9 hours ago
10
Oleh: La Ode M. Aslan (Guru Besar Universitas Halu Oleo dan Pemerhati Etika Publik)
SULTRAKINI.COM: Dalam kehidupan publik, seorang pemimpin tidak hanya dinilai dari kebijakan yang dibuat dan hasil yang dicapai, tetapi juga dari cara ia berbicara kepada masyarakat. Kata-kata seorang pemimpin memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan kata-kata warga biasa. Pernyataan yang disampaikan seorang pejabat dapat dikutip media, disebarluaskan melalui media sosial, memengaruhi sikap aparatur, membentuk persepsi masyarakat, bahkan memengaruhi hubungan antara pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat. Karena itu, berbicara di muka umum bagi seorang pemimpin bukan sekadar persoalan kebebasan berekspresi. Ia juga merupakan persoalan etika, kepatutan, tanggung jawab, keteladanan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Seorang pemimpin memang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, menjelaskan kebijakan, membantah kritik, bahkan mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap pandangan pihak lain. Namun, hak tersebut berjalan bersama tanggung jawab. Tidak semua hal yang boleh dikatakan secara hukum otomatis patut dikatakan oleh seorang pemimpin di ruang publik. Ada perbedaan penting antara kebebasan berbicara dan kepatutan berbicara. Kebebasan berkaitan dengan hak seseorang untuk menyampaikan pendapat, sedangkan kepatutan berkaitan dengan bagaimana hak tersebut digunakan secara bertanggung jawab.
Pemimpin sebagai Teladan Komunikasi Publik
Seorang pemimpin pada dasarnya bukan hanya pengambil keputusan, tetapi juga teladan bagi masyarakat dan bawahannya. Cara pemimpin berbicara akan menjadi salah satu referensi perilaku bagi orang-orang yang berada di sekitarnya. Apabila pemimpin membiasakan diri menggunakan bahasa yang santun, argumentatif, dan menghormati perbedaan pendapat, budaya komunikasi seperti itu dapat berkembang dalam organisasi dan masyarakat. Sebaliknya, apabila pemimpin terbiasa menggunakan kata-kata kasar, merendahkan pengkritik, mempermalukan lawan debat, atau menyerang pribadi seseorang, perilaku tersebut berpotensi dianggap sebagai sesuatu yang wajar.
Di sinilah letak pentingnya keteladanan. Seorang pemimpin tidak cukup mengatakan kepada masyarakat agar menjaga etika. Ia sendiri harus menunjukkan etika tersebut melalui perilaku sehari-hari, termasuk ketika menghadapi kritik, pertanyaan sulit, atau pendapat yang bertentangan dengan kebijakannya. Pemimpin yang mampu mengendalikan bahasa ketika sedang menghadapi tekanan justru menunjukkan kualitas kepemimpinan yang penting: kemampuan membedakan antara ketegasan dan kekasaran.
Kritik Bukan Serangan terhadap Pribadi
Dalam kehidupan demokratis, kritik merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan publik. Pemerintah dapat dikritik oleh akademisi, pakar, media, organisasi masyarakat, mahasiswa, pelaku usaha, maupun warga negara. Kritik tersebut tentu tidak selalu benar. Pemimpin memiliki hak untuk membantahnya. Bahkan, pemimpin berkewajiban menjelaskan kepada publik apabila suatu kritik didasarkan pada data atau informasi yang keliru. Namun, terdapat perbedaan antara membantah argumentasi dan menyerang pribadi orang yang menyampaikan argumentasi. Kritik terhadap data dapat dijawab dengan data. Kritik terhadap kebijakan dapat dijawab dengan penjelasan mengenai tujuan dan dasar kebijakan. Kritik terhadap argumentasi dapat dijawab dengan argumentasi yang lebih kuat.
Spektrum Etika Kritik dalam Komunikasi Publik
Komunikasi publik dapat ditempatkan dalam suatu spektrum berdasarkan sejauh mana kritik tetap berfokus pada substansi atau mulai bergeser kepada pribadi seseorang. Pada tingkat pertama terdapat kritik terhadap data, yaitu kritik mengenai keakuratan, sumber, validitas, metode, atau interpretasi data. Kritik semacam ini penting dalam budaya akademik dan pemerintahan berbasis bukti.
Berikutnya adalah kritik terhadap kebijakan, yaitu penilaian terhadap program, keputusan, atau tindakan publik. Kritik dapat menyangkut efektivitas, efisiensi, keadilan, serta dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kritik terhadap kebijakan merupakan bagian yang wajar dalam kehidupan demokratis karena kebijakan publik memang terbuka untuk dievaluasi.
Selanjutnya terdapat kritik terhadap argumentasi, yang berfokus pada logika, alasan, asumsi, dan kesimpulan suatu pendapat. Kritik semacam ini tetap berada dalam wilayah perdebatan intelektual yang sehat apabila didasarkan pada bukti dan disampaikan secara proporsional.
