Dari Revitalisasi hingga Digitalisasi, UPT Kemendikdasmen–Pemerintah Daerah Bersinergi Perkuat Mutu Pendidikan di Sultra

2 weeks ago 34

SULTRAKINI.COM: KENDARI-Komitmen percepatan peningkatan mutu pendidikan di Sulawesi Tenggara (Sultra) terus diperkuat melalui Rapat Koordinasi Konsolidasi Program Prioritas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI yang digelar di Kendari, Jumat (9/1/2026).

Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sultra, Junaddin Pagala, mengatakan rapat koordinasi tersebut menjadi momentum strategis untuk mempererat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dinas pendidikan kabupaten/kota, dalam mengawal pelaksanaan program prioritas nasional di sektor pendidikan.

“Rakor ini bertujuan memperkuat silaturahmi dan sinergi agar seluruh program prioritas Kemendikdasmen dapat berjalan optimal dan tepat sasaran di Sulawesi Tenggara,” ujar Junaddin.

Sepanjang 2025, BPMP Sultra mengawal sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto, mulai dari revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, sistem penerimaan murid baru, wajib belajar sembilan tahun, penguatan pendidikan karakter, asesmen pembelajaran dan tes kemampuan akademik, hingga penjaminan mutu pendidikan.

Pada 2025, sebanyak 348 satuan pendidikan di Sultra menerima bantuan revitalisasi dengan total anggaran Rp328 miliar dan terealisasi 100 persen. Sejumlah sekolah hasil revitalisasi dijadwalkan segera diresmikan, salah satunya SMA Negeri 7 Kendari.

Memasuki 2026, program revitalisasi sekolah di Sultra mengalami lonjakan signifikan. Kuota sekolah yang direvitalisasi meningkat dari 348 menjadi 1.374 satuan pendidikan atau naik sekitar 400 persen.

“Kami berharap dukungan penuh dari pemerintah kabupaten dan kota agar seluruh persyaratan administrasi dapat dipenuhi sehingga program revitalisasi 2026 dapat berjalan maksimal,” kata Junaddin.

Di bidang digitalisasi pembelajaran, sebanyak 4.081 sekolah di Sultra menjadi sasaran pada 2025. Hingga kini, 3.314 sekolah telah menerima papan interaktif digital (Interactive Flat Panel/IFP), sementara sisanya masih dalam proses distribusi akibat kondisi geografis wilayah kepulauan.

“Sebanyak sembilan kabupaten di Sultra berada di wilayah kepulauan, sehingga distribusi membutuhkan waktu lebih panjang,” jelasnya.

Selain itu, bimbingan teknis pemanfaatan perangkat digital telah diberikan kepada 3.614 guru atau sekitar 97 persen dari target. BPMP Sultra juga melakukan pendampingan terhadap 2.783 satuan pendidikan.

Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan Sultra yang aman, sejahtera, dan religius.

“Kesejahteraan dan pengelolaan sumber daya alam tidak akan tercapai tanpa rasa aman dan kualitas sumber daya manusia yang baik. Karena itu, pendidikan dasar hingga menengah menjadi penopang utama kemajuan daerah,” tegasnya.

Ia menambahkan, Pemprov Sultra berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat agar kebijakan pendidikan selaras dengan kebutuhan daerah. Dari 1.374 satuan pendidikan yang diusulkan untuk program revitalisasi, sebanyak 481 sekolah telah disetujui, mencakup jenjang PAUD hingga SMA/SMK.

Pemprov Sultra memberikan perhatian khusus pada revitalisasi SMA, SMK, dan SLB, masing-masing 60 SMA, 33 SMK, dan 48 SLB. Penguatan SMK juga terus didorong sebagai pencetak tenaga kerja kompetitif dan penggerak ekonomi daerah. Sekitar 70 persen SMK di Sultra diarahkan mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya SMK berbasis pertanian, peternakan, dan kelautan.

Dalam pengembangan sumber daya manusia unggulan, Pemprov Sultra menginisiasi SMA unggulan terintegrasi dengan konsep SMA Garuda serta menyiapkan SD dan SMP unggulan di seluruh kabupaten/kota. Program beasiswa luar negeri juga terus diperluas. Saat ini, 50 mahasiswa asal Sultra telah diberangkatkan ke Jepang, Inggris, dan Australia, dengan target 100 mahasiswa per tahun.

“Jika konsisten selama empat tahun, minimal 400 putra-putri Sultra akan menempuh pendidikan di luar negeri,” ujar Gubernur.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti, mengapresiasi kuatnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah di Sulawesi Tenggara. Ia menyebut secara nasional program revitalisasi sekolah telah menjangkau 16.171 satuan pendidikan dan ditargetkan rampung 100 persen.

“Saat ini progres penyelesaian sudah lebih dari 90 persen dan kami targetkan akhir Januari seluruhnya selesai,” kata Abdul Mu’ti.

Selain revitalisasi fisik, pemerintah juga menuntaskan program digitalisasi pendidikan. Sebanyak 288.186 perangkat digital telah dikirim ke sekolah-sekolah penerima dan mulai dimanfaatkan dalam proses pembelajaran.

Menurut Menteri, tantangan ke depan bukan lagi pada pembangunan infrastruktur, melainkan pada dampak kebijakan terhadap peningkatan mutu pembelajaran. Karena itu, pemerintah menyiapkan pelatihan guru, pengadaan laptop, serta dukungan infrastruktur pendukung, termasuk penyediaan internet satelit Starlink dan kerja sama dengan PLN bagi sekolah yang belum teraliri listrik.

“Seluruh program prioritas Presiden telah berjalan dengan baik. Sekarang saatnya kita memaksimalkan pemanfaatannya dan mengukur dampaknya terhadap mutu pendidikan,” tegasnya.

Memasuki 2026, pemerintah menargetkan perluasan program revitalisasi sekolah hingga sekitar 71.000 satuan pendidikan secara nasional. Target Presiden sebelum 2029, tidak boleh lagi ada sekolah dengan atap bocor, toilet rusak, atau bangunan yang tidak layak untuk belajar.

Di sisi peningkatan kualitas tenaga pendidik, pemerintah terus mendorong guru tidak hanya sebagai agen pembelajaran, tetapi juga agen peradaban. Hingga 2025, lebih dari 820 ribu guru telah menyelesaikan Pendidikan Profesi Guru (PPG), dengan capaian total diproyeksikan mencapai 93 persen.

Bagi guru yang belum berkualifikasi D4 atau S1, pemerintah mengalokasikan bantuan biaya pendidikan bagi 12.500 guru pada 2025 sebesar Rp3 juta per semester melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Dengan perbaikan infrastruktur, digitalisasi pembelajaran, serta peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru, pemerintah optimistis mutu pendidikan nasional akan meningkat signifikan dalam lima tahun ke depan.

Laporan: Riswan

Read Entire Article
Finance | Berita| Koran| Selebritis|