8 hours ago
5
La Ode M. Aslan (Guru Besar UHO)
SULTRAKINI.COM: Hari ini Indonesia genap 81 tahun. Tentu, perjalanan bangsa ini sudah cukup panjang. Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia memperingati hari lahir kemerdekaannya dengan penuh kebanggaan. Bendera Merah Putih berkibar di seluruh penjuru negeri, lagu-lagu perjuangan dikumandangkan, dan berbagai perlombaan digelar untuk mengenang pengorbanan para pahlawan. Namun, di balik semarak perayaan tersebut, muncul sebuah pertanyaan yang layak direnungkan secara jujur: apakah bangsa ini telah menikmati kemerdekaan yang hakiki?
Kemerdekaan sejati tidak hanya berarti bebas dari penjajahan fisik oleh bangsa asing. Kemerdekaan juga berarti terbebas dari korupsi, penegakan hukum yang tebang pilih, eksploitasi sumber daya alam yang merusak lingkungan, kemiskinan struktural, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta ketidakadilan sosial yang menghambat rakyat mencapai kehidupan yang layak. Bila berbagai persoalan tersebut masih menjadi wajah keseharian Indonesia, maka kemerdekaan kita sesungguhnya masih menyisakan pekerjaan rumah yang sangat besar.
Delapan puluh satu tahun setelah proklamasi, Indonesia memang telah mencatat banyak kemajuan. Pembangunan infrastruktur berlangsung masif, ekonomi tumbuh relatif stabil, dan posisi Indonesia di dunia semakin diperhitungkan. Namun, di saat yang sama, berbagai paradoks terus menghantui perjalanan bangsa. Negeri yang kaya sumber daya alam justru masih menghadapi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial yang lebar. Negeri yang menjunjung tinggi hukum justru kerap menyaksikan hukum dapat diperjualbelikan. Negeri yang menjadikan pendidikan sebagai jalan mencerdaskan kehidupan bangsa justru belum mampu memberikan kesejahteraan yang layak bagi guru dan dosennya.
Semua ini menunjukkan bahwa kemerdekaan politik belum sepenuhnya berubah menjadi kemerdekaan sosial, ekonomi, dan moral.
Korupsi: Penjajah Baru Bangsa Indonesia
Tidak berlebihan jika korupsi disebut sebagai penjajah modern. Jika dahulu penjajah asing merampas kekayaan Indonesia untuk kepentingan negaranya, kini sebagian kekayaan bangsa justru dirampas oleh anak bangsa sendiri melalui praktik korupsi.
Korupsi bukan hanya menyebabkan kerugian keuangan negara hingga ratusan triliun rupiah. Dampaknya jauh lebih luas. Dana pendidikan berkurang, pembangunan infrastruktur menjadi tidak berkualitas, pelayanan kesehatan memburuk, dan program pengentasan kemiskinan kehilangan efektivitas.
Korupsi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Ketika rakyat melihat pejabat yang korup dapat hidup mewah, sementara masyarakat kecil harus berjuang memenuhi kebutuhan pokok, rasa keadilan pun terkikis. Dalam jangka panjang, kondisi ini sangat berbahaya karena melahirkan sikap apatis terhadap negara dan demokrasi.
Lebih memprihatinkan lagi, korupsi mulai dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Padahal, ketika korupsi telah menjadi budaya, bangsa sedang kehilangan kompas moralnya.
Pelanggaran Hukum dan Ketidakadilan
Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Namun, dalam praktiknya, hukum sering kali dipersepsikan berbeda antara rakyat kecil dan mereka yang memiliki kekuasaan atau kekayaan. Masyarakat masih sering menyaksikan kasus-kasus besar yang berjalan lambat, sementara pelanggaran kecil oleh masyarakat miskin diproses dengan cepat. Ketimpangan penegakan hukum semacam ini menimbulkan persepsi bahwa hukum dapat dinegosiasikan.
Padahal, hukum merupakan fondasi utama negara modern. Tanpa kepastian hukum, investasi akan terganggu, masyarakat kehilangan rasa aman, dan pembangunan menjadi tidak berkelanjutan.
Kemerdekaan sejati hanya dapat terwujud apabila setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang jabatan, status sosial, maupun kekayaan.