Pada tingkat yang lebih sensitif terdapat kritik terhadap kompetensi, yaitu kritik mengenai kemampuan, keahlian, pengalaman, atau kapasitas seseorang dalam menjalankan tugas tertentu. Kritik terhadap kompetensi dapat relevan apabila berkaitan langsung dengan tanggung jawab profesional atau jabatan publik. Namun, penyampaiannya memerlukan kehati-hatian agar tidak berubah menjadi serangan terhadap pribadi.
Persoalan etika semakin serius ketika komunikasi berubah menjadi serangan personal. Fokus pembicaraan tidak lagi pada data, kebijakan, atau argumentasi, tetapi pada karakter, latar belakang, atau kelemahan pribadi seseorang yang tidak relevan dengan substansi persoalan.
Pada tingkat paling rendah terdapat penghinaan, yaitu penggunaan kata-kata yang merendahkan martabat atau mempermalukan orang lain. Penghinaan tidak memperkuat data, tidak memperbaiki argumentasi, dan tidak meningkatkan kualitas kebijakan. Sebaliknya, penghinaan dapat memperkeruh suasana dan memperbesar konflik.
Dengan demikian, semakin komunikasi berfokus pada fakta, data, kebijakan, bukti, dan argumentasi, semakin besar peluang terciptanya perdebatan publik yang sehat. Sebaliknya, semakin bergeser menuju serangan pribadi dan penghinaan, semakin rendah kepatutan etikanya. Prinsip pentingnya adalah semakin serius kritik yang disampaikan, semakin kuat pula dasar faktual dan argumentasi yang harus menyertainya. Kritik yang tajam tetap dapat etis apabila berbasis fakta, relevan, proporsional, dan menghormati martabat manusia.
Bagi seorang pemimpin, prinsip ini menjadi semakin penting. Kritik terhadap data sebaiknya dijawab dengan data, kritik terhadap kebijakan dengan penjelasan kebijakan, dan kritik terhadap argumentasi dengan argumentasi yang lebih kuat. Kesalahan dalam kritik dapat dikoreksi secara terbuka tanpa merendahkan orang yang menyampaikannya.
Semakin Tinggi Jabatan, Semakin Besar Tanggung Jawab Etik
Dalam kehidupan masyarakat, seseorang yang tidak memiliki jabatan publik mungkin dapat berbicara secara spontan tanpa menimbulkan dampak yang terlalu luas. Namun, situasinya berbeda bagi seorang presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, anggota parlemen, pimpinan lembaga negara, atau pejabat publik lainnya.
Pernyataan mereka memiliki konsekuensi institusional. Ketika seorang pejabat berbicara, masyarakat sering kali tidak hanya mendengar sebagai individu, tetapi juga sebagai representasi dari institusi yang dipimpinnya. Karena itu, ucapan tersebut dapat memiliki dampak terhadap kepercayaan publik dan kredibilitas lembaga.
Prinsip sederhananya adalah: semakin besar kekuasaan yang dimiliki seseorang, semakin besar pula tanggung jawab etik atas penggunaan kata-katanya. Hal ini bukan berarti seorang pemimpin harus kehilangan spontanitas atau tidak boleh berbicara tegas. Pemimpin justru perlu mampu berbicara secara tegas tanpa merendahkan orang lain.
Ketegasan dapat disampaikan dengan kalimat, “Saya tidak sependapat dengan argumentasi tersebut dan pemerintah memiliki bukti yang berbeda.” Tidak diperlukan kata-kata kasar untuk menunjukkan ketegasan.
Ketika Dikritik oleh Pakar
Salah satu ujian terbesar etika komunikasi seorang pemimpin adalah ketika ia dikritik oleh pakar atau akademisi. Pakar tentu dapat keliru. Gelar akademik tidak membuat seseorang selalu benar. Data dapat salah, metode dapat diperdebatkan, interpretasi dapat berbeda, dan kesimpulan ilmiah dapat diperbaiki oleh penelitian berikutnya. Namun, apabila seorang pakar melakukan kesalahan, respons yang ideal adalah mengoreksi kesalahan tersebut secara ilmiah, bukan merendahkan orangnya.
Pemimpin dapat mengatakan, “Kami menghargai pandangan tersebut, tetapi berdasarkan data yang kami miliki, kesimpulannya berbeda.” Atau: “Pendapat tersebut perlu diuji kembali karena terdapat data lain yang menunjukkan hasil berbeda.” Dengan demikian, masyarakat dapat melihat bahwa perbedaan pendapat diselesaikan melalui argumentasi, bukan melalui penghinaan. Ini penting karena ruang publik seharusnya menjadi tempat bertemunya kekuasaan, pengetahuan, dan kritik masyarakat.
Bahasa Kasar dan Risiko Normalisasi
Bahasa kasar yang keluar dari mulut seorang pemimpin tidak berhenti pada orang yang menjadi sasaran ucapan tersebut. Pernyataan itu dapat direproduksi oleh media, dipotong menjadi video pendek, menjadi bahan perdebatan di media sosial, dan kemudian ditiru oleh pendukung maupun bawahannya. Dalam konteks tersebut, ucapan pemimpin dapat menciptakan apa yang disebut sebagai normalisasi perilaku komunikasi yang buruk.
