4 hours ago
3
SULTRAKINI.COM: KENDARI – Persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali menjadi sorotan di Kota Kendari. Massa aksi menyampaikan aspirasi tersebut kepada Wakil Wali Kota Kendari Sudirman di Kantor Balai Kota Kendari, Kamis (17/9/2026).
Sudirman menerima aspirasi massa didampingi Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan dan Asisten I Setda Kota Kendari Adriana Musarudin. Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah dan massa aksi terkait sejumlah persoalan yang dinilai berdampak terhadap masyarakat.
Salah satu yang disoroti adalah panjangnya antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) akibat persoalan BBM bersubsidi. Kondisi tersebut dinilai mengganggu aktivitas masyarakat dan berpotensi memicu kemacetan di sejumlah ruas jalan.
Massa aksi meminta pemerintah mengambil langkah konkret untuk menangani persoalan tersebut. Mereka juga menyoroti praktik pembelian BBM secara berulang serta penggunaan kendaraan atau tangki berkapasitas besar yang dinilai dapat memengaruhi ketersediaan BBM bagi masyarakat.
Tak hanya BBM, sejumlah persoalan lain turut disampaikan dalam pertemuan tersebut. Di antaranya berkaitan dengan kondisi infrastruktur, lingkungan, dan tata ruang Kota Kendari.
Massa juga mengusulkan sejumlah alternatif penanganan, termasuk pembatasan kendaraan berdasarkan nomor pelat seperti sistem ganjil-genap yang diterapkan di sejumlah daerah.
Mereka meminta aspirasi yang disampaikan tidak berhenti pada dialog, tetapi ditindaklanjuti melalui kebijakan dan langkah konkret sesuai kewenangan pemerintah daerah.
Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Kendari Sudirman mengatakan Pemkot Kendari telah melakukan sejumlah langkah untuk menangani persoalan BBM bersubsidi. Salah satunya melalui penertiban terhadap penjualan kembali BBM bersubsidi secara eceran dengan harga non-subsidi.
Menurut Sudirman, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga agar BBM bersubsidi dapat disalurkan dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Pemerintah juga akan meningkatkan pengawasan terhadap praktik pembelian BBM secara berulang.
“Pemerintah juga akan terus melakukan koordinasi dan pengawasan di lapangan, termasuk terhadap praktik pembelian BBM secara berulang dan penjualan kembali secara eceran,” ujar Sudirman.
Selain melakukan penertiban, Pemkot Kendari telah berkomunikasi dengan pihak Pertamina terkait usulan penambahan kuota BBM bersubsidi untuk Kota Kendari. Pemerintah berharap penambahan kuota tersebut dapat membantu mengurangi antrean di SPBU.
Sudirman menegaskan, Pemkot Kendari terbuka terhadap masukan dan rekomendasi yang disampaikan masyarakat maupun mahasiswa. Menurutnya, penyelesaian persoalan BBM membutuhkan koordinasi berbagai pihak serta dukungan masyarakat.
Pemerintah juga meminta waktu untuk menindaklanjuti langkah penertiban dan memastikan kebijakan yang diambil tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
Laporan: Andi Mahfud
