11 hours ago
9
Oleh: M Djufri Rachim (Jurnalis dan Dosen pada Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Halu Oleo)
SULTRAKINI.COM: Ada ironi menarik ketika membaca kembali The Death of Expertise karya Tom Nichols di tengah ramainya pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang pakar.
Buku yang pertama kali terbit pada 2017 itu berbicara tentang merosotnya penghargaan terhadap kepakaran. Nichols tidak sedang mengabarkan bahwa para ahli telah mati atau ilmu pengetahuan kehilangan orang-orang pintar. Ia mengingatkan sesuatu yang lebih serius. Masyarakat mulai kehilangan batas antara pengetahuan yang dibangun melalui pendidikan, penelitian, data, dan pengalaman dengan pendapat yang sekadar diyakini sebagai kebenaran.
Sembilan tahun setelah buku itu terbit, sebuah kalimat muncul dari panggung politik Indonesia.
Dalam pidato pada peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional di Jakarta, Jumat (18/9), Presiden Prabowo mengatakan, “Terserah pakar-pakar yang menganggap dirinya pakar. Saking pintarnya, saking pintarnya jadi goblok.”
Kalimat itu segera beredar ke mana-mana. Dipotong menjadi video pendek. Dikutip media. Dibicarakan di media sosial. Dikomentari akademisi. Sebagian mengecam. Sebagian mencoba memahami konteksnya.
Di sinilah kita perlu berhati-hati.
Prabowo tidak sedang mengatakan semua pakar “goblok”. Konteks pidatonya menunjukkan Presiden sedang mengkritik sebagian orang yang disebutnya sebagai pakar, tetapi dinilai menyampaikan fitnah. Bahkan, dalam bagian lain pidatonya, Presiden berbicara mengenai perlunya intellectual honesty, kejujuran intelektual.
Artinya, masalahnya bukan sekadar Presiden versus pakar.
Masalah yang lebih menarik justru terletak pada cara kekuasaan berbicara tentang pengetahuan di tengah masyarakat digital.
Komunikasi politik hari ini berbeda dengan komunikasi politik dua atau tiga dekade lalu.
Pidato seorang presiden tidak lagi selesai ketika mikrofon dimatikan. Ia justru memulai kehidupan baru ketika masuk ke TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, X, dan berbagai ruang percakapan digital.
Pidato yang panjang bisa mati. Satu kalimat bisa hidup berhari-hari.
Bahkan satu kata bisa mengalahkan seluruh konteks.
Itulah yang terjadi pada kata “goblok”.
Publik digital tidak selalu menerima pidato sebagai satu kesatuan argumentasi. Platform memecahnya menjadi potongan-potongan informasi. Pengguna kemudian memilih, mengomentari, membagikan, menyukai, menolak, atau menjadikannya meme.
Dalam ekosistem seperti itu, pesan politik tidak lagi sepenuhnya berada dalam kendali komunikator.
Yang paling keras sering kali mengalahkan yang paling substantif. Yang emosional lebih mudah bergerak daripada yang argumentatif. Yang pendek lebih mudah viral daripada penjelasan panjang.
Karena itu, kata-kata seorang pejabat publik memiliki konsekuensi yang berbeda di zaman algoritma.
Presiden boleh bermaksud mengkritik pakar tertentu. Akan tetapi, ketika kata “pakar” dipertemukan dengan kata “goblok”, publik dapat menangkap pesan yang lebih luas daripada maksud komunikator.
Di situlah komunikasi politik menuntut kehati-hatian.
Tom Nichols sebenarnya tidak meminta masyarakat tunduk begitu saja kepada pakar. Pakar bisa salah.
Dokter bisa keliru. Ekonom dapat membuat prediksi yang meleset. Profesor dapat memiliki bias. Peneliti bahkan dapat melakukan kesalahan metodologis. Nichols menyediakan pembahasan khusus mengenai kegagalan para ahli dan bagaimana kesalahan tersebut memengaruhi kepercayaan publik terhadap kepakaran.
Namun, kesalahan pakar tidak berarti kepakaran menjadi tidak penting.
Di sinilah garis pembatasnya.
