19 hours ago
9
SULTRAKINI.COM: KENDARI,-Di tengah kompleksnya tantangan ekonomi daerah, satu hal tampak semakin disadari oleh para pemangku kepentingan di Sulawesi Tenggara: tak ada satu lembaga pun yang bisa bekerja sendirian menjaga kesehatan sektor keuangan. Dari pengawasan bank hingga pemberantasan tambang ilegal, semuanya membutuhkan rantai kerja sama yang saling menyambung.
Komitmen itu kembali ditegaskan dalam kegiatan Bincang Jasa Keuangan (BIJAK) Semester I 2026 yang digelar Kamis (30/7/2026). Forum ini mempertemukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam satu meja untuk membahas isu-isu yang selama ini kerap luput dari radar publik: tambang ilegal, pencucian uang, aktivitas keuangan ilegal, hingga fenomena ekonomi bayangan atau shadow economy.
Kepala OJK Sulawesi Tenggara Bismi Maulana Nugraha mengatakan, kelima lembaga tersebut sejatinya menangani persoalan yang berbeda-beda, namun berasal dari rantai masalah yang sama. OJK berkonsentrasi pada pengawasan sektor jasa keuangan, Bank Indonesia menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran, BPS menyuplai data sebagai basis kebijakan, sementara Kepolisian dan Kejaksaan berperan di lini penegakan hukum.
“Yang membuatnya efektif bukan kewenangan masing-masing, melainkan kecepatan bertukar informasi,” ujar Bismi.
Di luar urusan pengawasan, OJK juga mendorong perluasan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Hingga semester pertama tahun ini, lebih dari 47 ribu warga Sulawesi Tenggara telah mengikuti program edukasi keuangan yang digelar di berbagai wilayah. Sementara itu, melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, manfaat program inklusi keuangan telah dirasakan lebih dari 473 ribu masyarakat mulai dari Program KEJAR yang menjangkau 291.842 pelajar, pembiayaan bagi 6.323 mahasiswa rentan, hingga program JAMPENA yang memberi perlindungan kepada pekerja rentan.
Upaya itu tidak berhenti di angka-angka literasi. Bersama pemerintah daerah dan industri jasa keuangan, OJK turut mendorong penguatan ekonomi riil lewat program Ekosistem Keuangan Inklusif di Kampung Nelayan, Desa Sorue Jaya, Kabupaten Konawe, serta pengembangan komoditas kakao di Konawe Selatan melalui pembiayaan, pendampingan usaha, dan hilirisasi produk.
Upaya-upaya tersebut berjalan seiring dengan capaian makroekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara tercatat 6,23 persen, dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto mencapai Rp52,55 triliun. Bagi OJK, angka ini menegaskan pentingnya kolaborasi data antara BPS, Bank Indonesia, dan OJK sendiri sebagai fondasi perumusan kebijakan yang tepat sasaran.
Pada sisi pengawasan, penguatan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme terus dijalankan, termasuk mengawasi potensi penyalahgunaan sektor sumber daya alam, aktivitas keuangan ilegal, dan praktik ekonomi bayangan yang berisiko mengganggu stabilitas ekonomi daerah.
Pada akhirnya, sinergi lima lembaga ini mengarah pada satu tujuan yang sama: memastikan aktivitas ekonomi di Sulawesi Tenggara berjalan legal, transparan, dan tercatat agar pertumbuhan yang selama ini digenjot benar-benar dirasakan, bukan sekadar tertulis di atas kertas.
Laporan: Riswan
