18 hours ago
6
Oleh: Hakim Nur Mampa (Dokter Kesehatan Kerja)
“Ukuran keberhasilan daerah penghasil tambang kini bukan lagi seberapa banyak mineral yang digali, melainkan seberapa mampu kekayaan alam itu ditransformasikan menjadi Human Capital.”
SULTRAKINI.COM: Tidak banyak daerah di Indonesia yang dikaruniai kekayaan sumber daya alam melimpah seperti Kabupaten Kolaka. Di balik hamparan perbukitan yang menyimpan cadangan nikel, sektor pertambangan telah menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2025 menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian menyumbang 53,97 persen terhadap struktur perekonomian Kolaka. Angka ini menunjukkan betapa besar peran aktivitas pertambangan dalam menggerakkan roda kehidupan masyarakat setempat.
Di satu sisi, kondisi ini tentu merupakan anugerah. Kehadiran perusahaan-perusahaan besar telah membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian lokal, dan berkontribusi pada pendapatan negara dan daerah. Namun, di sisi lain, kekayaan alam ini juga memunculkan satu pertanyaan yang jauh lebih mendasar daripada sekadar pertumbuhan ekonomi.
Sudahkah kekayaan alam itu benar-benar berubah menjadi kemajuan bagi manusianya sendiri?
Pertanyaan ini menjadi relevan jika kita melihat sejumlah indikator pembangunan manusia. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang pendidikan dasar di Kolaka sudah cukup baik, yakni 99,89 persen untuk tingkat SD dan 96,82 persen untuk SMP. Capaian ini patut diapresiasi karena menunjukkan akses pendidikan dasar yang semakin baik. Namun, ketika memasuki jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), APM ini turun menjadi hanya 62,99 persen. Di sisi lain, rata-rata lama sekolah (RLS) masyarakat Kolaka masih berada pada 9,55 tahun atau hanya sampai kelas X, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 mencapai 76,92.
Data ini tidak berarti upaya pembangunan pendidikan di Kolaka gagal. Sebaliknya, ini adalah bukti bahwa sudah ada kemajuan yang patut disyukuri. Namun, data ini juga memberi pesan bahwa masih ada ruang yang besar untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar seimbang dengan potensi ekonomi yang dimiliki daerah. Di sinilah letak paradoks yang terjadi di Kolaka. Kekayaan alam yang melimpah belum secara otomatis menghasilkan peningkatan kualitas manusia yang setara atau Human Capital.
Dalam konteks pembangunan, Human Capital bukan sekadar jumlah penduduk yang bersekolah. Ia mencakup kualitas manusia secara utuh, mulai dari tingkat pendidikan, kondisi kesehatan, keterampilan, produktivitas, kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, hingga pembentukan karakter yang memungkinkan seseorang mampu berkontribusi bagi kemajuan lingkungannya.
Artinya, keberhasilan daerah tambang tidak lagi cukup diukur hanya dari besarnya nilai investasi atau tingginya pertumbuhan ekonomi semata. Keberhasilan sesungguhnya terlihat dari seberapa jauh kekayaan alam tersebut mampu melahirkan generasi yang lebih sehat, lebih terdidik, lebih inovatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Pengalaman banyak negara membuktikan bahwa kekayaan sumber daya alam tidak selalu berbanding lurus dengan kemajuan kualitas hidup warganya. Dalam ilmu ekonomi dikenal istilah resource curse atau paradoks sumber daya alam, yaitu suatu kondisi di mana daerah yang kaya sumber daya justru mengalami kesulitan membangun kualitas manusianya. Penyebabnya bukan pada sumber daya alam itu sendiri, melainkan pada kegagalan mengelola kekayaan tersebut menjadi investasi jangka panjang bagi masyarakatnya.
Kolaka tentu tidak boleh terjebak dalam paradoks tersebut. Justru karena memiliki kekayaan alam yang melimpah, Kolaka memiliki peluang yang jauh lebih besar dibandingkan banyak daerah lain untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusianya.
