11 hours ago
6
SULTRAKINI.COM: KENDARI – Ketua Komisi Advokasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) DPM FKIP Universitas Halu Oleo (UHO), Muhammad Ilham, mengecam tindakan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Muna dan anggota DPRD yang meninggalkan forum hearing bersama masyarakat Kecamatan Lohia sebelum seluruh aspirasi warga disampaikan.
Kecaman tersebut disampaikan Ilham pada Senin (1/6/2026) sebagai respons terhadap forum hearing yang berlangsung di Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, pada 30 Mei 2026. Forum tersebut digelar untuk membahas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus menjadi wadah penyampaian aspirasi warga kepada pemerintah daerah.
Sebagai pemuda asal Kabupaten Muna, Ilham mengaku prihatin terhadap situasi yang terjadi dalam forum tersebut. Menurutnya, masyarakat hadir dengan harapan agar berbagai persoalan yang mereka hadapi dapat didengar secara langsung oleh para pengambil kebijakan.
Ilham menegaskan, hearing merupakan ruang yang sangat penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, dan harapan kepada pemerintah. Karena itu, seluruh pihak yang hadir, khususnya pejabat publik, seharusnya mengikuti forum hingga selesai sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.
Ia menilai tindakan meninggalkan forum sebelum seluruh aspirasi didengarkan telah menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat. Padahal, warga yang hadir datang dengan harapan agar berbagai persoalan yang mereka hadapi memperoleh perhatian dan solusi dari pemerintah.
“Kami sangat menyayangkan tindakan tersebut. Kehadiran pemerintah dalam forum aspirasi bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional kepada masyarakat. Meninggalkan forum sebelum seluruh aspirasi didengarkan adalah sikap yang tidak mencerminkan etika pelayanan publik,” tegas Ilham.
Sebagai pemuda Kabupaten Muna sekaligus Ketua Komisi Advokasi dan HAM DPM FKIP UHO, Ilham menegaskan bahwa masyarakat Kecamatan Lohia memiliki hak untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka alami. Salah satunya adalah kondisi infrastruktur jalan yang rusak serta berbagai persoalan pelayanan publik lainnya yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Menurutnya, pemerintah daerah dan DPRD seharusnya mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat secara utuh. Setelah itu, pemerintah perlu memberikan penjelasan serta langkah penyelesaian yang konkret terhadap setiap persoalan yang disampaikan warga.
Lebih lanjut, Komisi Advokasi dan HAM DPM FKIP UHO menilai bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis. Karena itu, setiap aspirasi warga harus dihormati, didengar, dan ditindaklanjuti secara serius oleh para pemangku kebijakan.
“Pemerintah dan DPRD memiliki kewajiban untuk menyerap, menampung, serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Ketika masyarakat datang dengan harapan mendapatkan solusi, maka pejabat publik harus menunjukkan komitmen dan tanggung jawab, bukan justru meninggalkan forum,” lanjutnya.
DPM FKIP UHO juga mendorong Pemerintah Kabupaten Muna untuk membuka ruang dialog lanjutan yang lebih terbuka dengan menghadirkan para pengambil keputusan secara langsung. Melalui dialog tersebut, berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat Kecamatan Lohia diharapkan dapat memperoleh solusi yang jelas, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Sebagai lembaga yang bergerak di bidang advokasi dan HAM, DPM FKIP UHO menyatakan akan terus mengawal pemenuhan hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Sebagai putra daerah dan pemuda Kabupaten Muna, Muhammad Ilham berharap seluruh pihak dapat menjadikan forum dialog sebagai sarana membangun komunikasi yang sehat antara pemerintah dan masyarakat demi kemajuan daerah.
“Aspirasi rakyat tidak boleh ditinggalkan. Pemerintah hadir untuk mendengar, melayani, dan menyelesaikan persoalan masyarakat, bukan menghindarinya. Sebagai pemuda Muna, saya berharap pemerintah dan DPRD dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta menjaga kepercayaan publik melalui tindakan yang nyata,” tutup Muhammad Ilham.
Laporan: Andi Mahfud
