2 days ago
8
SULTRAKINI.COM: KENDARI — Kegiatan Simposium Nasional dan Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM) 2026 digelar di Gedung E Universitas Muhammadiyah Kendari, Selasa, 10 Februari 2026, pukul 08.00–12.00 WITA, dan berlangsung selama dua hari hingga 11 Februari 2026. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah pemateri nasional, termasuk Gubernur Sulawesi Tenggara.
Dalam sambutannya, Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK), Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Nurdin, M.Sc., IPU., ASEAN Eng., menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen. (Purn.) Andi Sumangerukka.
Kegiatan ini mengusung tema “Transformasi Digital dan E-Government dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Responsif dan Transparan.”
Hadir sebagai pemateri yakni Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, S.E., M.M., Prof. Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si., selaku Ketua Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah, serta Dr. Andi Syaiful Zainal, S.Sos., M.Si., dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Kendari.
Rektor menilai kehadiran Gubernur merupakan hal yang luar biasa mengingat padatnya agenda pemerintahan yang harus dijalankan.
“Kami sangat mengapresiasi beliau yang di tengah kesibukan, bahkan kemungkinan baru saja dari Jakarta dan masih harus menyelesaikan berbagai urusan penting, namun secara khusus menyiapkan waktu untuk hadir bersilaturahmi di Universitas Muhammadiyah Kendari sebagai pemateri pada kegiatan hari ini,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Prof. Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si., yang berkesempatan hadir di Kendari dalam kegiatan nasional tersebut.
Rektor turut menyambut para peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, di antaranya Sumatra, Mataram, Papua, Maluku, Cirebon, Yogyakarta, Malang, Ponorogo, Jember, Sinjai, Bulukumba, Makassar, Buton, serta seluruh Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang memiliki Program Studi Ilmu Pemerintahan.
Menurutnya, para peserta sangat berharap mendapatkan arahan dan pandangan langsung dari Gubernur terkait dinamika penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Tenggara yang dinilai berkembang pesat.
“Kami melihat ada suasana yang berbeda dibanding sebelumnya. Potensi OPD terus dikembangkan dan dikawal. Ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan yang selaras dengan semangat keilmuan yang dibangun dalam asosiasi ini,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya transformasi digital dan penerapan E-Government dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif dan transparan. Kalangan akademisi, kata dia, siap berkontribusi melalui riset dan kajian ilmiah.
Salah satu gagasan yang mulai dikaji mahasiswa Ilmu Pemerintahan, lanjutnya, yakni model ekosistem tata kelola pemerintahan desa di wilayah pertambangan yang dinilai relevan dengan konteks pembangunan daerah.
Rektor menambahkan bahwa UM Kendari juga dipercaya sebagai Ketua Asosiasi Ahli Lingkungan Hidup Indonesia wilayah Sulawesi Tenggara, sehingga pihak kampus berkomitmen menghadirkan dampak positif serta memperkuat kemitraan strategis dengan pemerintah daerah.
“Tidak ada sistem yang sepenuhnya sempurna. Maka tugas akademisi adalah menghadirkan alternatif solusi melalui riset dan kajian,” tegasnya.
Usai kegiatan, Rektor UM Kendari menjelaskan bahwa simposium nasional dan munas tersebut merupakan forum khusus bagi Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang diikuti seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia yang memiliki Program Studi Ilmu Pemerintahan.
“Kegiatan ini menjadi wadah konsorsium untuk berkumpul, membangun komunikasi, memperkuat jejaring antarperguruan tinggi, serta bermusyawarah dalam pengembangan keilmuan,” jelasnya.
Ia berharap mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut mampu menangkap dan memahami secara utuh materi yang disampaikan, khususnya dari Gubernur Sulawesi Tenggara terkait tata kelola pemerintahan yang baik.
“Mahasiswa harus menyiapkan diri menjadi pemimpin masa depan yang jujur, kompeten, dan kredibel. Kesempatan seperti ini penting sebagai bekal mereka dalam memahami praktik pemerintahan yang responsif dan transparan,” tutupnya.
Laporan: Andi Mahfud
