5 hours ago
3
Pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, yang merupakan bagian dari dana Transfer ke Daerah (TKD), dari pemerintah pusat ke seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia, termasuk Papua Barat, dalam APBN 2026 bakal terbantu tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor migas.
Optimisme ini diungkapkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Papua Barat, Dr M Bachri Yasin SE MM, menjawab pekerja pers terkait pengurangan DAK yang termasuk dalam dana Transfer ke Daerah.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri ESDM telah menerbitkan SK Nomor 329.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Serta Harga Gas Bumi (Liquefied Natural Gas) Dari Kilang Tangguh Khusus Kepada PT Padoma Ubadari Energy. SK itu menetapkan harga LNG jatah Papua Barat dari kilang bp Tangguh itu 9,725 persen dari ICP (Indonesia Crude Price).
Kepala Bapenda Papua Barat menegaskan instansinya senantiasa berupaya mengoptimalkan sekaligus menggali potensi-potensi PAD tanpa membebani masyarakat.
Kepala Bapenda Papua Barat menyatakan PAD memiliki ‘keunggulan’ dari Dana Transfer ke Daerah karena dana PAD lebih fleksibel penggunaannya dibanding dana TKD yang rigid alias kaku pemakaiannya.
“Dana transfer dari pusat itu 99 persen mandatory, artinya sudah jelas peruntukkannya untuk apa, apa yang harus dibayar, apa yang harus digunakan, bagaimana pelaporannya,” jelas M Bachri Yasin.
Sebagai informasi, dana TKD di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 turun sekitar Rp 155 triliun jika dibandingkan dengan alokasi di APBN 2025. Di APBN 2025, alokasi TKD senilai Rp 848 triliun sedangkan di APBN 2026 Rp 693 triliun.
Meski begitu, Kepala Bapenda Papua Barat mengatakan ada kenaikan di sisi Dana Bagi Hasil (DBH) Papua Barat sehingga secara keseluruhan ada kenaikan dibanding tahun lalu. (dixie)
Click here to preview your posts with PRO themes ››
