10 hours ago
2
SULTRAKINI.COM: KENDARI – Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dr. Titi Anggraini, S.H., M.H., menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi dalam praktik politik lokal di Sulawesi Tenggara, termasuk perlunya memperkuat integritas penyelenggara pemilu, profesionalisme partai politik, dan kesadaran kritis pemilih.
Dalam wawancara , ia menegaskan bahwa demokrasi di Indonesia, khususnya di daerah, masih menghadapi berbagai persoalan yang perlu dibenahi bersama.
“Ada banyak perbaikan yang dibutuhkan terkait dinamika politik lokal di Sulawesi Tenggara. Tantangannya mulai dari menghadirkan penyelenggaraan pemilu yang profesional dan berintegritas, hingga partai politik yang mau berkompetisi secara adil dan setara,” jelasnya.
Dr. Titi juga menyinggung kasus-kasus kontroversial dalam proses politik, seperti adanya calon legislatif yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) namun tetap terpilih menjadi anggota DPR atau DPRD. Ia menilai hal tersebut menunjukkan masih lemahnya transparansi dan koordinasi antarlembaga dalam tahapan pencalonan.
“Kasus seperti ini harus menjadi pelajaran bersama. Apakah ada persoalan koordinasi antarlembaga atau transparansi informasi? Itu perlu dievaluasi agar tidak terulang,” tegasnya.
Selain itu, ia mengingatkan agar kekayaan sumber daya alam di Sulawesi Tenggara tidak dijadikan alat politik praktis.
“Sulawesi Tenggara sangat kaya sumber daya alam. Jangan sampai kekayaan itu menjadi bancakan politik pragmatis. Eksploitasi sumber daya alam demi kepentingan jangka pendek, apalagi untuk pendanaan politik, harus dijauhkan,” ujarnya.
Terkait peran mahasiswa hukum, Dr. Titi menekankan pentingnya kepedulian terhadap isu-isu politik dan pemilu. Ia berharap mahasiswa hukum tidak bersikap apatis, melainkan aktif menjadi bagian dari pengawasan dan pengawalan hukum pemilu di Indonesia.
“Mahasiswa hukum jangan antipolitik. Politik dan hukum itu sangat lekat. Kepedulian dan kekritisan mahasiswa hukum sangat diperlukan untuk memastikan hukum pemilu ditegakkan,” kata Dr. Titi.
Ia juga mendorong mahasiswa untuk terlibat aktif dalam kajian dan advokasi kebijakan pemilu agar produk hukum yang dihasilkan tidak multitafsir dan benar-benar mendukung demokrasi yang berkualitas.
“Diskusi seperti ini harus terus dilakukan agar mahasiswa hukum bisa ikut mengawal proses penyusunan RUU Pemilu dan memastikan substansinya jelas, tegas, serta berpihak pada demokrasi,” tutupnya.
Laporan: Andi Mahfud
