2 days ago
8
SULTRAKINI.COM: KENDARI – Ketua Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM), Prof. Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si., dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelaksanaan Simposium Nasional dan Musyawarah Nasional (Munas) AIPPTM Tahun 2025 yang digelar pada 10 Februari 2026 di Gedung E Lantai 4 Universitas Muhammadiyah Kendari merupakan momentum penting bagi penguatan keilmuan pemerintahan di lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
Ia menjelaskan bahwa AIPPTM merupakan asosiasi profesi keilmuan yang berada di bawah naungan Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan, (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Hampir seluruh program studi di Perguruan Tinggi Muhammadiyah, kata dia, memiliki asosiasi keilmuan yang bertujuan mengembangkan bidang akademik sekaligus memperkuat kelembagaan.
“Insya Allah AIPPTM telah berdiri sejak tahun 2013, menyusul Simposium Ilmu Pemerintahan Muhammadiyah di Kota Malang yang saat itu diikuti delapan perguruan tinggi,” ujarnya.
Seiring perkembangan waktu, jumlah konsorsium AIPPTM terus bertambah. Hingga saat ini tercatat sebanyak 18 perguruan tinggi tergabung, dengan 14 program studi hadir langsung dalam Munas di Kendari.
Prof. Tri juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Gubernur Sulawesi Tenggara dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran kepala daerah merupakan bentuk penghormatan besar bagi asosiasi dan dunia akademik ilmu pemerintahan Muhammadiyah.
Dalam forum tersebut, ia menuturkan bahwa terdapat dua agenda utama, yakni Simposium Nasional yang membahas transformasi E-Government menuju digitalisasi pemerintahan, serta Musyawarah Nasional AIPPTM.
Ia turut mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sumangerukka dalam mendorong digitalisasi layanan publik.
“Saat ini Sulawesi Tenggara mengalami lompatan signifikan dalam pengembangan digitalisasi E-Government. Meski belum masuk 10 besar nasional, namun telah melonjak dari posisi sebelumnya hingga berada di peringkat 16,” jelasnya.
Menurutnya, capaian tersebut patut diapresiasi karena menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengawal transformasi digital pelayanan masyarakat.
Di akhir sambutannya, Prof. Tri menegaskan bahwa ilmu pemerintahan harus mampu memberi kontribusi nyata, mulai dari tingkat desa hingga nasional, melalui pengembangan keilmuan yang relevan dengan kebutuhan bangsa.
Ia pun secara resmi memohon kepada Gubernur Sulawesi Tenggara untuk membuka Simposium Nasional Ilmu Pemerintahan Muhammadiyah ke-6, seraya menyampaikan terima kasih kepada Rektor UMK, panitia, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.
Laporan: Andi Mahfud
