca rubrik utama, lalu berpindah dari satu berita ke berita lain dalam ekosistem media yang utuh.
Namun hari ini situasinya berubah drastis. Banyak orang membaca berita tanpa pernah mengingat media yang memproduksinya. Mereka menemukan informasi melalui Facebook, TikTok, Instagram, Google Discover, WhatsApp, atau bahkan melalui jawaban Artificial Intelligence (AI).
Berita muncul sebagai potongan-potongan konten di linimasa algoritma, bercampur dengan video hiburan, meme, iklan, dan opini pribadi.
Media tetap bekerja. Jurnalis tetap meliput. Editor tetap menyusun berita. Tetapi publik semakin jarang “datang ke rumah” media itu sendiri.
Fenomena inilah yang dalam kajian media digital mulai disebut sebagai homeless media, media yang kehilangan rumah utamanya.
Istilah ini bukan sekadar metafora romantis tentang perubahan zaman, melainkan gambaran serius mengenai pergeseran kekuasaan dalam ekosistem informasi global.
Media tidak lagi menjadi penguasa penuh atas distribusi kontennya. Mereka kini bergantung pada platform digital yang dimiliki perusahaan teknologi raksasa seperti Google, Meta Platforms, TikTok, dan YouTube.
Dalam perspektif teori network society Manuel Castells (1996), kekuasaan modern bergerak mengikuti jaringan. Informasi tidak lagi dikendalikan sepenuhnya oleh institusi media, tetapi oleh infrastruktur digital yang mengatur arus komunikasi global. Sementara Henry Jenkins (2006) menyebut fenomena ini sebagai bagian dari budaya konvergensi, ketika batas antara media, teknologi, dan audiens menjadi semakin cair.
Masalahnya, dalam konvergensi itu, posisi media justru semakin rentan. Media memproduksi konten, tetapi platform menguasai distribusi. Media membayar biaya liputan dan gaji jurnalis, tetapi keuntungan iklan digital sebagian besar justru mengalir ke perusahaan platform global.
Dalam banyak kasus, media hanya menjadi pemasok bahan baku informasi bagi ekosistem digital yang lebih besar.
Di Indonesia, gejala ini sangat terasa pada media siber lokal. Banyak media daerah memiliki jurnalis yang bekerja keras memproduksi berita setiap hari, tetapi trafik pembacanya sangat bergantung pada algoritma Facebook atau Google.
Ketika algoritma berubah, jumlah pembaca bisa turun drastis hanya dalam hitungan hari. Artinya, keberlangsungan media tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh kualitas jurnalistik, melainkan oleh keputusan sistem algoritmik yang tidak mereka kendalikan.
Situasi ini menciptakan paradoks. Di satu sisi, era platform membuat distribusi informasi menjadi sangat demokratis. Media kecil kini dapat menjangkau publik luas tanpa harus memiliki mesin cetak atau stasiun televisi. Citizen journalism berkembang. Suara warga lebih mudah muncul di ruang publik. Informasi bergerak lebih cepat dibanding era media konvensional.
Namun di sisi lain, demokratisasi itu dibayar mahal dengan hilangnya kedaulatan media. Algoritma platform cenderung mengutamakan konten yang memancing emosi, kontroversi, dan keterlibatan tinggi.
Akibatnya, banyak media terdorong mengejar klik, sensasi, dan kecepatan demi bertahan di ruang kompetisi digital. Judul dibuat semakin provokatif. Verifikasi kadang dikorbankan. Kedalaman liputan kalah oleh kebutuhan viralitas.
Di titik inilah kualitas demokrasi ikut dipertaruhkan. Pers sejatinya bukan sekadar industri konten, tetapi institusi demokrasi. Ketika media kehilangan kekuatan ekonominya, maka kemampuan pers menjalankan fungsi pengawasan publik juga ikut melemah. Investigasi mendalam menjadi mahal. Liputan berkualitas membutuhkan waktu dan biaya. Tetapi platform digital lebih menghargai kecepatan ketimbang kedalaman.
Kondisi tersebut semakin kompleks dengan hadirnya Artificial Intelligence generatif. Kini AI dapat merangkum berita, menjawab pertanyaan publik, bahkan menyusun ulang informasi dari berbagai sumber media tanpa pembaca perlu membuka situs berita asalnya.
Ini adalah fase baru dari homeless media. Jika sebelumnya media kehilangan rumah distribusi karena dominasi media sosial dan mesin pencari, maka kini media juga berisiko kehilangan hubungan langsung dengan audiens akibat AI menjadi “perantara informasi” baru. Konten jurnalistik dapat dikonsumsi tanpa identitas medianya terlihat jelas.
Persoalan hak cipta pun mulai mengemuka. Banyak perusahaan media global menggugat perusahaan AI karena menggunakan karya jurnalistik sebagai data pelatihan tanpa kompensasi memadai. Perdebatan mengenai publisher rights, royalti digital, dan keadilan ekonomi informasi menjadi isu global yang semakin penting.
Australia bahkan telah menerapkan News Media Bargaining Code yang mewajibkan platform digital memberikan kompensasi kepada perusahaan pers. Uni Eropa juga bergerak melalui regulasi digital yang lebih ketat terhadap dominasi platform teknologi.
Indonesia cepat atau lambat akan menghadapi tantangan yang sama.
Karena itu, masa depan media tidak cukup hanya bergantung pada kemampuan memproduksi berita. Media harus membangun kembali “rumahnya” dalam bentuk yang baru.
Membangun loyalitas audiens, memperkuat kredibilitas, mengembangkan model bisnis yang sehat, dan memanfaatkan teknologi tanpa kehilangan identitas jurnalistiknya.
Media profesional harus tetap menjadi jangkar kebenaran di tengah banjir informasi digital. Sebab di era AI dan algoritma, publik justru semakin membutuhkan sumber informasi yang dapat dipercaya.
Pada akhirnya, persoalan terbesar homeless media bukan sekadar soal teknologi, melainkan soal siapa yang akan mengendalikan informasi publik di masa depan: apakah jurnalisme profesional yang bekerja berdasarkan verifikasi dan etika, atau sistem algoritma yang bekerja berdasarkan trafik dan keuntungan ekonomi.
Pertanyaan itulah yang kini sedang dihadapi dunia media modern. ([email protected])
