22 hours ago
10
Oleh: M. Djufri Rachim (Dosen pada Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UHO)
Sebuah film dokumenter kadang tidak berhenti sebagai tontonan. Ia berubah menjadi percakapan. Bahkan menjadi pertarungan makna.
Itulah yang tampak dalam kontroversi film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita. Film ini tidak hanya dibicarakan karena isi ceritanya tentang Papua, masyarakat adat, dan proyek pembangunan, tetapi juga karena respons sosial yang mengikutinya. Ada yang memuji keberanian kritiknya. Ada yang menilai narasinya terlalu politis. Ada pula pemutaran nonton bersama (nobar) yang dipersoalkan di sejumlah daerah.
Fenomena ini menarik dilihat bukan hanya dari sisi politik atau hukum, tetapi juga dari sudut pandang komunikasi.
Di era digital, film dokumenter bukan lagi sekadar karya audio visual. Ia telah menjadi medium pembentukan opini publik. Ketika diputar di ruang komunitas, diperdebatkan di media sosial, lalu dipertemukan dengan respons aparat atau negara, maka yang terjadi sesungguhnya adalah proses komunikasi sosial yang kompleks.
Film tersebut menghadirkan satu bingkai besar: pembangunan di Papua dibaca sebagai bentuk kolonialisme modern. Kata “kolonialisme” sendiri sangat kuat secara simbolik. Ia bukan istilah netral. Ia membawa sejarah panjang tentang penguasaan ruang, eksploitasi sumber daya, dan ketimpangan relasi kuasa.
Dalam teori framing yang diperkenalkan Robert Entman (1993), media tidak sekadar menyampaikan fakta, tetapi juga memilih aspek tertentu untuk ditonjolkan sehingga publik melihat realitas melalui sudut tertentu. Film dokumenter seperti Pesta Babi bekerja melalui mekanisme itu. Ia memilih sudut pandang masyarakat adat, lingkungan hidup, dan dampak pembangunan skala besar terhadap ruang hidup warga.
Di sisi lain, negara dan pihak pendukung proyek tentu memiliki framing berbeda. Pembangunan dilihat sebagai kebutuhan nasional, pemerataan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, dan strategi ketahanan pangan atau industri. Di titik inilah ruang publik dipenuhi oleh kompetisi narasi.
Masalahnya, dalam masyarakat digital hari ini, narasi tidak lagi bergerak lambat seperti era media konvensional. Ia menyebar cepat melalui media sosial, potongan video, unggahan komunitas, hingga forum nobar.
Nobar menjadi menarik karena secara komunikasi ia bukan hanya aktivitas menonton. Ia adalah pembentukan komunitas makna. Orang berkumpul, menyaksikan pesan yang sama, lalu mendiskusikannya bersama. Dalam teori public sphere Jurgen Habermas, ruang seperti itu merupakan arena warga membangun diskursus publik di luar kendali penuh negara maupun pasar.
Karena itu, ketika ada nobar yang dipersoalkan atau dibubarkan, respons publik biasanya justru membesar. Dalam komunikasi digital dikenal istilah Streisand Effect, yakni situasi ketika upaya membatasi informasi malah membuat informasi tersebut semakin viral dan mendapat perhatian luas.
Di era media sosial, pelarangan sering kali tidak efektif. Informasi bergerak lebih cepat daripada kontrol. Bahkan kontroversi justru menjadi bahan bakar distribusi pesan.
Namun, ini juga bukan berarti semua isi dokumenter harus diterima mentah-mentah. Film dokumenter tetap memiliki perspektif. Ia dapat bersifat advokatif. Ia bisa menonjolkan sisi tertentu dan mengurangi sisi lain. Karena itu publik tetap membutuhkan pembanding: data akademik, laporan lingkungan, dokumen kebijakan, maupun suara masyarakat yang mungkin memiliki pandangan berbeda.
Dalam konteks itu, masyarakat perlu membangun literasi media yang sehat. Tidak semua kritik terhadap negara adalah ancaman. Tetapi tidak semua narasi visual juga otomatis menjadi kebenaran tunggal.
Henry Jenkins (2006) dalam konsep participatory culture menjelaskan bahwa masyarakat digital hari ini bukan lagi sekadar penonton pasif. Mereka ikut memproduksi, menyebarkan, dan menafsirkan pesan. Karena itu, sebuah film dapat berkembang menjadi gerakan opini publik yang jauh melampaui ruang bioskop.
Di Indonesia, situasi ini semakin nyata karena media sosial telah menjadi arena utama pertarungan persepsi. Isu lingkungan, konflik agraria, tambang, hingga proyek strategis nasional tidak lagi dibahas hanya oleh akademisi atau media arus utama. Warga biasa pun ikut menjadi produsen narasi.
Di satu sisi, ini sehat bagi demokrasi karena memperluas partisipasi publik. Namun di sisi lain, polarisasi mudah muncul ketika setiap kelompok hanya memperkuat narasi yang sesuai dengan keyakinannya sendiri.
Papua sendiri selama ini memang menjadi wilayah yang sensitif dalam komunikasi nasional. Informasi tentang Papua sering bergerak di antara dua kutub ekstrem: romantisasi pembangunan atau romantisasi penderitaan. Padahal realitas sosial selalu lebih kompleks daripada dua kutub itu.
Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar pembelaan atau pelarangan, melainkan ruang dialog yang lebih dewasa.
Film seperti Pesta Babi semestinya dijadikan pintu masuk diskusi publik: tentang pembangunan, lingkungan, masyarakat adat, dan masa depan Papua. Jika ada keberatan terhadap isi film, maka jawaban terbaik adalah diskusi terbuka, data pembanding, penelitian ilmiah, atau karya tandingan yang sama kuatnya.
Demokrasi modern sesungguhnya tidak diuji ketika semua orang setuju. Demokrasi justru diuji ketika masyarakat menghadapi perbedaan pandangan yang tajam, lalu memilih berdialog dibanding membungkam.
Pada akhirnya, kontroversi Pesta Babi menunjukkan satu hal penting: di era digital, film bukan lagi sekadar tontonan. Ia telah menjadi arena komunikasi politik, budaya, dan identitas. Dan dalam arena itu, yang diperebutkan bukan hanya perhatian publik, tetapi juga makna tentang siapa yang berhak mendefinisikan kenyataan. ([email protected])
Referensi
- Entman, Robert M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. Journal of Communication.
- Habermas, Jurgen. (1989). The Structural Transformation of the Public Sphere. MIT Press.
- Jenkins, Henry. (2006). Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York University Press.
- Castells, Manuel. (2010). The Rise of the Network Society. Wiley-Blackwell.
- Couldry, Nick & Hepp, Andreas. (2017). The Mediated Construction of Reality. Polity Press.