Eksploitasi Sumber Daya Alam dan Krisis Lingkungan
Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam terbesar di dunia. Hutan tropis, laut, mineral, nikel, emas, batu bara, minyak, gas, hingga keanekaragaman hayati merupakan modal pembangunan yang luar biasa. Namun, ironi muncul ketika kekayaan tersebut justru menjadi sumber kerusakan lingkungan yang semakin mengkhawatirkan.
Pembukaan hutan secara masif, pertambangan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, pencemaran sungai dan laut, degradasi wilayah pesisir, serta hilangnya habitat berbagai spesies menjadi fenomena yang semakin sering terjadi.
Di banyak daerah, masyarakat harus kehilangan sumber mata pencaharian karena kualitas lingkungan menurun. Nelayan mengalami penurunan hasil tangkapan akibat pencemaran laut. Petani kehilangan produktivitas lahan karena kerusakan ekosistem. Pembudidaya rumput laut menghadapi ancaman penurunan kualitas perairan akibat aktivitas industri yang tidak terkendali.
Paradoks ini sangat menyedihkan. Kekayaan alam yang seharusnya menjadi berkah justru berubah menjadi bencana akibat tata kelola yang kurang bijaksana. Kemerdekaan tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan mengeksploitasi alam tanpa batas. Kemerdekaan harus berarti kemampuan mengelola sumber daya alam secara adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan generasi sekarang maupun generasi mendatang.
Menurunnya Kualitas Sumber Daya Manusia
Di era ekonomi berbasis pengetahuan, kekuatan suatu bangsa tidak lagi ditentukan semata-mata oleh kekayaan alam, melainkan oleh kualitas manusianya. Sayangnya, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius dalam pembangunan sumber daya manusia. Rendahnya kualitas literasi, lemahnya budaya riset, ketimpangan akses pendidikan bermutu, hingga rendahnya penguasaan teknologi menjadi pekerjaan besar yang harus segera diselesaikan.
Kemajuan kecerdasan buatan, robotika, dan digitalisasi menuntut tenaga kerja yang semakin kompetitif. Jika kualitas SDM tidak meningkat secara signifikan, Indonesia berpotensi menjadi pasar bagi teknologi asing tanpa mampu menjadi produsen inovasi. Padahal, bonus demografi yang sedang dinikmati Indonesia hanya akan menjadi berkah apabila diiringi peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan kerja.
Gelombang PHK dan Ketidakpastian Ekonomi
Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai sektor industri menghadapi tantangan yang semakin berat. Perubahan teknologi, perlambatan ekonomi global, efisiensi perusahaan, dan transformasi digital menyebabkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai daerah. Bagi pekerja, PHK bukan sekadar kehilangan pekerjaan. Mereka kehilangan sumber penghasilan, kepastian masa depan, bahkan harga diri sebagai kepala keluarga.
Banyak lulusan perguruan tinggi juga menghadapi kenyataan pahit bahwa lapangan kerja formal tidak mampu menyerap seluruh tenaga kerja terdidik.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menghasilkan kesempatan kerja yang berkualitas. Oleh karena itu, pembangunan harus lebih diarahkan pada penciptaan lapangan kerja produktif, penguatan UMKM, hilirisasi industri yang inklusif, pengembangan ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi berbasis inovasi.
Guru dan Dosen: Pahlawan yang Terlupakan
Tidak ada bangsa maju tanpa pendidikan yang berkualitas. Dan tidak ada pendidikan berkualitas tanpa guru dan dosen yang sejahtera. Ironisnya, kelompok yang menjadi ujung tombak pembangunan manusia justru masih menghadapi berbagai persoalan kesejahteraan.
Masih banyak guru yang menerima penghasilan jauh dari layak. Sebagian dosen juga menghadapi ketidakpastian mengenai tunjangan, penghargaan terhadap kinerja akademik, maupun kesempatan pengembangan profesional. Padahal, guru dan dosen memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam membentuk generasi masa depan Indonesia.
Sulit membayangkan Indonesia Emas 2045 dapat terwujud apabila para pendidiknya sendiri masih harus berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Investasi terbesar bangsa seharusnya bukan hanya pembangunan gedung atau jalan tol, tetapi juga investasi pada manusia yang mendidik generasi penerus bangsa.