Pertanyaannya kemudian, bagaimana cara mewujudkannya?
Menurut pandangan saya, jawabannya tidak cukup hanya dengan meningkatkan anggaran belanja pemerintah di sektor pendidikan. Tidak pula cukup hanya mengandalkan program-program sosial perusahaan yang berjalan secara parsial. Yang dibutuhkan adalah menyatukan seluruh sumber daya pembangunan dalam satu arah yang sama.
Pada artikel sebelumnya, saya mengemukakan bahwa pendekatan Environmental, Social, and Governance (ESG) dapat menjadi solusi strategis untuk memperkuat pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal. Gagasan tersebut berangkat dari keyakinan bahwa pembangunan tidak lagi dapat sepenuhnya bergantung pada APBD, melainkan memerlukan kemitraan yang terencana antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat.
Kini, pertanyaan berikutnya bukan lagi apakah kemitraan itu diperlukan, tetapi untuk apa kemitraan itu diarahkan? Jawabannya adalah demi peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang dijalankan oleh perusahaan pertambangan semestinya tidak hanya dipandang sebagai kewajiban regulasi semata atau sekadar kegiatan sosial perusahaan. Di era ESG, PPM harus berkembang menjadi investasi sosial strategis yang secara sadar diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat layanan kesehatan, mengembangkan kompetensi tenaga kerja lokal, serta mendorong lahirnya generasi muda Kolaka yang mampu bersaing pada era industri modern.
Perubahan cara pandang ini sangat penting. Selama ini, keberhasilan program sering diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan atau besarnya anggaran yang disalurkan. Padahal, ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah perubahan yang dihasilkan. Apakah semakin banyak anak Kolaka dapat menyelesaikan pendidikan menengah? Apakah lulusan sekolah lebih siap memasuki dunia kerja? Apakah kualitas kesehatan masyarakat meningkat? Apakah tenaga kerja lokal semakin kompetitif?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membawa kita pada satu kesimpulan bahwa pembangunan sumber daya manusia atau Human Capital tidak dapat dikerjakan oleh pemerintah sendiri dan juga tidak dapat dibebankan hanya kepada perusahaan. Pemerintah memiliki dokumen perencanaan pembangunan melalui RPJMD dan RKPD. Perusahaan memiliki PPM dan agenda ESG. Perguruan tinggi memiliki kemampuan melakukan penelitian dan pengembangan. Dunia pendidikan memahami kebutuhan peserta didik. Masyarakat mengetahui persoalan di lapangan. Tantangan sesungguhnya adalah menyatukan semua kekuatan ini agar bergerak dalam satu irama pembangunan yang sama.
Karena itu, sudah saatnya Kolaka membangun model kolaborasi yang mampu menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan investasi sosial perusahaan. Ketika pemerintah dan dunia usaha memiliki tujuan yang sama, yaitu pembangunan Human Capital, maka setiap rupiah yang dikeluarkan akan memberikan dampak yang lebih besar, lebih terukur, dan lebih berkelanjutan.
Pada akhirnya, kekayaan sumber daya alam bukanlah tujuan akhir dari pembangunan. Ia hanyalah modal awal. Nilai sesungguhnya dari kekayaan tersebut ditentukan oleh kemampuan kita mengubahnya menjadi manusia yang cerdas, sehat, terampil, berkarakter, dan mampu menciptakan manfaat baru bagi daerahnya.
Suatu hari nanti, aktivitas penambangan akan berhenti dan cadangan mineral habis tergali. Namun, jika kekayaan alam hari ini berhasil ditransformasikan menjadi kualitas sumber daya manusia yang unggul, maka Kolaka tidak hanya meninggalkan jejak sebagai daerah penghasil mineral, tetapi juga sebagai daerah yang berhasil mewariskan generasi unggul dan tangguh untuk masa depan. Di situlah letak ukuran keberhasilan sesungguhnya bagi sebuah daerah pertambangan.***
