SULTRAKINI.COM: KENDARI – Pemerintah Kota Kendari terus memperkuat sinergi dengan BPJS Kesehatan untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang mudah, cepat dan berkualitas.
Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, saat menerima kunjungan Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan periode 2026–2031, drg. Murti Utami Andyanto, MPH, bersama jajaran BPJS Kesehatan di ruang kerja Wali Kota, Rabu (5/8/2026).
Pertemuan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan, Inspektur Kota Kendari, Kepala BKAD, Direktur RSUD Kota Kendari, Sekretaris Bappeda serta Kepala Bidang Dinas Kesehatan Kota Kendari.
Dalam pertemuan tersebut, Siska memaparkan sejumlah upaya pemerintah daerah dalam membenahi sektor kesehatan. Salah satu fokusnya yakni meningkatkan kualitas pelayanan RSUD Kota Kendari agar semakin cepat, profesional dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurut Siska, sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Kendari.
“Kesehatan menjadi salah satu prioritas kami. Masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, dan berkualitas,” kata Siska.
Ia mengungkapkan, cakupan kepesertaan Universal Health Coverage (UHC) di Kota Kendari saat ini telah mencapai sekitar 99 persen. Namun, pemerintah masih menghadapi tantangan untuk meningkatkan tingkat keaktifan peserta BPJS Kesehatan yang baru berada di kisaran 81 persen.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkot Kendari menyiapkan sejumlah strategi, termasuk membangun kolaborasi dengan perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan agar kepesertaan BPJS Kesehatan mereka tetap aktif.
Selain kepesertaan, pemerintah juga mendorong perluasan akses layanan kesehatan dengan mengoptimalkan fasilitas yang tersedia. RSUD Kota Kendari terus dibenahi, termasuk pelayanan Antero Hamra yang kini telah melayani peserta BPJS Kesehatan serta penguatan layanan di 15 puskesmas.
Sementara itu, Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, drg. Murti Utami Andyanto, MPH, mengapresiasi komitmen Pemkot Kendari dalam menjaga keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
“Kami senang melihat komitmen Ibu Wali Kota dalam memaksimalkan pelayanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat. Sinergi seperti ini menjadi modal penting agar pelayanan kesehatan terus meningkat,” ujar Murti.
Dalam pertemuan tersebut turut dibahas kebutuhan pembiayaan untuk mempertahankan cakupan UHC di Kota Kendari. Untuk membiayai peserta yang menjadi tanggungan pemerintah daerah, kebutuhan anggaran disebut mencapai sekitar Rp20 miliar setiap tahun.
Meski kondisi fiskal daerah turut dipengaruhi penyesuaian anggaran dan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), Pemkot Kendari dan BPJS Kesehatan sepakat menjaga koordinasi. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memastikan program JKN tetap berjalan dan masyarakat Kota Kendari memperoleh layanan kesehatan yang semakin mudah, berkualitas dan berkelanjutan.
Laporan: Andi Mahfud

19 hours ago
11

















