Kemerdekaan Hakiki Adalah Keadilan Sosial
Tujuan kemerdekaan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 bukan hanya mengusir penjajah. Tujuan tersebut meliputi melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Artinya, ukuran keberhasilan kemerdekaan bukan hanya pertumbuhan ekonomi atau pembangunan fisik, melainkan sejauh mana rakyat memperoleh keadilan, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang baik.
Kemerdekaan hakiki adalah ketika anak-anak memperoleh pendidikan bermutu tanpa diskriminasi.
Kemerdekaan hakiki adalah ketika petani, nelayan, dan buruh memperoleh penghasilan yang layak.
Kemerdekaan hakiki adalah ketika hukum berdiri tegak tanpa pandang bulu.
Kemerdekaan hakiki adalah ketika kekayaan alam dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan hanya segelintir kelompok.
Kemerdekaan hakiki adalah ketika guru, dosen, tenaga kesehatan, peneliti, dan aparatur negara dihargai sesuai kontribusinya.
Membangun Indonesia yang Bermartabat
Indonesia masih memiliki harapan yang sangat besar. Negeri ini dikaruniai sumber daya alam melimpah, bonus demografi, posisi geopolitik strategis, dan masyarakat yang dikenal tangguh. Namun, semua potensi tersebut hanya akan menjadi kenyataan apabila bangsa ini mampu melakukan reformasi secara menyeluruh.
Pertama, pemberantasan korupsi harus menjadi gerakan nasional yang konsisten, bukan sekadar slogan politik.
Kedua, reformasi hukum harus memastikan tidak ada lagi perlakuan berbeda di hadapan hukum.
Ketiga, pengelolaan sumber daya alam harus mengutamakan keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat lokal.
Keempat, investasi besar-besaran pada pendidikan, riset, inovasi, dan pengembangan SDM harus menjadi prioritas utama.
Kelima, negara harus memberikan penghargaan yang lebih baik kepada guru, dosen, peneliti, tenaga kesehatan, dan seluruh profesi yang berkontribusi dalam pembangunan manusia.
Keenam, pembangunan ekonomi harus mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas sehingga pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat.
Penutup: Mengisi Kemerdekaan dengan Integritas
Perjuangan bangsa Indonesia belum selesai. Musuh yang dihadapi saat ini bukan lagi kolonialisme klasik, melainkan korupsi, ketidakadilan, kemiskinan, kerusakan lingkungan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan lunturnya integritas.
Kemerdekaan bukanlah hadiah yang selesai diperoleh pada tahun 1945. Kemerdekaan adalah proses panjang yang harus terus diperjuangkan setiap hari melalui kerja keras, kejujuran, disiplin, kepedulian sosial, serta keberanian menegakkan kebenaran.
Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, sudah saatnya kita tidak hanya bertanya, “Sudah berapa usia Indonesia merdeka?”, tetapi juga bertanya, “Sudahkah rakyat Indonesia benar-benar merasakan kemerdekaan itu?”
Jika korupsi masih merajalela, hukum masih mudah dipermainkan, lingkungan terus rusak, kualitas manusia belum menjadi prioritas, jutaan pekerja kehilangan pekerjaan, dan guru serta dosen masih hidup dalam ketidakpastian kesejahteraan, maka tugas besar bangsa ini belum selesai.
Merdeka hakiki bukan sekadar bebas dari penjajahan asing. Merdeka hakiki adalah ketika setiap warga negara dapat hidup bermartabat, memperoleh keadilan, menikmati lingkungan yang lestari, mengakses pendidikan yang berkualitas, bekerja dengan layak, serta merasakan bahwa negara benar-benar hadir untuk melindungi dan menyejahterakan seluruh rakyatnya. Itulah cita-cita yang diwariskan para pendiri bangsa dan menjadi amanat konstitusi.
Semoga peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga momentum untuk melakukan refleksi, memperbaiki arah pembangunan, dan meneguhkan komitmen bersama agar Indonesia benar-benar menjadi bangsa yang merdeka secara politik, berdaulat secara ekonomi, adil secara hukum, unggul dalam kualitas manusianya, serta lestari dalam mengelola alamnya.
Hanya dengan demikian, kemerdekaan yang kita rayakan setiap tahun akan memiliki makna yang sesungguhnya: kemerdekaan yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote.