Pengetahuan seorang ahli lahir melalui proses. Ada pendidikan, metode, penelitian, pengujian, kritik sejawat, pengalaman, dan mekanisme koreksi. Karena itulah pendapat seorang ahli dalam bidang kompetensinya tidak dapat begitu saja disamakan dengan pendapat siapa pun yang baru membaca beberapa unggahan di media sosial.
Internet membuat persoalan itu semakin rumit.
Nichols menunjukkan bagaimana kelimpahan informasi di internet dapat menciptakan ilusi pengetahuan. Orang memiliki akses terhadap informasi dalam jumlah luar biasa, tetapi akses tersebut tidak otomatis membuat seseorang memiliki kompetensi untuk menilai informasi. Media sosial bahkan dapat membuat seseorang semakin bertahan pada keyakinannya meskipun berhadapan dengan bukti yang berlawanan.
Kita sekarang hidup dalam situasi yang bahkan lebih kompleks dibandingkan ketika Nichols menulis bukunya pada 2017.
Ada kecerdasan buatan.
Dalam hitungan detik, siapa pun dapat meminta AI menjelaskan ekonomi, hukum, kesehatan, politik, bahkan teori komunikasi. Jawabannya bisa panjang, sistematis, dan terdengar sangat meyakinkan.
Namun, kemampuan memperoleh jawaban tetap tidak sama dengan kepakaran.
Karena itu, polemik ucapan Presiden semestinya tidak berhenti pada perdebatan apakah kata “goblok” pantas atau tidak pantas.
Ada persoalan yang lebih mendasar.
Bagaimana negara menempatkan ilmu pengetahuan dan kepakaran dalam proses kebijakan publik?
Pakar tentu tidak boleh kebal kritik. Gelar profesor bukan sertifikat bahwa seluruh perkataannya benar. Gelar doktor juga bukan jaminan seseorang bebas dari kepentingan, bias, atau kesalahan.
Namun, kritik terhadap pakar seharusnya dijawab dengan sesuatu yang juga memiliki bobot pengetahuan: data dilawan data, argumentasi dilawan argumentasi, penelitian diuji dengan penelitian.
Bukan identitas kepakarannya yang dipersoalkan, melainkan argumennya.
Reaksi terhadap pidato Presiden menunjukkan sensitivitas persoalan tersebut. Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, misalnya, menilai pernyataan itu dalam kerangka kecenderungan anti-sains dan relasi pemerintah dengan kaum intelektual. Itu merupakan penilaian KIKA yang tentu dapat diperdebatkan, tetapi menunjukkan bahwa pilihan kata seorang Presiden dapat menghasilkan tafsir politik yang jauh melampaui maksud awal pidato.
Di era digital, seorang pejabat publik karena itu bukan hanya berbicara kepada orang-orang yang duduk di depannya.
Ia berbicara kepada kamera.
Kamera berbicara kepada platform.
Platform membawa pesan kepada algoritma.
Dan algoritma mendistribusikannya kepada jutaan orang yang mungkin tidak pernah mendengar pidato secara utuh.
Itulah sebabnya komunikasi politik membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan berbicara. Ia membutuhkan kesadaran terhadap bagaimana sebuah pesan akan hidup setelah keluar dari mulut komunikator.
Tom Nichols mengingatkan bahwa kepakaran memang belum mati. Tetapi ia sedang menghadapi masalah.
Indonesia tentu tidak membutuhkan masyarakat yang menganggap pakar selalu benar.
Namun, kita juga tidak membutuhkan ruang publik yang menganggap kepakaran tidak lagi penting.
Sebab demokrasi yang sehat membutuhkan kritik terhadap kekuasaan. Pada saat yang sama, ia membutuhkan pengetahuan untuk memastikan kritik dan kebijakan tidak hanya dibangun dari siapa yang paling keras berbicara.
Di zaman ketika satu kata dapat mengalahkan seribu penjelasan, barangkali tantangan komunikasi politik bukan lagi sekadar apa yang ingin dikatakan.
Yang tidak kalah penting ialah kata apa yang akhirnya akan diingat publik. ([email protected])
