20 hours ago
7
SULTRAKINI.COM: KENDARI,— Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri mendorong penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan program direktif Presiden di daerah melalui sinergi bersama Komisi II DPR RI.
Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden yang digelar di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (13/5/2026), dengan melibatkan 12 pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, unsur Komisi II DPR RI, akademisi, serta perangkat daerah terkait.
Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, mengatakan monitoring terintegrasi menjadi instrumen penting untuk memastikan program prioritas nasional berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Monitoring dan evaluasi yang terintegrasi menjadi instrumen penting untuk memastikan kebijakan strategis nasional dapat berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” kata Yusharto.
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut bertujuan memperkuat efektivitas implementasi kebijakan prioritas nasional melalui peningkatan koordinasi, pengawasan, serta perumusan rekomendasi kebijakan yang adaptif dan berbasis data.
Sebanyak 212 peserta hadir dalam forum tersebut. Mereka berasal dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan.
Dalam forum itu, para peserta membahas pelaksanaan sejumlah program direktif Presiden, di antaranya percepatan pertumbuhan ekonomi, penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi daerah, percepatan penurunan stunting, swasembada pangan, sekolah rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan tiga juta rumah, sekolah garuda, serta koperasi merah putih.
Menurut Yusharto, implementasi kebijakan di daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari koordinasi antarinstansi, dukungan sumber daya, kualitas data, hingga efektivitas komunikasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Karena itu, ia menekankan pentingnya forum evaluasi sebagai ruang konsolidasi untuk menyusun langkah-langkah perbaikan secara berkelanjutan.
“Melalui forum ini, kami berharap tercipta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program prioritas nasional,” ujar Yusharto.
BSKDN menilai, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar berbagai program strategis pemerintah tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah.
Sementara Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, menegaskan bahwa pelaksanaan program prioritas pemerintah pusat di daerah merupakan bagian dari komitmen menjaga kesatuan antara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan semangat otonomi daerah.
Menurut Hugua, seluruh pemerintah daerah wajib menjalankan 10 program direktif Presiden tanpa pengecualian.
“Jadi intinya begini, NKRI dengan otonomi daerah itu satu. Oleh karenanya, 10 program direktif Presiden wajib dilaksanakan tanpa ada cerita. Tidak ada kritik untuk ASD dan aparat pemerintahnya, laksanakan karena itu perintah,” tegas Hugua.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus mengimplementasikan berbagai program prioritas nasional di daerah. Sejumlah program yang kini berjalan di antaranya Sekolah Garuda, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, hingga Kampung Nelayan Merah Putih.
“Perjalanan besar yang tadi diceritakan itu mulai dari pendidikan Garuda, Sekolah Garuda, MBG jalan, Koperasi Merah Putih normal, Kampung Nelayan Merah Putih, semuanya ada tadi,” ujarnya.
Terkait evaluasi dan masukan dari daerah ke pemerintah pusat, Hugua menilai proses pelaksanaan program masih terus berjalan dan tentu memiliki dinamika di lapangan. Meski demikian, ia optimistis seluruh program tersebut akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam jangka panjang.
“Bagi kami, ini kan sementara berjalan. Pasti ada plus minusnya, tetapi kami percaya selama lima tahun, kalau ada kekurangan akan disempurnakan dan pasti baik-baik saja. Keyakinan saya, karena program ini pro rakyat,” katanya.
Laporan: Riswan