Jika pemimpin terbiasa menghina orang yang berbeda pendapat, pendukungnya dapat merasa bahwa menghina lawan merupakan bagian yang sah dari pembelaan politik. Jika pemimpin terbiasa memberi label negatif kepada pengkritik, masyarakat dapat terdorong untuk membangun komunikasi yang semakin terpolarisasi. Oleh sebab itu, pemimpin memiliki tanggung jawab untuk tidak memperburuk kualitas percakapan publik.
Kekuasaan sebagai Senjata Retoris
Persoalan etika menjadi semakin serius apabila bahasa yang digunakan pemimpin mengandung ancaman, intimidasi, atau penyalahgunaan posisi. Pemimpin boleh mengatakan:
“Kritik tersebut akan kami jawab berdasarkan data.”
Namun, berbeda dengan mengatakan:
“Siapa pun yang mengkritik pemerintah akan kami tindak.”
Perbedaan ini menunjukkan bahwa kekuasaan dapat digunakan dengan dua cara: sebagai instrumen pelayanan publik atau sebagai alat untuk menekan perbedaan pendapat.
Pemimpin yang demokratis seharusnya memiliki ruang toleransi yang cukup terhadap kritik, selama kritik tersebut disampaikan dalam koridor yang dapat dipertanggungjawabkan. Kritik tidak selalu harus menyenangkan. Justru salah satu fungsi kritik adalah menunjukkan kelemahan yang mungkin tidak terlihat oleh penguasa.
Etika Berbicara di Publik
Sebelum berbicara di muka umum, seorang pemimpin dapat menggunakan empat pertanyaan sederhana.
Pertama, apakah pernyataan itu benar?
Informasi harus memiliki dasar yang memadai. Pemimpin perlu berhati-hati menyampaikan tuduhan atau informasi yang belum diverifikasi.
Kedua, apakah pernyataan itu perlu?
Tidak semua informasi yang diketahui harus disampaikan kepada publik. Seorang pemimpin perlu mempertimbangkan manfaat dan konsekuensi komunikasinya.
Ketiga, apakah cara penyampaiannya patut?
Informasi yang benar sekalipun dapat disampaikan dengan cara yang tidak etis. Kritik terhadap seseorang tidak harus dilakukan dengan mempermalukan orang tersebut.
Keempat, apakah pernyataan tersebut dapat dipertanggungjawabkan?
Pemimpin harus siap mempertanggungjawabkan ucapannya, bukan hanya ketika mendapat pujian, tetapi juga ketika ucapannya menimbulkan kontroversi. Dari sini dapat dirumuskan prinsip: benar isinya, perlu pesannya, patut caranya, dan bertanggung jawab akibatnya.
Pemimpin Tidak Harus Selalu Lembut
Etika berbicara tidak berarti bahwa pemimpin harus selalu berbicara lembut atau menghindari konflik. Dalam kondisi tertentu, pemimpin harus tegas. Beliau harus dapat mengatakan bahwa suatu tindakan salah, suatu kebijakan perlu diperbaiki, atau suatu informasi tidak benar. Namun, tegas tidak identik dengan kasar.
Seorang pemimpin dapat keras terhadap masalah tanpa kasar terhadap manusia. Beliau dapat menolak suatu gagasan tanpa menghina orang yang mengemukakannya. Beliau dapat membantah data tanpa merendahkan penelitinya. Beliau dapat mengkritik kebijakan tanpa menyerang karakter pembuat kebijakan. Inilah salah satu bentuk kedewasaan komunikasi seorang pemimpin.
Penutup: Pemimpin Tidak Diukur dari Kerasnya Suara
Ruang publik membutuhkan pemimpin yang berani berbicara, tetapi juga tahu kapan harus menahan diri. Pemimpin harus mampu menggunakan kebebasan berbicaranya secara bertanggung jawab karena setiap kata yang keluar dari mulutnya dapat memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Karena itu, etika berbicara di muka umum dapat diringkas dalam satu prinsip: “Kritiklah gagasannya, bantahlah datanya, koreksilah argumentasinya, tetapi jangan merendahkan martabat orangnya.”
Seorang pemimpin boleh berbeda pendapat. Beliau boleh tegas. Beliau boleh membantah. Beliau bahkan boleh mengatakan bahwa suatu kritik keliru. Tetapi kepemimpinan yang beradab menuntut satu hal yang tidak boleh dilupakan: kekuasaan tidak hanya harus digunakan dengan benar, tetapi juga harus dikomunikasikan dengan patut. Sebab, pada akhirnya, kata-kata seorang pemimpin bukan sekadar suara seorang individu; kata-kata itu dapat menjadi cermin budaya kekuasaan dan contoh komunikasi bagi masyarakat yang dipimpinnya.
