23 hours ago
11
SULTRAKINI.COM: KENDARI – Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo (DPM FKIP UHO) resmi menggulirkan agenda revolusi organisasi melalui rapat paripurna yang digelar pada Minggu, 3 Mei 2026, di Aula FKIP UHO. Kegiatan yang mengusung tema “Merevolusi DPM: Menuju Organisasi yang Adaptif, Inovatif, dan Responsif terhadap Kebutuhan Mahasiswa” ini menjadi langkah strategis dalam mendorong transformasi kelembagaan yang lebih progresif.
Rapat paripurna ini menjadi momentum penting dalam mendorong transformasi organisasi ke arah yang lebih adaptif dan responsif. Revolusi yang diusung tidak hanya bersifat simbolik, tetapi dimulai dari perubahan mindset. DPM didorong untuk keluar dari pola lama yang cenderung pasif dan seremonial menuju organisasi yang kritis, solutif, serta berorientasi pada kebutuhan nyata mahasiswa. Setiap anggota diharapkan lebih peka terhadap isu dan berani mengambil peran aktif dalam menjawab berbagai persoalan di lingkungan kampus.
Selain itu, transformasi juga difokuskan pada perbaikan tata kelola organisasi. Sistem kerja diharapkan menjadi lebih terstruktur, transparan, dan efisien, sehingga seluruh program yang dijalankan memiliki arah serta dampak yang jelas bagi mahasiswa.
Untuk mewujudkan hal tersebut, sejumlah langkah strategis dirancang, di antaranya membangun sistem aspirasi yang cepat dan terbuka, penggunaan data sebagai dasar pengambilan kebijakan, pembentukan tim respons cepat, hingga digitalisasi kinerja organisasi. DPM FKIP UHO juga menekankan pentingnya kolaborasi aktif dengan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan organisasi kemahasiswaan lainnya, serta melakukan evaluasi program kerja secara berkala dan fleksibel.
Di era digital, inovasi menjadi kunci utama. DPM didorong menghadirkan berbagai terobosan seperti platform aspirasi digital terintegrasi, dashboard kinerja sebagai bentuk transparansi publik, hingga konsep e-parlemen mahasiswa. Selain itu, program seperti “DPM Goes to Class” dan sistem respons krisis mahasiswa menjadi bagian dari upaya mendekatkan organisasi dengan mahasiswa secara langsung dan cepat.
Lebih lanjut, tantangan utama yang dihadapi bukan hanya menampung aspirasi, tetapi memastikan aspirasi tersebut diolah secara sistematis, diprioritaskan, dan benar-benar menghasilkan dampak. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme kerja yang terstruktur dari hulu ke hilir agar kegiatan seperti reses dan hearing tidak sekadar menjadi formalitas.
Rapat paripurna ini juga menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi mahasiswa. Mekanisme pelaksanaan tidak hanya berfokus pada forum sidang, tetapi juga harus dirancang sejak sebelum hingga setelah rapat berlangsung agar keterlibatan mahasiswa tetap terjaga.
Dalam konteks evaluasi, tema “revolusi” diharapkan tidak berhenti pada jargon semata. DPM FKIP UHO didorong menetapkan indikator kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh mahasiswa. Hal ini penting untuk membangun kembali kepercayaan mahasiswa terhadap lembaga legislatif kampus tersebut.
Kepercayaan, sebagaimana disadari bersama, tidak lahir dari banyaknya kegiatan, melainkan dari konsistensi kinerja yang berdampak nyata. Oleh karena itu, fokus utama diarahkan pada peningkatan transparansi, kejelasan tindak lanjut aspirasi, serta program kerja yang benar-benar relevan.
Sementara itu, Ketua Komisi Advokasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) DPM FKIP UHO, Ilham, menegaskan bahwa dalam konteks revolusi organisasi, komisinya harus bertransformasi menjadi lebih adaptif dan proaktif. Menurutnya, Komisi Advokasi dan HAM tidak cukup hanya bersifat reaktif terhadap laporan kasus, tetapi juga harus mampu membaca pola persoalan mahasiswa serta merespons secara cepat dan tepat.
Ia juga menekankan pentingnya inovasi yang mempermudah akses mahasiswa dalam menyampaikan aduan, dengan sistem yang cepat, aman, dan mudah digunakan. Selain itu, diperlukan sistem kerja yang jelas dan disiplin agar setiap laporan dapat ditangani secara efektif tanpa menumpuk.
Ilham turut menyoroti rendahnya kesadaran mahasiswa terhadap isu HAM yang kerap dianggap jauh dari kehidupan kampus. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan harus mampu menghadirkan isu HAM secara lebih dekat, relevan, dan kontekstual dengan realitas mahasiswa.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keberhasilan advokasi tidak terlepas dari sinergi yang kuat dengan pimpinan fakultas. Tanpa kemitraan yang terstruktur, advokasi berisiko berhenti pada rekomendasi tanpa implementasi nyata.
Melalui rapat paripurna ini, DPM FKIP UHO diharapkan mampu benar-benar berevolusi menjadi lembaga yang tidak hanya aktif secara kegiatan, tetapi juga memberikan dampak nyata dan dirasakan langsung oleh seluruh mahasiswa.
- Laporan: Andi Mahfud
